PONTIANAK - Masyarakat sipil Kalbar membentuk wadah untuk memantau peradilan dan korupsi. Pembentukan wadah tersebut difasilitasi Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wadah tersebut diberi nama Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan dan Anti Korupsi (Komparasi) Kalbar. “Secara de facto kami terbentuk pada17 Maret,” kata M Lutharif, Koordinator Komparasi Kalbar, Jumat (18/3).
Komparasi Kalbar terdiri atas berbagai elemen. Ada mahasiswa, NGO, jurnalis, radio komunitas, dan perseorangan. Lutharif mengatakan pembentukan Komparasi didasari pada keresahan terhadap pada penegakkan hukum di Kalbar, khususnya korupsi dan kondisi peradilan. “Kami menyaksikan sendiri bagaimana kondisi peradilan di daerah ini. Dari pengalaman dan observasi tersebut kami bersepakat untuk bergerak agar peradilan bersih,” ujarnya.
Menurut Lutharif peradilan adalah pilar utama dari penegakkan hukum. Penyimpangan atau permainan pada tahap-tahap sebelumnya tidak akan berlanjut jika peradilan bersih. Memantau peradilan menjadi penting untuk memastikan palu hakim diketuk benar-benar berdasarkan keadilan. “Tanpa pemantauan sulit memastikan keadilan para pihak berperkara akan terpenuhi,” katanya.
Di luar itu, kehadiran Komparasi juga untuk mengawal proses penegakkan hukum yang ada di Kalbar. Tidak hanya perkara korupsi namun Komparasi akan bergerak lebih luas. Banyak aspek penegakkan hukum yang perlu dikawal. “Untuk itu kami akan menjaring lebih banyak pihak, karena penegakkan hukum tidak bisa dilihat secara sempit. Mulai dari nonlitigasi sampai di pengadilan,” ungkapnya.
Nanang Farid Syam dari Bidang Jaringan dan Antarlembaga KPK berharap Komparasi menjadi episentrum gerakan antikorupsi dan peradilan di Kalbar. Adanya jejaring akan membentuk energi yang lebih besar dari pada bergerak masing-masing. “Energi yang ada pada Komparasi saat ini harus terus bertambah dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sebelumnya Komisioner KY RI, Farid Wajdi mengungkapkan untuk mengawasi peradilan khususnya hakim mustahil dilakukan sendiri oleh KY. Kepedulian masyarakat terhadap penegakkan hukum maupun pemenuhan rasa keadilan sangat membantu dalam mewujudkan peradilan bersih. “Peradilan bersih itu bukan sekadar tanggung jawab negara tetapi mesti diwujudukan bersama dengan masyarakat,” tegasnya.(*)
Ikuti tulisan menarik Aseanty Pahlevi lainnya di sini.
