Perjalanan panjang mendapatkan penantang Ahok dan mengalahkannya masih harus dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengumpulkan petugas-petugas partai yang dianggap mampu mengalahkan Ahok hingga saat ini belum menuai hasil. Masih diupayakan berbagai cara.
Dicurigasi, pasca tersinggungnya Megawati setelah Ahok meresmikan maju lewat jalur independen dengan dukungan teman Ahok, ibu ketua menugaskan para petugas partainya untuk ikut-ikutan menyerang Ahok. Mulai dari gaya Bu Risma, salah satu petugas partai yang mau diperintah, melakukan manuver mencat rumah-rumah nelayan, sambil menyentil Ahok. Ternyata tidak lama kemudian, Ibu Walikota yang mendapat banyak penghargaan ini harus menjilat ludah sendiri karena harus melakukan penggusuran di pasar yang dialihfungsikan pedagang menjadi tempat tinggal.
Bahkan Djarot, yang saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur, juga menjadi corong partai dalam upaya menurunkan popularitas dan elektabilitas Ahok yang tidak tergoyahkan. Tiba-tiba Djarot berseberagan dengan Ahok. Program yang disusun bersama dengan Ahok, harus dihina demi melaksanakan tugas menegasikan Ahok dan sekaligus memberikan kelegaan bagi partai. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang juga dibidaninya dan bahkan pernah menjadi program yang dibanggakannya, terpaksa harus dilecehkan demi menjatuhkan Ahok. Katanya membunuh sifat gotong-royong di masyarakat.
Ahok tidak bergeming. Dengan segala hal-hal negatif yang dituduhkan kepadanya, elektabilitasnya ternyata tidak juga kunjung turun, malah menanjak, setidaknya menurut survei Populi Center. Hal ini tentunya menimbulkan ‘kesengsaraan’ tiada batas bagi PDIP. Hal-hal yang digerakkan untuk melemahkan Ahok mulai dari rekan sejawatnya hingga ‘menggoreng’ kasus-kasus yang kini ramai, reklamasi dan kasus Rumah Sakit Sumber Waras, tidak menggoyahkan posisi Ahok.
Segala upaya yang dilakukan tidak kunjung memberikan dampak negatif bagi Ahok. Lalu, bagaimana mengalahkan Ahok? Sementara waktu sudah tidak banyak. Harus dicarikan sosok yang bisa mengalahkan Ahok di pemilihan kepala daerah DKI Februari 2017 nanti.
PDIP ternyata masih masih tetap memiliki ‘kejumawaan’ kalau tidak bisa disebut percaya diri sebagai partai besar, pasca dideparpolitisasi oleh Ahok. Partai ini tidak mau melihat arah mata angin minat masyarakat yang sudah lama menginginkan pimpinan yang benar-benar memperhatikan rakyat. Lihatlah, betapa masyarakat sekarang bisa naik bus transjakarta yang resik dan baru. Bus-bus abu-abu yang dulu selalu menghantui sudah hilang. Coba palingkan sedikit perhatian ke jalan-jalan. Betapa banyak penyapu jalan dan penggali kubur yang bisa tersenyum, karena belum ada sebelumnya gubernur yang begitu perhatian kepada mereka.
Jika mereka miskin dan tidak memiliki KTP, Ahok akan memberikan KTP dan memberikan rumah susun. Tidak hanya disitu, pelayanan publik lainnya juga diterima kelompok masyarakat miskin ini. Kartu Jakarta Sehat ada di saku untuk memastikan kesehatan keluarga terjaga. Kartu Jakarta Pintar ada di dompet untuk memastikan anak-anak mereka dapat melanjutkan sekolah bahkan hingga perguruan tinggi jika anak-anak mereka masuk PTN. Masih ada BPJS yang bisa memberikan tunjangan pensiun dan preminya ditanggung pemerintah daerah dari APBD.
Kenyataan ini mungkin tidak masuk dalam kalkulasi PDIP untuk mencari penantang Ahok. Mereka hanya berfikir, bahwa nanti partai akan menemukan sosok yang tepat untuk melawan Ahok.
Cara yang kemudian dilakukan adalah melakukan penjaringan calon gubernur. Penjaringan oleh PDIP ini cukup laku. Setidaknya sudah ada 34 orang yang mendaftar. Pada penjaringan oleh Gerindra yang terhenti, setelah tertangkapnya Sanusi dalam kasus reklamasi, adalah salah satu contoh kegagalan partai dalam bertindak. Partai tidak memiliki manajemen yang baik dalam mengkalkulasi segala faktor yang ada.
Penjaringan yang lain pernah dilakukan oleh FPI. Jika penjaringan yang dilakukan oleh Gerindra masih ada calonnya, penjaringan oleh FPI sama sekali tidak disenggol siapa pun. Niat baik ini tidak bersambut. Hilang ditelan keriuhan proses calon-calon yang mencari pendukukung.
Dari calon-calon yang ikut mendaftar di penjaringan calon gubernur PDIP ini, ternyata ada juga yang ikut dalam penjaringan Gerindra. Niatnya besar sekali menjadi Gubernur DKI. Tidak punya kendaraan yang bisa diandalkan, maka calon-calon ini harus mendapatkan kendaraan yang layak untuk bisa mengantar mereka menjadi DKI 1. PDIP menjadi pilihan.
Ada pertanyaan yang kemudian muncul dalam proses penjaringan oleh PDIP ini. Kira-kira apa yang akan dijadikan oleh PDIP menjadi alat ukur dan indikator calon yang layak untuk dimajukan, di tengah rumor yang mengatakan bahwa Mega masih sayang sama Ahok.
Jikapun ada indikator-indikator yang digunakan, tentunya harus indikator canggih yang mengarah pada kualitas yang lebih baik dari Ahok. Apakah indikator yang digunakan itu merefleksikan nilai-nilai partai? Apakah pengalaman dalam partai PDIP dan menjadi kader dengan masa kesetiaan yang cukup signifikan? Apakah kemudian pengalaman di pemerintahan juga menjadi indikator? Tingkat elektabilitas, apakah diperhitungkan? Bagaimana dengan popularias? Apakah mempertimbangkan kekayaan calon? Apakah kedekatan dengan Mega masuk dalam faktor penentu? Apakah sumbangan terbesar menentukan calon yang akan diusung? Tentunya masih banyak hal yang bisa diajukan.
Hal-hal di atas menjadi pertanyaan publik, karena tidak jelas dimunculkan ata dapart diraba publik ukuran-ukuran yang akan dipakai untuk menentukan calon nantinya. Isu-isu yang dibangun sekitar pilkada ini juga belum muncul. Bahkan selentingan mengenai siapa yang paling didukung oleh PDIP juga belum tampak ke permukaan.
Dalam tradisi kepartaian yang tradisional, maka sosok pemimpin yang biasanya bertahan sangat lama bisa jadi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan keputusan calon penantang Ahok. Tentunya ini mengkhawatirkan. Tetapi kondisi partai tradisional terutama di negara-negara berkembang memang memiliki kecenderungan seperti itu.
Seperti disampaikan oleh Kenneth Wollack, President of the National Democratic Institute for International Affairs dalam kata sambutannya pada Carnegie Endowment for International Peace & China Reform Forum di Beijing pada 2002, hal di atas setidaknya mengemuka sebagai kecenderungan dari partai-partai politik di negara-nergara berkembang, Indonesia tentu termasuk di dalamnya.
Dia katakan sebagai berikut, “In emerging democracies worldwide, political parties are either too weak, too personalistic, too constrained by oppressive governments, or too corrupt and out of touch to earn the respect and support of the public”.
Dikemukakan bahwa di negara yang demokrasinya masih berkembang partai politik mungkin terlalu lemah atau terlalu personal atau bisa jadi ditekan oleh pemerintah, atau juga mungkin terlalu korup dan tidak memiliki jangkauan untuk mendapatkan dukungan dan hormat dari masyarakat.
Lebih lanjut dia katakan, “There are also a number of countries where political parties have actually lost their mandate to function through their own mismanagement of the political system”.
Dibeberapa negara bahkan partai politiknya telah kehilangan mandat untuk berfungsi karena adanya salah manajemen sistem politik partai.
Bahkan lebih parah lagi disampaikan, “Centralized decision making, the lack of well-institutionalized rules and procedures, and the decline of ideology or unifying principles have eroded public support and discouraged participation in political party activities. An unwillingness to undertake greater citizen outreach and consultation has diminished the public’s support, while the transformation of campaigning through the mass media has tended to favor candidates over party structures”
Ada kecenderungan bahwa proses pengambilan keputusan, kurangnya prosedur dan peraturan yang terlembaga, penurunan ideologi atau pun prinsip tunggal hanya memperburuk dukungan publik dan melemahkan partisipasi publik dalam aktivitas-aktivitas politis partai. Keengganan untuk menjangkau masyarakat lebih luas serta konsultasi publik yang tidak dilakukan telah mengurangi secara drastis dukungan publik, sementara kampaye lewat media hanya menguntungkan calon yang diusung tetapi tidak bagi partai.
Sepertinya apa yang disampaikan Kenneth Wollack ini masih relevan dengan partai PDIP yang saat ini melakukan penjaringan untuk calon Gubernur DKI. PDIP dengan jumawanya tidak berkonsultasi dengan publik. Bahkan tingkah para anggotanya di terutama di DPR masih jumawa sebagai partai pemenang pemilu, meskipun pada kenyataannya PDIP tidak mendapatkan kursi pimpinan di DPR. Kondisi yang harusnya membuat PDIP harus berkaca dan memantas kembali posisi PDIP di masyarakat.
Dengan demikian, akan seperti apa calon yang akan diajukan oleh PDIP untuk menantang Ahok dengan kondisi partai yang sedemikian rupa. Seperti apa pun indikator-indikator yang dirancang oleh think thank PDIP, kalau ada, akan berakhir di tangan Megawati sebagai ketua partai yang memiliki hak veto absolut dalam menentukan tarikan nafas partai.
Nantinya, dengan kondisi yang demikian, publik tidak akan terkejut jika kemudian yang dicalonkan PDIP adalah Ahok atau mungkin sama sekali yang diluar bayangan publik. Bisa jadi, yang akan dipilih adalah pembawa upeti terbesar. Publik masih harus menunggu.
Tetapi, melihat sepak terjang PDIP yang selalu kalah meskipun menang dan selalu tunduk pada sabda ketua, masyarakat tidak perlu berharap akan ada calon yang bisa mengalahkan Ahok dari PDIP.
Ikuti tulisan menarik Rinsan Tobing lainnya di sini.
