Beberapa hari ini publik, khususnya netizen, dihebohkan oleh sebuah fenomena kekerasan di sekolah. Guru mencubit siswa kemudian siswa melaporkannya ke pengadilan. Wacana di dunia maya kemudian terbelah menjadi dua keberpihakan kepada salah satu pihak dan menjadikan tersudutnya pihak yang lain.
Sebetulnya, sudah terjadi banyak sekali cerita kekerasan yang melibatkan aktor pendidikan, khususnya di sekolah. Kasusnya sangat beragam dari yang disadari sebagai sebuah tindak kekerasan hingga tidak disadari sama sekali bahwa suatu tindakan tersebut adalah sebuah kekerasan. Dari mulai penggunaan hukuman fisik yang menyebabkan cacat fisik hingga kematian, pencabulan & pemerkosaan, bullying, hingga kekerasan verbal. Uniknya, fenomena kekerasan bisa dilakukan sekaligus menimpa sesama aktor pendidikan di sekolah itu sendiri.
Kita perlu bertanya-tanya dan mulai memikirkannya secara serius mengapa sekolah sebagai instansi pendidikan inti yang seharusnya menjadi ruang belajar justru seringkali menjadi ruang kekerasan? Hanya saja, tentu kita tidak akan menemukan jawabannya apabila kita masih berkutat dengan dualisme keberpihakan terhadap masing-masing aktor.
Saya ingin memberikan sudut pandang sosiologis bagaimana budaya kekerasan itu terjadi di sekolah dan direproduksi terus menerus hingga menjadi hal yang taken for granted. Pertama-tama kita harus melihat bahwa sekolah adalah sebuah sistem. Bukan kelompok maupun perorangan. Sistem sekolah yang mau tidak mau harus diakui selalu bersifat top-down secara teknis birokratis menghasilkan relasi ketidaksetaraan. Dan akar kekerasan, muncul dari ketidaksetaraan itu.
Relasi ketidaksetaraan tanpa disadari memberikan ruang bagi masing-masing aktor untuk menjadi dua objek sekaligus: Penindas & Tertindas. Keduanya sama-sama memiliki modal dan kesempatan untuk saling menindas orang lain sekaligus pada waktu yang sama dirinya juga dapat ditindas oleh aktor lainnya. Relasi ketertindasan inilah yang oleh Paulo Freire, seorang pedagog asal Brazil disebut sebagai “Lingkaran Setan”.
Relasi Kuasa Para Aktor
Saya kira untuk memahami budaya kekerasan di sekolah, penting untuk membongkar bagaimana praktik kuasa dijalankan oleh masing-masing aktor untuk menciptakan relasi ketertindasan pada aktor lainnya.
Saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana praktik kuasa dalam keseharian di sekolah menjadi mungkin dilakukan oleh beberapa aktor, khususnya saya ingin menyoroti guru dan murid.
Seorang guru dapat membangun relasi kuasanya di sekolah berbasis pengetahuan dan status yang melekat padanya. Seperti misalnya, guru tentu akan menentukan bagaimana alur pembelajaran, pengetahuan yang didapat oleh murid di kelas, bagaimana sistem penilaian, dsb. Tidak ada yang salah dari hal itu hingga kita menyadari bahwa seorang guru dapat menggunakannya untuk menjalankan praktik kuasa lain yang memberikan keuntungan personal baginya tanpa disadari oleh orang lain.
Berapa kali kita sering mendengar kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi perempuan oleh gurunya sendiri dengan menggunakan ancaman atau iming-iming nilai angka. Kita tahu bersama bahwa siswi tersebut tidak memiliki akses kuasa terhadap nilainya selain pihak sekolah dan gurunya.
Selain itu, guru juga memungkinkan melakukan sosial kontrol yang sangat ketat & represif dengan mengatasnamakan peraturan sekolah kepada siswa. Sehingga, tak aneh bila hal itu termanifestasikan dalam hukuman fisik dan segala bentuk praktik pendisiplinan tubuh lainnya.
Begitu pula dengan seorang murid. Murid, tanpa disadari memiliki kesempatan yang sama seperti guru untuk menjadi seorang penindas dengan modal dan praktik kuasa yang berbeda. Misal, sebelum masuk sekolah pun, sudah terjadi praktik kekerasan dengan memotong kesempatan murid lain untuk bersekolah. Dengan cara apa? Jual-beli kursi di sekolah menggunakan calo yang tak bertanggung jawab. Modal ekonomi berperan penting di sini.
Selain itu, tidak hanya guru yang menggunakan pengetahuan sebagai modal kuasa, murid pun menggunakannya. Murid juga sanggup melakukan dominasi pengetahuan yang dengan cepat akan menimbulkan klasifikasi antara “Yang Tahu” dengan “Yang Tidak Tahu”. Siapa yang lebih banyak tahu, ialah yang paling memungkinkan mendapat rangking & prestise. Tak jarang, seorang murid akan saling menjegal murid lain untuk mendapatkan prestise dan segala tuntuan yang dialamatkan kepada dirinya. Gambaran ini pernah difilmkan secara apik dalam serial tv Lie To Me dalam episode “A Perfect Score”.
Salah satu yang menarik perhatian saya adalah bullying. Praktik kekerasan dalam bullying baik secara fisik atau verbal, dan kita bisa lihat pada kasus-kasus MOS yang menyuruh adik kelas menggunakan atribut aneh-aneh, diakibatkan oleh adanya permainan status sosial antara “senior” dan “anak baru” di kalangan para murid. Kita bisa bayangkan betapa menyedihkannya hal-hal kecil seperti itu secara politis dengan jeli dimanfaatkan oleh murid untuk menindas sesama murid lainnya. Tak jarang, murid mempermainkan jarak sosial kepada yang dibully dengan antagonisme “Mereka aneh” dan “Kami tidak aneh”.
Namun, seperti premis yang saya ajukan di atas, siapapun aktornya, ia tidak akan bisa menjadi penindas sepenuhnya. Pada saat yang sama ia juga akan menjadi objek yang tertindas.
Guru, sehebat apapun relasi kuasa yang diciptakannya, ia juga menjadi target ketertindasan. Sebagai contoh paling mudah pada kasus terakhir ini, guru memang benar dapat berkuasa mencubit peserta didiknya di sekolah tetapi pada saat yang sama pula ia juga kehilangan daya kuasanya ketika murid menggunakan instrumen hukum untuk ‘membalas’ apa yang menimpanya. Belum lagi tuntutan jabatan dari pemerintah dan sekolah itu sendiri kepada dirinya.
Sedangkan murid pun sama, sekalipun memiliki modal sosial, simbolik, ekonomi yang kuat untuk melegitimasi dan mempermudah praktik kuasanya ia juga akan tetap kehilangan daya kuasa dalam aktivitas akademiknya di sekolah, khususnya di ruang kelas. Meskipun dirinya adalah “senior”, pada akhirnya ia akan tetap wajib mengikuti alur kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintah dan juga sekolah. Suka atau tidak suka sama sekali.
Contoh yang diberikan di atas hanyalah segelintir dan masih banyak sekali representasi relasi kuasa yang melibatkan banyak aktor pendidikan lain. Relasi ketimpangan itu hanya akan terus menerus menghasilkan semacam hasrat untuk secepatnya mengeluarkan individu dari situasi yang menindasnya dan sesegera mungkin menjadi penindas untuk menikmati rasanya menindas.
Hanya saja, tentu masih tercipta harapan dan celah untuk memutus lingkaran kekerasan tersebut. Solusi yang saya ingin ajukan kepada publik adalah dengan memulai memperbaiki hubungan antara guru dan murid, dari relasi ‘lawan’ menjadi ‘kawan’. Dan, itu hanya bisa dilakukan di ruang kelas.
Salah satu aplikasi paling konkretnya adalah dengan meminimalisir sosial kontrol berlebih, mengubah transfer of knowledge menjadi sharing knowledge dan membuka ruang dialog untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi keduanya. Karena, implikasi sosiologis terfatal dari penerapan sosial kontrol represif dan terpusat di kelas adalah terciptanya ketertiban semu dan kepatuhan palsu.
Terakhir, apalagi yang paling dibutuhkan untuk memutus rantai kekerasan di sekolah selain kesadaran bahwa baik guru dan murid adalah seorang pembelajar?
Sampai kapanpun, kekerasan tidak akan pernah terdaftar menjadi opsi terbaik dalam proses pembelajaran seorang pembelajar.
Salam.
Ikuti tulisan menarik Luthfi Ersa Fadillah lainnya di sini.
