Enam bulan lagi, Pilkada serentak akan dilaksanakan. Tak tanggung-tanggung, persiapan partai politik dalam memilih calon pemimpin daerah yang akan diusung semakin memanas. Tak terkecuali di Jakarta. Berbagai jurus telah diterapkan oleh para kandidat agar namanya diumumkan sebagai calon yang diusung partai.
Di Jakarta, beberapa parpol sudah membentuk koalisi dan mengumumkan nama calon pemimpin Jakarta. Gerindra misalnya, sudah menunjuk Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon Gubernur DKI. Gerindra lewat Ketua DPD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga sudah membocorkan partai yang berkoalisi Gerindra yaitu PKB dan Partai Demokrat.
Golkar sendiri sudah lebih dulu mengumumkan dukungannya terhadap Ahok (Basuki Tjahya Purnama) sebagai calon Gubernur. Hal ini bukan tanpa alasan. Golkar yang selama ini selalu bermain ‘aman’ tentu tak mau ambil resiko memilih calon yang sudah pasti kalah. Berhasilnya pengumpulan sejuta KTP dinilai Golkar sebagai aroma kemenangan Ahok di Pilkada 2017 nanti. Selain itu, Golkar juga didukung oleh Nasdem dan Hanura berkoalisi memenangkan Ahok.
PKS sendiri masih menganalisa riak-riak Pilkada DKI ini sebelum memilih koalisi mana PKS akan berlabuh. PKS tidak mungkin akan sendirian memenangkan calon yang diusungnya. Satu-satunya cara adalah koalisi. Meskipun masih malu-malu, PKS melirik Gerindra yang sudah punya koalisi mengusung Sandiaga Uno.
Bagaimana dengan PDIP? Meskipun tanpa berkoalisi dengan partai manapun,PDIP belum mengajukan nama calon Gubernur DKI Jakarta. PDIP terlihat bimbang memilih kandidat. Dimaklumi, sebagai partai besar, PDIP masih mengamati perkembangan situasi politik di DKI Jakarta. Kehati-hatian PDIP tentunya karena banyak pertimbangan. Terlebih setelah suara penolakan terhadap Ahok makin nyaring terdengar di tubuh partai ini.
PDIP meraih kesuksesan dengan terpilihnya Jokowi pada Pilkada DKI 2012. Pilihan PDIP menunjuk Jokowi pada waktu itu memang tepat. Sikap Jokowi yang sederhana dan merakyat merupakan manifestasi ‘wong cilik’, sehingga warga DKI Jakarta terutama yang berada di kantong kemiskinan memberikan suaranya kepada Jokowi.
Akankah situasi Pilkada DKI 2012 bisa terulang lagi? Bisa saja. Tentunya PDIP yang mengklaim dirinya sebagai partai “wong cilik” juga harus mendengarkan suara dari wong cilik. Siapakah wong cilik itu? Ya, orang-orang yang berada di lapisan bawah, masyarakat yang selama ini dirugikan karena kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan mereka. Warga Jakarta yang selama ini tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan menyangkut nasib kehidupan mereka. Selayaknyalah PDIP mendengarkan suara-suara ini. Seperti dulu ketika Jokowi bertarung di Pilkada DKI Jakarta.
Suara wong cilik ini adalah riil kekuatan massa PDIP. Tanpa mereka, PDIP tidak akan bisa seperti sekarang ini. PDIP tentunya sudah mendengar suara-suara ini. Seperti suara-suara yang mendukung Rizal Ramli misalnya. PDIP pun tahu, visi misi Rizal Ramli selama ini sejalan dengan PDIP. Rizal Ramli tetap konsisten berpihak pada wong cilik meski telah berada diluar sistem pemerintahan. Rizal Ramli telah membuka mata kita semua bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpihak pada rakyat, bukan pemimpin yang tega menindas rakyatnya. Selain itu, beberapa tokoh nasional yang punya suara cukup besar juga turut mendukung Rizal Ramli. Sebut saja tokoh NU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Gus Sholah, menyatakan dukungannya kepada Rizal Ramli. Sementara beberapa ormas besar dari mahasiswa, buruh dan nelayan di Jakarta juga ikut mendorong Rizal Ramli maju dalam Pilkada DKI mendatang.
Jakarta butuh sosok seperti Rizal Ramli. Kehendak warga Jakarta agar Rizal Ramli maju sebagai calon Gubernur DKI makin kencang. Harapan masyarakat Jakarta agar mendapat pemimpin yang mensejahterakan warga DKI ada pada Rizal Ramli. Track record Rizal Ramli pun sudah jelas. Tinggal bagaimana PDIP melihat kesempatan emas ini.
Sebaiknya PDIP memilih bakal calon Gubernur yang tidak menjadikan PDIP hanya sebagai kuda tunggangan. Akan berbahaya jika calon yang diusung PDIP akan menjadi “kacang lupa kulitnya” Kewaspadaan terhadap bakal calon yang pragmatis dan bisa memecah belah PDIP harus ditingkatkan bila tak mau PDIP hancur.
Jika PDIP salah langkah dalam memilih calon Gubernur, bisa mengakibatkan kepercayan rakyat terhadap PDIP menurun. Tentunya, PDIP tetap akan terus berusaha meningkatkan kepercayaan rakyat. Jika PDIP bisa bertahan, hasilnya akan terlihat pada momentum politik selanjutnya, Pilpres 2019.
Ikuti tulisan menarik Maulwi Juarez lainnya di sini.
