Saat berpidato di Komisi Pemilihan Umum, 5 September lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memaparkan data bahwa sebanyak 15 gubernur, 50 bupati/walikota, serta 119 anggota DPR/DPRD telah ditahan karena kasus korupsi. Ini kenyataan yang mencemaskan sekaligus menakutkan. Apa yang tengah terjadi di negeri ini dengan begitu banyak orang-orang yang telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi untuk menjadi pejabat publik ternyata mengingkari kepercayaan rakyat?
Pemilihan legislatif dan eksekutif yang memakan biaya besar itu ternyata berujung kepada korupsi dan suap. Dibandingkan dengan para pejuang kemerdekaan, tindakan korup para gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/D itu jauh dari cita-cita politik untuk memerjuangkan kesejahteraan rakyat. Mereka malah menyejahterakan diri sendiri dengan mengambil manfaat sebesar-besar dari apa yang sebenarnya disediakan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.
Mereka tidak memendam cita-cita politik seperti yang berulang-ulang dislogankan dalam kampanye yang membosankan. Mereka dipilih oleh partai politik lebih karena pertimbangan popularitas, dinasti dan kekerabatan, bukan karena gagasan, cita-cita, dan tekad untuk memajukan masyarakat. Partai politik menawarkan mereka kepada rakyat, sedangkan rakyat tidak mampu dan dipersulit untuk mengajukan calonnya sendiri. Rakyat memilih gubernur, bupati, walikota, anggota DPR/D di antara nama-nama yang disodorkan oleh partai politik.
Setelah terpilih, dilantik, lalu menjabat, mereka korupsi atau bermain suap. Sungguh menarik tindakan partai politik. Ada partai yang menunggu perkembangan status kadernya, ada pula partai yang segera memecat kadernya begitu ditangkap tangan dan ditahan KPK. Ini upaya pembersihan diri yang cerdik. Partai ingin menunjukkan diri sebagai institusi yang tidak menoleransi korupsi dan suap. Tampak keren, memang, karena partai politik selalu tampak bersih.
Namun, ada pertanyaan yang mengusik: di mana tanggung jawab partai yang telah menyeleksi seseorang dan menawar-nawarkannya kepada rakyat agar menggunakan hak suaranya untuk memilih orang tersebut? Apa tanggung jawab partai pengusung? Terlebih lagi jika para gubernur, bupati, walikota, maupun anggota DPR/D itu masih tetap dianggap sebagai ‘petugas partai’? Patutkah partai politik berlepas tangan begitu saja, bahkan tanpa meminta maaf kepada rakyat?
Sebaliknya, jika kader-kadernya berhasil sebagai kepala daerah atau anggota DPR/D, partai politik sibuk berebut ‘credit point’—kesuksesan kepala daerah tertentu diakui sebagai keberhasilan partai dalam mendidik kader-kadernya. Negara telah mengeluarkan uang banyak untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif, namun yang diperoleh ternyata ‘pepesan kosong’. Antusiasme rakyat pada akhirnya mencapai anti-klimaks dan kekecewaan. Praktik korupsi telah merusak proses demokrasi yang sedang dibangun dan berbiaya mahal. Rakyat hanya diberi pilihan figur-figur yang salah untuk menempati jabatan publik. Bagaimana partai politik harus bertanggungjawab terhadap keadaan ini?
Keadaan ini lahir karena kita hidup dalam demokrasi jenis top-down. Pejabat publik bukan lahir dari tengah-tengah masyarakat, melainkan karena dipilihkan oleh elite partai politik—pilihan yang terbatas dengan pertimbangan utama popularitas dan keterpilihan. Rakyat bukan partisipan aktif yang dapat menentukan pemimpinnya sendiri. Keputusan-keputusan yang menyangkut rakyat banyak dibuat oleh komunitas elite politik dan bisnis yang terbatas. Rakyat banyak hanya bisa menonton. (Foto: tempo.co) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
