Ada tiga hal penting yang disampaikan Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dalam acara pembukaan konferensi Adaptation Futures 2016 awal Mei di Rotterdam, Belanda. Pertama, adaptasi perubahan iklim haruslah berpusat pada manusia. Kedua, adaptasi perubahan iklim bukanlah didorong oleh teknologi. Ketiga, adaptasi perubahan iklim adalah mengenai kualitas hidup.
“Adaptation is people center. It has to be people center. It cannot be technology driven,” kata Christiana Figureres. “Adaptation is about quality of life.”
Pemerintah DKI Jakarta sudah lama selalu berurusan dengan air: air banjir, kekurangan air, air tanah, intrusi air laut, banjir rob, dan upaya menyediakan air bersih untuk warga Jakarta.
Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas reklamasi Teluk Jakarta tanggal 27 Mei 2016 mengatakan Jakarta butuh pertahanan yang berkelanjutan dalam penyediaan air bersih, air minum, pengolahan air limbah, dan revitalisasi sungai. NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) adalah jawaban untuk Jakarta.
Sebelum ada NCICD tahun 2009-2012 di era Presiden SBY ada JCDS – Jakarta Coastal Defence Strategy untuk mengatasi banjir Jakarta. JSDS – membangun tembok penghalang air laut masuk ke daratan – di bawah payung kerja sama Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam berbagi pengalaman, keahlian, dan pengetahuan. Proyek ini tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
Tahun 2013 – setelah JCDS selesai – disepakatilah proyek NCICD yang melibatkan swasta dari Belanda maupun Indonesia. Wilayah cakupan NCICD lebih luas hingga Bekasi dan Tangerang.
Tujuan proyek raksasa dari semua aspek adalah melindungi Jakarta dari banjir yang permanen dengan membangun tembok raksasa (giant sea wall) sepanjang 35 km di utara pesisir Jakarta. NCICD ini proyek seharusnya menjadi jawaban bagaimana Jakarta beradaptasi dari perubahan iklim.
Tiga aspek penting adaptasi yang disampaikan oleh Christiana – berpusat pada manusia, bukan didorong teknologi, dan mengenai kualitas hidup – tidak tergambar dari uraian proyek NCICD atau yang sudah berlangsung.
NCICD sangat gamblang mengutamakan teknologi. Tembok raksasa adalah solusi teknologi menghambat naiknya permukaan air laut agar tidak menggenangi daratan Jakarta. Pompa air untuk memindahkan limpasan air dari Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane juga teknologi. Reklamasi laut membuat pulau-pulau jelas sekali teknologi. NCICD didorong oleh teknologi – technology driven.
Apakah proyek NCICD berpusat pada manusia? Tidak. Proyek NCICD lebih menonjolkan ekonomi – bagaimana pulau-pulau buatan bisa membiayai proyek NCICD dan berapa yang akan didapat oleh Pemda DKI dari pulau-pulau buaan itu. Memang ada analisis mengenai komunitas terapung (floating community). Manusia – terutama nelayan dan kelompok miskin ibukota – bukan agregat proyek NCICD. Ketika manusia bukan menjadi pusat, kesejahteraan menjadi tidak penting. NCICD bukanlah model adaptasi perubahan iklim yang digambarkan oleh Christiana.
Air Tanah
Nara sumber lain, Henk Ovink, Special Envoy for Water Affair, Pemerintah Belanda, mengatakan 80 persen upaya adaptasi perubahan iklim adalah mengenai air.
Untuk Jakarta, beradaptasi adalah mengenai banjir, banjir rob, ketersediaan air bersih dan air minum, intrusi air laut, naiknya permukaan air laut, dan 13 aliran anak Sungai Ciliwung.
Koos Wierik, Staf Ahli Menteri Sumber Daya Air Belanda yang pernah menjadi konsultan di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, dalam wawancara di sela-sela Konferensi Adaptation Futures 2016, di Rotterdam, mengatakan seharusnya – dalam konteks proyek NCICD – upaya pertama adalah menghentikan pengambilan air tanah. Jika tidak distop, Jakarta tidak akan bisa beradaptasi pada perubahan iklim.
Turunnya permukaan tanah adalah persoalan utama banjir di Jakarta yang juga mendorong JCDS. Tahun 1974 di sepanjang pesisir utara Jakarta permukaan tanah sudah turun antara 2-2,5 meter. Pantauan ITB antara tahun 2000-2011 penurunan permukaan sekitar 1 m di bagian utara Jakarta (bahkan di kawasan Pluit hingga 1,4 m) sedangkan di bagian selatan hanya beberapa puluh centimeter saja.
Atau rata-rata penurunan tanah per tahun Jakarta bagian barat 6-8 cm dan di timur 2-3 cm. Di kawasan Pluit lebih dari 12 cm per tahun. Sejauh 10 km ke selatan Jakarta penurunan tanah bervariasi tergantung wilayahnya.
Salah satu penyebab turunnya permukaan tanah adalah pengambilan air tanah – terutama air tanah dalam – yang melebihi kapasitas pengisiannya. Tekanan air tanah (piezometric) untuk sumur dangkal (kedalaman 40-140 m) di utara bagian timur perubahannya kecil. Di bagian tengah dan selatan penuruan tekanan air tanah menuruan rata-rata 0,5-1,5 m per tahun. Untuk sumur dalam (kedalaman 140-220 m), penurunan piezometric lebih merata antara 0-1 me per tahun. Semakin ke selatan semakin besar perubahannya.
Penelitian Amrta Institute for Water Literacy menunjukkan ada keanehan data terkait dengan pengambilan air tanah, penyediaan air PAM dan pemasukan pajak air tanah ke Pemda DKI. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mencatat kebutuhan air bersih untuk industri 195 juta m3/tahun. Kurang lebih 87,07 juta m3/tahun bisa dipenuhi oleh PAM. Kemungkinan besar – karena tidak ada lagi sumber air bersih di Jakarta – sisanya kurang lebih 108 juta m3/tahun dipenuhi dari air tanah.
Data Dinas Tata Air DKI Jakarta tahun 2015 menunjukkan penggunaan air tanah tahun 2014 mencapai 8,8 juta m3 meningkat dibandingkan tahun 2013 sekitar 7,2 juta m3.
Kebutuhan air tanah – dari perhitungan BPLHD DKI Jakarta – sebesar rata-rata 108 juta m3 ada perbedaan jauh menyolok 99,2 juta m3 yang tidak jelas dari mana suplai airnya. Kemungkinan 99,2 juta m3 itu berasal dari air tanah yang diambil ilegal atau tidak dilaporkan.
BPLHD melaporkan lagi data yang berbeda yaitu ada penurunan penggunaan air tanah setiap tahun – 18 juta m3 tahun 2009, 10 juta m3 tahun 2010, dan 7 juta m3 tahun 2011 – sementara tidak ada peningkatan signifikan suplai air PAM.
Harusnya, Proyek NCICD – sebelum bersemangat membuat pulau-pulau berwajah garuda dan mengambil uang dari transaksi penjualan hak penggunaan pulau yang belum jadi itu – lebih dahulu menghentikan pengambilan air tanah di Jakarta. Pemda DKI harus menata ulang pendataan para pelanggan air tanah, menindak semua pencuri air tanah, dan meningkatkan suplai air bersih dari PAM jika tidak ingin Jakarta tenggelam.
Ikuti tulisan menarik Harry Surjadi lainnya di sini.
