x

PEMBUNUHAN MUNIR

Iklan

muthiah alhasany

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Kasus Munir: Antara Hendropriyono, Megawati dan SBY

Hilangnya dokumen TPF Munir menimbulkan polemik

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kasus Munir memang masih teka teki. Hilangnya dokumen TPF Munir menambah misteriusnya teka teki tersebut. Namun di sisi lain menguatkan adanya indikasi keterlibatan mantan 'orang-orang kuat' di negeri ini. Saat ini senapan seakan ditodongkan kepada mantan presiden SBY. Tentu saja hal ini membuat SBY belingsatan dan bereaksi keras terhadap tudingan tersebut.

Pada kasus Munir ini, sulit untuk menyingkap kebenaran. Data dan bukti saja hilang, bagaimana pula kasus ini akan bisa dibongkar. Kita hanya bisa bermain logika dengan nalar yang jernih. Saya tidak akan membahas apa yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya seperti Subagyo dan Fadli Rais.

Dokumen hasil TPF Munir hilang. Kok bisa? ada dua kemungkinan. Pertama dilihangkan oleh orang-orang yang terlibat agar kasus ini menjadi kasus abadi, dibekukan seperti puncak gunung Jayawijaya. Kemungkinan kedua, dokumen tersebut dihilangkan oleh pemerhati HAM agar dapat mencuri perhatian publik dan mendorong pemerintah untuk kembali mengusut kasus ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus ini diyakini melibatkan para petinggi negara yang menjabat pada waktu itu, dua belas tahun yang lalu. Sang kambing hitam, Pollycarpus telah menjalani masa hukuman sesuai dengan rencana (?).  Namun tetap saja publik tidak percaya bahwa kasus Munir telah selesai. Terlalu banyak kabut gelap yang menyelubungi. Orang-orang pun masih bertanya-tanya, apa peran Hendropriyono (Kepala BIN waktu itu), Megawati (mantan Presiden) dan SBY (mantan presiden).

Hendropriyono, Megawati dan SBY

Dalam beberapa pernyataan, termasuk wawancara yang direkam oleh Tempo.co, AM Hendropriyono tidak mengetahui soal pembunuhan Munir. Hal ini sungguh tak masuk diakal. Pertama, Munir diduga akan menjual rahasia negara. Dalam rapat internal BIN, Hendropriyono memerintahkan agar dicegah (Pernyataan Budi Santoso, Tempo.co (11/12/2014). Kedua, jika telah dilakukan operasi intelejen terhadap Munir, sebagai kepala BIN, Hendropriyono pasti mengetahui akan hal itu. Hendropriyono memantau dan mengetahui proses tersebut.

Apa hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden pada waktu itu? Jelas, sebagai kepala negara, Megawati mendapat laporan dari  Kepala BIN tentang pelaksanaan tugas-tugasnya. Semua operasi intelejen yang penting harus diketahui oleh Megawati. Apalagi jika memang berkaitan dengan kerahasiaan negara.Jadi, secara logika, seharusnya Megawati mengetahui sepak terjang Hendropriyono. Karena itu patut dipertanyakan, apakah perintah Megawati terhadap Hendropriyono sehubungan dengan operasi intelejen pada kasus Munir.

Bagaimana dengan SBY? Kasus Munir menjadi kasus pelanggaran HAM yang berskala internasional. Dunia menyoroti bagaimana meninggalnya seorang aktivis HAM. Mau tak mau, pemerintah harus merespon perhatian masyarakat internasional dengan membentuk TPF (Tim Pencari Fakta) pembunuhan Munir. Ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah  kepada dunia bahwa Indonesia berupaya melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM.

TPF ini menyelesaikan tugasnya pada masa pemerintahan SBY. Menurut kesaksian mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dokumen tersebut langsung diserahkan kepada SBY. Hal itulah yang menyebabkan SBY dituding menghilangkan dokumen penting tersebut. Walau sekarang SBY mati-matian membela diri dan menyatakan tidak tahu menahu. Apakah SBY jujur dalam hal ini? kita tidak bisa memastikan. Jika ada pihak yang ingin menjerumuskan SBY, maka saat ini bukan saat yang tepat. Kebalikannya, justru SBY bisa menjadikan masalah Munir untuk menyeret lawan politik dan musuh bebuyutannya selama ini.

Mengapa Jokowi  terkesan acuh-acuh butuh terhadap kasus Munir ini? Saya tertarik dan menduga bahwa ada beberapa sasaran yang ingin dicapai Jokowi. Apa dan bagaimana, masih perlu pengamatan yang mendalam tentang sikap Jokowi. Pengungkapan kasus ini bagian dari pekerjaan rumah yang harus dilakukan Jokowi, masayarakat berhak mendapatkan kebenaran.

 

 

Ikuti tulisan menarik muthiah alhasany lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan