KOMITMEN JOKOWI WUJUDKAN LAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
(Debat keempat Pilpres 2019)
Mutiara Azizah
Kunci untuk melakukan percepatan adalah dengan reformasi birokrasi. Para penyelenggara negara dan birokrat tak boleh lagi mempersulit masyarakat yang hendak mengurus berbagai hal. Pangkas birokrasi yang mempersulit langkah, lakukan debirokrasi.
Presiden Jokowi berkomitmen mewujudkan sistem layanan publik yang berkualitas. Komitmen Jokowi ini telah dilakukan melalui program reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.
Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, transparan dan berbiaya murah. Dengan penerapan sistem online dalam pelayanan publik menghilangkan praktik calo atau pungli. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, "Sistem pelayanan publik, jika sederhana, cepat dan transparan, tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti yang ribet, bertele-tele, dan tidak transparan."
Kebijakan mereformasi sistem layanan publik dilakukan karena Jokowi memahami betul bahwa saat ini bangsa Indonesia berada dalam era baru di mana pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi, dan keterbukaan informasi publik. Pola hubungan pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis. Serta pemerintah yang responsif yaitu pemerintah yg cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
Oleh karena itu ke depan Jokowi akan melanjutkan reformasi pelayanan publik dengan melakukan :
1. Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik.
2. Membangun hubungan Inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran, jaringan informasi, dan bimbingan inovasi pelayanan publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
4. Membangun model Whistle Blower System (WBS) yang dapat diterapkan di sentra-sentra pelayanan seluruh K/L.
Namun tentunya layanan publik yang berkualitas yang menuntut profesionalisme birokrasi berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan ASN. Peningkatan kesejahteraan ASN telah dilakukan melalui beberapa kebijakan seperti kenaikan gaji tahun 2019, Pemberian THR dan gaji ke-13 sejak tahun 2016, serta Pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan sejak 2018.
Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia meraih penghargaan tingkat dunia dari PBB bidang layanan publik (UN Public Service Award) Tahun 2018 di Maroko, terkait inovasi sistem Early Detection and Treatment (EDAT) malaria di Kabupaten Teluk Bintuni. Tentu penghargaan ini adalah hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.
Peningkatan kualitas pelayanan berbasis online sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat misal layanan lalu lintas dan pelayanan mudik. Saat ini mengurus SIM dan pajak kendaraan bermotor di Samsat sudah melalui sistem Online, sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan bebas pungli. Pemerintah meningkatkan pelayanan arus mudik lebaran sehingga lebih lancar, selamat, dan aman.
Seluruh perbaikan kualitas pelayanan publik era pemerintahan Jokowi telah terbukti nyata. Pastinya masyarakat pun tak menutup mata atas semua capaian tersebut. Harapan publik agar Jokowi-Maaruf Amin dapat melanjutnya reformasi birokrasi dan sistem layanan publik pada periode 2019-2024. Untuk Indonesia maju.
OptimisIndonesiaMaju!
*Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Pengamat Masalah Sosial dan Politik
Ikuti tulisan menarik Mutiara Azizah lainnya di sini.
