Nepotisme dan Politik Dinasti - Analisis - www.indonesiana.id
x

prima dwianto

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Nepotisme dan Politik Dinasti

    Nepotisme masa VOC

    Dibaca : 2.918 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Menapaki karir guna menggapai kedudukan lewat derasnya aliran darah tanpa harus bersusah payah, ikhtiar bersimbah darah, teraktualisasi dalam politik nepotisme. Bukan karena kecakapan, asal menjadi bagian dari klan pemegang kekuasaan, jabatan dengan mudah dalam genggaman. Berujung pada dinasti politik yang dibangun dengan jalan perkawinan, semakin melegitimasi keberadaan. Penyakit sosial yang terkadang membuat orang lain sial karena gagal dan terpental karena tak bermodal ikatan patriarkal maupun matriarkal. Akar-akar nepotisme, setidaknya, dapat kita telusuri ketika kekuasaan VOC bercokol di nusantara, abad XVII.

    Ikatan keluarga menjadi jalan bagi beberapa pejabat VOC untuk menapaki karirnya. Kenaikan pangkat yang diatur oleh sistem patron menjadikan relasi famili menjadi jalan kunci. Klan Joan van Hoorn serta van Riemsdijk adalah bukti bagaimana peran aliansi keterikatan darah lebih mendominasi dibandingkan faktor lainnya.

    Karir van Hoorn begitu gemilang dan secara cepat masuk ke lingkup kekuasaan karena ayahnya yang seorang anggota dewan. Di bawah van Goens, Speelman, dan Camphuys, ia memangku jabatan sebagai sekretaris Dewan Hindia Belanda. Pasca kematian isteri pertamanya, Anna Struijs-anak seorang penduduk kaya di Batavia, van Hoorn lantas menikahi putri gubernur jenderal van Outhoorn, Susanna. Pernikahannya berbuah manis ketika ia dinominasikan oleh mertuanya menggantikan posisi gubernur jenderal. van Hoorn resmi menjabat sebagai gubernur jenderal pada 1704.

    Ketika muncul oposisi dari seorang anggota dewan, Abraham van Riebeeck, van Hoorn kembali berhasil meredamnya, lagi-lagi, dengan sebuah pernikahan karena untuk kedua kalinya ia harus menduda. Ia menikahi anak musuh politiknya, van Riebeeck, Johanna Maria dan memaksa mertuanya bergabung dalam klan pemerintahannya, 1709. Keadaan ini mendapatan pertentangan dari badan direksi yang meresponnya dengan mengeluarkan peraturan bahwa seorang laki-laki yang memiliki hubungan keluarga tak diperbolehkan menjabat di institusi yang sama. Namun, agaknya, peraturan tersebut tak dipatuhi secara sempurna karena pernikahan tetap menjadi alat yang memperkuat sebuah aliansi.

    Tak berbeda jauh dengan van Hoorn, van Riemsdijk berhasil mendirikan sebuah dinasti politik. Jeremias van Riemsdijk merupakan imigran asal Utrech yang tiba di Batavia ketika berusia 23 tahun sebagai tentara VOC. Dalam tempo tujuh tahun, ia berhasil mencapai jabatan sebagai pedagang senior dan meski hanya dua tahun menjabat, 1775-1777, sebagai gubernur jenderal menggantikan van der Parra yang mangkat, jejak karirnya membuktikan nepotisme dan ikatan pernikahan adalah langkah guna memuluskan jalan menuju kekuasaan.

    Adriaen Valcknier, paman van Riemsdijk, ialah seorang gubernur jenderal yang mempromosikan van Riemsdijk di awal karirnya. Pernikahan keempat dan kelima kalinya mempermudah van Riemsdijk menuju jabatan gubernur jenderal. Isteri keempatnya, Adriana Helvetius merupakan cucu seorang anggota dewan dan anak dari seorang hakim kepala di Batavia. Empat tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama Andriana, van Riemsdijk diangkat menjadi anggota dewan luar biasa. Sementara isteri kelimanya, Theodora Rotgers membawa kenalan orang-orang penting di Batavia, yang salah satunya ialah Maurits Theodorus Hilgers, anggota dewan luar biasa, yang kelak menjadi suami kedua Theodora.

    Beberapa anak hasil pernikahan van Riemsdijk mewarisi kemewahan dalam sebuah klan. Anak perempuannya, Johanna Maria, menjadi isteri seorang gubernur Makassar, Paulus Godefridus van der Voort. Sementara salah satu anak laki-lakinya, W.V.H. van Riemsdijk, meski terkenal bodoh dan tak berpendidikan, mampu menapaki karir sebagai anggota dewan pada 1799.

    Akar nepotisme yang telah nampak sejak masa VOC menandaskan bahwa ikatan keluarga dalam lingkup kekuasaan bukan menjadi barang baru bagi generasi kini, bahkan keberadaannya dipelihara. Agaknya nepotisme merupakan salah satu faktor bagi kehancuran VOC yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belanda, 1800. Jika tak ingin negara ini hancur karena nusantara yang tak kunjung makmur, seharusnya pusaran nepotisme dan dinasti politik wajib diputus untuk menghindari kehiduapan sosial-politik yang semakin aus.

     

    PRIMA DWIANTO

    Alumni Jurusan Ilmu Sejarah, FIB, UGM

     

    (Sumber Gambar: historia.id)

    Ikuti tulisan menarik prima dwianto lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.