Pasal “Ahok “ , menyelamatkan Ahok dari jerat Korupsi E KTP
Saya tersenyum sendiri ketika mengamati barita di Kompas.com (9/3) , saat Jaksa Penuntut umum tindak pidana korupsi membacakan satu demi satu nama dan peran elit politik Indonesia dalam pusaran korupsi proyek pengadaan E KTP. Tanpa terasa meluncur ucapan saya “ gara gara pasal Ahok,dia selamat dari jerat korupsi super jumbo Proyek pengadaan E KTP “
Sahabat saya yang duduknya berdampingan dan sama sama sedang mengamati berita gelar sidang pertama korupsi Proyek e KTP menoleh tidak mengerti sambil bertanya , apa maksud ucapan saya barusan itu.
“ saya terkenang ketika Ahok masih menjadi anggota DPR RI komis II (dua) periode 2009-2014 , sempat diramekan media , bahwa Ahok menolak keras proyek E KTP , karena meganggap proyek tersebut hanya menghambur hamburkan uang negara. “ ujar saya tersemyum seraya terus mengamati kalimat demi kalimat berita kompas com tersebut.
Nama nama elit politik yang disebut sebut jaksa Penuntut umum tindak pidana korupsi penerima uang haram Proyek E KTP pada gelar sidang pertama di Pengadilan Tindak pidana korupsi jakarta Pusat itu , tiada lain adalah rekan sejawat Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) saat Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI , dimana mereka pernah bersama sama membahas rancangan anggaran Proyek E KTP bermasalah itu di komisi II DPR RI periode 2009 -20014
Dikala itu satu satunya legislator yang menetang keras proyek E KTP tersebut hanyalah AHOK . Penolakan Ahok waktu itu, menurut Ahok, karena Proyek pengadaan E KTP itu kemahalan dan hanya menghambur hamburkan uang negara.
Malah Ahok mengusulkan Proyek E KTP itu dibuat saja seperti kartu pintar (KJP) dan sekaligus menjadi kartu ATM . Sementara pelaksanaan pengadaannya disarankan Ahok, diserahlan saja ke Bank Pembangunan daerah (BPD) kabupaten /kota setempat.
Rupanya akibat penolakan Ahok tersebut membuat banyak legislator gerah.
Ditambah lagi usul Ahok ingin memasukan pasal pembuktian terbalik bagi seluruh calon Kepala daerah . Jika pasal itu dimasukan menurut Ahok, seluruh pihak yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus dapat melaporkan harta kekayaanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Hasil Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi.
Di dalam aturan itu disebutkan bahwa jika calon kepala daerah tak dapat membuktikan asal kekayaan yang dimilikinya, harta itu akan disita oleh negara.
Lantas dampaknya banyak anggota DPR lain tak sepakat dengan ide Ahok itu. Bahkan mereka menilai Ahok sebagai oramg yang aneh dan sok bersih
Karena gencarnya Penolakan Ahok terhadap proyek E KTP dan Hanya Ahok seorang yang bersikeras ingin memasukan Pasal pembuktian terbalik di UU Pilkada, maka secara guyon pengamat politik Ray Rangkuti menamai pasal pembuktian terbalik tersebut, dengan nama “ pasalnya Ahok “ .
Sudah menjadi rahasia umum , pada waktu Ahok masih menjadi anggota DPR RI , hanya dia yang tidak bermain :gila “ Dia paling disegani baik kawan maupun lawan politknya. Menurut penuturan kompasioner Betterthanggod ina di kolom komen lapak saya, setiap ada rapat2 yang berbau duit, semua teman temanya di DPR , sudah tau sama tau, Ahok tidak bisa dibeli, bahkan duit lebih perjalanan dinas aja dikembalikannya ke Bendahara DPR , termasuk pula uang reses bila masih bersisa juga dikembalikan ke kas negara.
“ sudah menjadi candaan umum di komisi II tempo dulu, kalau urusan kerja serahin saja sama ahok, kita dewan yang lain tinggal terima bersihnya aja “ Tulis Betterthanggod dilapak saya.
Sekarang baru terasa hikmanya bagi Ahok
Akibat Ahok tidak bisa dibeli, akibat Ahok menolak suap proyek E KTP dan Akibat Ahok bersikeras ingin memasukan “ pasal Ahok “ di UU Pilkada dan menolak suap pembahasan UU Pilkada , maka Ahok selamat dari pusaran korupsi proyek E KTP
Kembali ke judul
Pasal “Ahok “ , menyelamatkan Ahok dari jerat Korupsi E KTP
Ikuti tulisan menarik Andi Ansyori lainnya di sini.
