Masa jabatan Joko Widodo tak sampai 2 tahun lagi. Pertengahan tahun 2018 ini pun sudah dapat dipastikan apakah beliau sungguh terlibat dalam kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Bahwa PDIP baru saja menyatakan diri untuk mencalonkannya - menyusul partai lain yang terang-terangan maupun malu-malu kucing telah terlebih dahulu menyatakan hal yang sama - tak pernah menjadi agenda beliau.
Joko Widodo - dalam kapasitas sebagai Presiden maupun Kepala Negara periode 2014-2019 yang diamanahkan Indonesia - hanya ingin mengerjakan hal yang bisa dan mampu dia lakukan untuk kebaikan dan masa depan bangsa.
AKROBAT PARTAI GOLKAR
Dengan kata lain, pernyataan PDIP untuk mencalonkannya kembali kemarin, bukan sebuah negosiasi atau politik dagang sapi. Semua jelas terlihat pada pergantian kabinet terakhir. Yakni ketika Idrus Marham (Golkar) diangkat sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja yang dipimpinnya, mengganti Khofifah Indar Parawansa (PKB). Padahal, Airlangga Hartanto yang sebelumnya (2016) telah diangkat sebagai Menteri Perindustrian, tetap bercokol di sana meski kini menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
Dia menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka dan dibui KPK karena tersangkut mega skandal korupsi e-ktp. Peristiwa itu istimewa, karena Joko Widodo secara jelas dan tegas menyampaikan pesan di awal kepemimpinannya, bahwa semua menteri dan pimpinan lembaga pemerintah yang diangkat membantu, tak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik.
Joko Widodo sangat mengerti kapan dan bagaimana menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai Presiden dan Kepala Negara. Beliau santun tapi sesungguhnya tidak bisa diintervensi siapa pun. Kebijakan dan keputusan yang diambilnya semata didasari pertimbangan untuk menuntaskan kerja, kerja, dan kerja hingga masa kepemimpinan yang diamanahkan berakhir tahun 2019 nanti.
Joko Widodo sangat mengerti jika Golkar berada pada titik nadir setelah Setya Novanto sempat mangkir dari panggilan KPK, menyembunyian diri, tapi akhirnya 'tertangkap basah' juga. Drama 'pelarian' itu anti klimaks ketika mobil yang ditumpangi bersama kroninya 'menabrak' tiang listrik.
Citra butuk Golkar semakin menjadi ketika ditambah dengan sederet kasus pidana korupsi yang menjerat kader-kadernya di berbagai lembaga tingkat pusat hingga daerah. Walau fenomena yang sama juga terjadi pada (hampir) semua partai politik yang ada dan berkuasa hari ini, partai warisan Orde Baru itu memang perlu dan membutuhkan kerja keras untuk mempertahankan, bahkan merebut kembali pengagum dan pengikutnya yang kecewa.
Patut diduga, mantan Gubernur Jakarta dan Walikota Solo itu, juga memaklumi kekuatan organisasi dan jaringan Golkar yang memang terbukti solid dan matang menghadapi pasang-surut politik Indonesia. Bermusuhan dengan mereka adalah tindakan konyol. Memberi ruang untuk membenahi diri dan bangkit kembali adalah langkah bijak dan cerdas. Tapi semua itu semata untuk mendukung penuntasan cita-cita dan kerjanya hingga 2019. Tanpa negosiasi dan politik 'dagang sapi' untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.
KEKONYOLAN PDIP
Joko Widodo juga tak pernah menganggap tingkah dan laku Anies Baswedan - Gubernur DKI yang pernah duduk di Kabinet Kerja pertamanya tapi kemudian diberhentikan di tengah jalan - sebagai soal pribadi.
Beliau memaklumi Anies apa adanya. Hanya berbicara dan membicarakan hal semestinya, tanpa perlu menimbulkan 'kegaduhan' yang sangat tak disukainya. Rekaman keakraban keduanya jelas terlihat saat final Piala Presiden di Senayan kemarin.
Jokowi terlihat sumringah memberi selamat kepada Anies yang duduk sepanggung. Sampai akhirnya insiden tak perlu itu terjadi. Anies dicegah Paspampres turun menyertai Joko Widodo untuk menyerahkan piala kepada Persija yang memenangkan pertandingan malam itu. Semata karena panitia yang diketuai Maruarar Sirait, kader PDIP, 'lalai'mencantumkan nama Gubernur Jakarta itu pada program acara (https://www.kompasiana.com/jilal.mardhani/5a89b393dd0fa818833556d2/jokowi-turun-anies-tetap-di-atas).
Lalu Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga kader PDIP. Entah tak bernyali atau sengaja, dia tak melakukan hal yang 'sepatutnya' untuk mencegah perubahan UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang dihebohkan karena menempatkan para wakil rakyat 'steril' dari jangkauan hukum. Joko Widodo seperti tak memiliki 'pasukan pembantu' dan dibiarkan bertempur sendiri. Rancangan UU yang selama prosesnya menuai kritik dari segala penjuru tersebut, begitu saja hadir di mejanya untuk ditanda-tangani. Nyatanya beliau terperanjat dan menyatakan keheranan atas sejumlah pasal yang memang marak menuai keberatan dari hampir semua lapisan masyarakat Indonesia.
Masihkah percaya kalau Joko Widodo bekerja untuk tebar pesona agar dicalonkan kembali sebagai Presiden RI periode 2019 - 2024?
WARISAN ORDE BARU
Bangsa kita memang hampir tak pernah mengembangkan gagasan membangun yang komprehensif dan terintegrasi (developing idea). Paling sebagai 'perdagangan' yang sifatnya sangat transaksional. Mungkin karena negeri ini semula terlalu kaya sumberdaya alamnya, terlalu besar, dan terlalu 'miskin' pula.
Sejak merdeka, persoalan utama yang dihadapi bukan sekedar membangun. Tapi juga menghadapi kemiskinan agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berlangsung damai dan bergairah.
Maka pertolongan bangsa lain yang telah lebih dahulu maju dan mampu, sesungguhnya tak mungkin dihindari. Kekayaan sumberdaya alam yang menjadi alasan mengapa sebelumnya mereka tergiur menjajah kita, menjadi tak berarti ketika kita belum memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi dan mengembangkan nilai tambahnya. Kehadiran dan kerjasama dengan mereka memang sebuah keniscayaan.
Sukarno pernah marah ketika Amerika terlalu mendikte kemauan sejalan dengan bantuan yang mereka berikan. Sikap dan prinsip yang dikumandangkannya untuk mengambil posisi 'merdeka' sehingga tak menjadi 'kacung' salah satu blok kekuasaan global saat itu (barat dan komunis) - 'go to hell with your aids' merupakan salah satu ungkapannya yang terkenal - berakhir dengan mala petaka. Maka Proklamator Kemerdekaan itu kemudian digulingkan bangsanya sendiri.
Lalu Suharto menerima mandat kekuasaan. Ia membuka diri dan sangat kooperatif dengan berbagai kepentingan Barat. Demi pertolongan yang mereka tawarkan untuk membangun bangsa kita. Terutama dalam hal ekonomi. Sebab stabilitas dalam negeri saat itu hanya mungkin tercapai jika kita mampu memerangi kemiskinan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mengendalikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok, serta berbagai faktor yang menyangkut kesejahteraan rakyat lainnya.
Untuk melakukan semua itu, mau tidak mau Suharto memang harus menggadaikan berbagai kekayaan sumber daya alam kita yang memang sangat diminati negara-negara maju yang menawarkan bantuan. Singkat kata, 'transaksi perdagangan' tersebut mungkin adalah pilihan terbaik yang kita miliki saat itu.
Persoalannya, Suharto memaklumi para pembantunya yang mengambil keuntungan pribadi dari 'transaksi perdagangan' tersebut. Bahkan kemudian, dia sendiri yang mengembangkan dan mengendalikan jaringan kroni yang menguasai bisnis rente 'Indonesia on sales'. Persoalan mendasar kita yang memang belum memiliki kemampuan untuk memberdayakan sendiri kekayaan yang dimiliki - mulai dari kapital, teknologi, hingga sumberdaya manusia - hanya dijadikan alasan pembenaran semata.
Suharto dan Orde Baru yang mengabaikan ancaman budaya korupsi-kolusi-nepotisme yang semakin menggurita, akhirnya terjerat pada politik pencitraan semata. Berbagai gagasan yang terlihat seolah membangun kemampuan dan keunggulan bangsa, sejatinya tak dilakoni serius. Sebagaimana 'obral sumberdaya alam' yang dilakukannya, berbagai program yang dikumandangkan sebagai mantera 'pembangunan', sesungguhnya hanya cara dan strategi untuk 'memperluas wilayah penjarahan' praktek KKN para kroninya.
Tabiat 'perdagangan transaksional' pada akhirnya mengkerdilkan kualitas gagasan yang berkembang di tengah kehidupan bangsa kita. Sebab, kolusi-korupsi-nepotisme yang telah merasuk kemana-mana, menafikan upaya dan suka-duka proses yang harus dilalui untuk mewujudkan sebuah gagasan. Kita akhirnya terjebak pada euforia 'kosmetika permukaan'. Sebuah tipu daya lewat bermacam pengakuan semu yang dilafalkan ibarat 'kalimat suci'. Mempertanyakan atau menentangnya bahkan diperlakukan sebagai hal yang subversif. Semua itu setidaknya berlangsung sepanjang 32 tahun kekuasaannya.
Pengorbanan terbesar yang harus kita tanggungkan adalah pada dunia pendidikan. Hal yang sejatinya memang paling strategis sebagai pondasi kebangkitan bangsa itu - akibat demikian merasuknya budaya korupsi-kolusi-nepotisme yang terlanjur merasuki seluruh sendi kehidupan - pada akhirnya terjebak lagi menjadi 'komoditas perdagangan' semata (https://tekno.tempo.co/read/1063613/guru-besar-itb-ke-menteri-riset-jangan-cuma-untuk-naik-jabatan?TeknoUtama&campaign=TeknoUtama_Click_5).
Sesungguhnya sangatlah 'absurd' menemukan fakta jumlah penduduk per perguran tinggi kita hari ini (57.200 penduduk/ universitas) yang hampir 10 kali lebih banyak dibanding Cina (495.750 penduduk/universitas).
Sebab tak satupun diantara universitas kita yang termasuk dalam daftar 100 yang teratas di dunia, sementara Cina mendaftarkan beberapa miliknya (UI menempati urutan ke 277, ITB ke 331, dan UGM ke 401).
JOKOWI-ISME
Hal itu sesungguhnya telah sangat mencerminkan bagaimana ilmu dan pengetahuan tidak, atau belum pernah berkembang, menjadi bagian budaya kehidupan bangsa kita.
Dalam mengupayakan perwujudan gagasannya untuk membenahi dan membangun bangsa ini, Joko Widodo kiranya sangat menyadari hal itu. Sejak awal mula terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, sesungguhnya beliau sudah mengumandangkan ajakan 'Revolusi Mental'. Hal yang hanya mungkin terjadi dan dilakukan jika bangsa kita bahu-membahu berkenan melakukannya. Tapi mustahil dan sangat sia-sia dipaksakan ketika satu dengan yang lain masih sibuk bertikai demi hasrat dan kepentingan sempit masing-masing (https://www.kompasiana.com/jilal.mardhani/5a769b6916835f2de5002242/joko-widodo-bukan-superman).
Joko Widodo juga sangat percaya jika ajakannya untuk merestorasi 'budaya, adat isitiadat, dan prilaku' bangsa, tak bisa dipaksakan terjadi melalui cara-cara yang otoriter. Sebab, sesuatu yang telah berurat-berakar hanya mungkin diperbaiki melalui kesadaran dan keinginan bersama.
Sistem demokrasi yang kita miliki hari ini pun tak memberinya keleluasaan memadai. Salah satunya adalah praktek 'politik dagang sapi' tadi.
Maka, pilihannya saat ini hanyalah melakukan hal-hal yang sepenuhnya dikuasai. Membangun infrastruktur secara masif dan memastikan keadilan sosial paling mendasar adalah salah satunya. Hal yang sesungguhnya selalu diwacanakan oleh setiap pemimpin yang berkuasa di masa lalu tapi tidak - atau setidaknya kurang - dilakoni dengan sungguh-sungguh. Termasuk diantaranya soal pemerataan harga bahan pokok (bbm, semen, dst), jaminan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Revolusi Mental memang sebuah keniscayaan. Tapi hal itu bukan keinginan dan kerja dirinya semata. Melainkan harus dilakoni secara bergotong-royong oleh seluruh bangsa ini jika tak ingin dilindas Revolusi Industri 4.0 (Revolusi Budaya Digital, red) yang sedang menerjang dunia.
Seandainya diminta dan memiliki kesempatan untuk memimpin Indonesia pada kurun 2019 - 2024 mendatang, agaknya beliau akan leluasa 'mengangkat dan memobilisasi senjata' untuk bergerilya melakoni revolusi itu.
Joko Widodo sesungguhnya telah menampilkan sosok diri yang kaya ilmu dan pengetahuan tentang bangsa ini. Presiden yang piawai berupaya untuk memproses perwujudan gagasannya.
Maka jika ingin berjuang menjayakan Republik Indonesia tercinta ini, belajarlah dari sepak terjang beliau yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri.
Jilal Mardhani, 26 Februari 2018
Ikuti tulisan menarik Jilal Mardhani lainnya di sini.
