MOJOKERTO. Aksi radikalisme dan terorisme yang dinamikanya cukup tinggi, menjadi atensi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mojokerto dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada Nomor 145 Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (15/05/2018) siang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Walikota Mojokerto Ir. Suyitno, M.Si, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setyono, SH, S.IK, M.Sc (Eng), Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, S.H., Kajari Kota Mojokerto Dr. Halila Rama Purnama, SH.,MH., dan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Muslim, SH, MH, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, SH, dan Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto, H. Anang Fahrurroji, S.Sos., M.Si.
Dalam Rakor yang dibuka Wakil Walikota Mojokerto tersebut, juga menghadirkan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Romli, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Fatoni, Para Camat, Kepala Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kota Mojokerto.
Wakil Walikota Mojokerto Ir. Suyitno, M.Si, menegaskan, Rakor ini digelar untuk menyikapi situasi yang berkembang saat ini khususnya terkait radikalisme dan terorisme. Mojokerto Kota Damai untuk itu kita berkumpul dalam upaya menciptakan suasana Kota Mojokerto yang kondusif. “Maka dari itu semua pihak, khsusunya Kepala Kelurahan dan jajarannya untuk cepat tanggap terhadap situasi yang berkembang,” pintanya.
Sementara Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setyono, SH, S.IK, M.Sc (Eng), mengajak untuk menyamakan persepsi dalam mengatasi situasi yang berkembang saat ini. Semua daerah memiliki potensi ancaman, namun dengan adanya kerja sama semua pihak, situasi dapat diatasi. Kita jangan membebani masyarakat sehingga tidak aktivitas lazimnya. “Kami TNI - Polri siap menerima masukan dan saran untuk menyikapi situasi yang berkembang saat ini”, tegasnya.
Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan menambahkan, bahwa aksi radikalisme dan terorisme bukanlah gerakan Islam, karena Islam mengajarkan cinta damai. Salah satu upaya untuk membatasi ruang gerak kelompok penebar teror, yakni dengan meningkatlan pengamanan (Pam) swakarsa melalui Poskamling dan pendataan rumah kost guna mencegah dan mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman yang akan muncul ke permukaan.
“Di sini peran penting Tiga Pilar sangat diperlukan, koordinasi dan bekerja sama dengan tokoh hingga RT/RW, sehingga wilayah stabilitas wilayah tetap terjaga, masyarakat dapat beraktivitas dan wilayah aman dari aksi terorisme”, tandasnya.
Senada dengan Wawalikota, Kapolres dan Dandim, Unsur Forpimda lainnya yakni Kajari dan Ketua PN menyampaikan hal serupa termasuk Ketua DPRD Kota Mojokerto, mendukung sepenuhnya upaya dan langkah Pemda, TNI - Polri dalam menciptakan kondusifitas wilayah.
Ikuti tulisan menarik Anan Alkarawangi lainnya di sini.
