Seperti gulai kekurangan garam ne! Tolong ditambahkan garamnya, biar pas rasanya. Garam menjadi bagian tidak terpisahkan dari masakan rakyat Indonesia. Termasuk bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan kinerja pemerintahan.
Garam dari usaha masyarakat madura adalah industri rakyat yang butuh pemberdayaan utuh lewat serangkaian kebijakan dan program yang berkesinambungan. Garam yang dihasilkan lewat sebuah dedikasi, kecintaan dan kesyukuran dari bagian rezki berupa air laut untuk kebutuhan manusia.
Madura menyimpan potensi lahan garam terbesar di Indonesia yang mencapai 15.000 hektar lahan untuk garam. Lahan yang lebih separuh dikelola oleh petani garam. Persoalan harga garam pada tingkat petani adalah persoalan pelik untuk mensejahterakan petani disatu sisi dan konsumen disisi lain.
Tanpa ada garam maka hampir semua makanan tak elok dilidah. Orang gunung lebih menyukai gulai agak asin.
Garam menjadi komoditi strategis dan taktis. Hal ini bagian tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat. Stategis karena menjadi dari kebijakan penentu ekpor dan impor. Kebijakan impor, maka yang beruntung adalah pengusaha besar yang mempunyai kapital besar dan mengetahui seluk beluk perizinan.
Sedangkan petani garam adalah produsen mandiri, tidak memiliki kapital besar dan menggunakan teknologi sederhana.
Perbaikan pola industri garam masyarakat secara simultan pernah dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku menteri BUMN dengan memanfaatkan teknologi geomembrane. Kemudian dari sisi regulasi memperkuat tata kelola impor yang tidak memiskinkan petani garam.
Berita tentang kejahatan oleh oknum perusahaan dirilis oleh portalmadura.com tentang industri garam petani madura. Dimana wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemekasan, Suli Faris memaparkan anjloknya harga garam dengan membangun isu kualitas garam jelek olahan petani dan isu impor garam.
“Hasil pengawasan di lapangan, oknum perusahaan itu membeli garam dari petani dengan harga murah. Nantinya akan dijual dengan harga 2 sampai 3 kali lipat saat garam mengalami kelangkaan”.
Teknologi geomembrane hadir untuk mempermudah cara kerja dan memaksimalkan hasil petani garam. Langkah selanjutnya adalah menjadikan perbaikan mata rantai pasokan garam dari petani hingga ke industri pengguna dan masyarakat konsumen akhir.
Tugas pemerintah, terutama Kementrian KPP dan Menteri Perdagangan beserta Pemprov Jawa Timur untuk melakukan pemberdayaan yang ditopang oleh regulasi dan pengawasan oleh Pemerintah daerah, sampai dengan pusat.
Regenari petani garam adalah titik persoalan selanjutnya, sama dengan petani holtikultura. Perbaikan kualitas garam menjadi NaCI 92% dari NaCI 90% membutuhkan teknologi.
Penambahan lahan termasuk bagian dari gerakan swasembada garam. Hal ini berdampak pada peningkatan kuantitas yang mensejahterakan petani. Pada sisi perbaikan sistem jual beli dengan pola lelang langsung maupun digital mutlak diadakan. Dan hal yang ingin dipangkas adalah pengurangan mata rantai distribusi garam dari petani hingga pengguna.
Titik krusial selanjutnya adalah mengurangi ijonisasi petani garam. Petani dalam menggarab lahannya membutuhkan modal. Modal yang tidak memberatkan petani termasuk modal dengan biaya rendah dan lebih tepatnya adalah modal bergulir tanpa bunga.
Ibarat kapal, Nakhoda negeri berganti, pemerintahan dan orang bertukar. Petani garam dan lingkungannya tetap ada dan hanya berganti secara alamiah. Bila pemerintah pusat mengetatkan impor secara bertahap, penegakan hukum berwibawa, koordinasi sinergi dan bukan benang kusut.
Maka petani garam madura akan sejahtera dan anak-anak mereka akan dimasukkan di pesantren dan disekolahkan pada Unversitas yang bergengsi untuk kembali menjadi petani garam berdasi, birokrat pemerintah berpihak kepada petani, pengusaha garam bercirikan entrepreneur sosial. Termasuk politisi yang membuat regulasi tata niaga saling menguntungkan dari berbagai pihak.
Semua berpulang kepada sifat, sikap dan tindakan pemerintah Ir. Jokowi sekarang. Apakah mau main cepat dengan mengorbankan rakyat sendiri. Atau mau sedikit bersusah untuk menjadikan petani garam berdaulat dan membayar pajak sebagi wujud berkontribusi membangun negeri.
Hitung hitung membantu melunasi hutang negara untuk membangun jembatan suramadu yang belum lunas. Sebab perubahan status jembatan Suramadu menjadi non tol, ada pengeluaran tetap yang dialihkan dari Perusahaan ke kas daerah dan pusat atau fiskal.
Sedangkan pendapatan untuk perawatan dan pelunasan hutang dan biaya lainnya tidak ada lagi, kecuali ada skema lain dari APBD bila jalan berstatus jalan propinsi.
Kebijakan menggratiskan jembatan Suramadu semestinya diimbangi dengan penguatan usaha garam dan petani garam untuk pajak penambahan nilai dari industri garam masyarakat.
Ibarat kata apakah ini tidak mengurangi rasa asin dalam gulai dengan menambah bumbu lain berupa penggratisan tol Suramadu. Atau ini hanya berdampak suara secara politik dan bukan berdampak secara kesejahteraan petani garam.
Dimana disaat fiskal pemerintah sedang tertekan, butuh kebijakan untuk menambah pemasukan bagi APBN akibat pengeluaran akhir tahun untuk banyak program-program pemerintah, penanggulangan dan rehabilitasi gempa Lombok, gempa-stunami Palu-Sigi-Donggala, dan biaya pemilu tahun 2019.
Semoga perubahan status jembatan Suramadu mampu meningkatkan kesejahteraan petani garam. Sebagai konsumen garam yang senang menikmati kuliner dengan garam hasil karya petani indonesia terkhusus dari madura.
Tanya sama ibu anak anak apa beli merek lokal atau garam impor di kenai tetangga sebelah rumah.
Ikuti tulisan menarik Bujaswa Naras lainnya di sini.
