Hari-hari belakangan ini niscaya merupakan hari yang relatif berat bagi para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka harus memutuskan sebuah perkara yang menentukan nasib bangsa dan negeri ini, bukan sekedar perkara menang dan kalah di antara dua kubu yang berkompetisi dalam Pilpres 2019. Apapun hasilnya, keputusan itu akan membawa serta konsekuensi yang mesti kita hadapi bersama.
Rakyat menunggu keputusan para hakim yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan nurani yang bersih. Menjadi pemutus perkara yang menyangkut nasib bangsa sungguh pekerjaan berat. Apakah para hakim akan mendengarkan bisikan hati nurani mereka? Apakah para hakim terpengaruh oleh suara-suara di luar ruang sidang, yang bahkan juga dilontarkan oleh para hakim pendahulu mereka?
Suara-suara itu menunjukkan betapa banyak orang menaruh perhatian terhadap peristiwa ini, sekaligus memperlihatkan betapa banyak pihak berkepentingan terhadap keputusan yang diambil para hakim MK. Apakah para hakim mampu melihat keadilan yang melampaui bukti-bukti yang disodorkan dan argumen-argumen yang diutarakan di ruang sidang?
Mampukah mereka melihat yang tak terlihat melalui kewaskitaan nurani mereka? Ini bukan pertanyaan aneh, sebab hakim adalah pemutus perkara yang harus bersikap adil. Para hakim menyimpan beban berat bahkan di dalamnya penamaannya: hakim-adil. Bahkan para hakim pun akan diadili karena keputusan yang mereka ambil—adil atau tidak.
Masing-masing hakim harus mampu menjaga jarak dari preferensi politik, kecondongan keberpihakan karena relasi mereka dengan pihak-pihak yang beperkara, mesti cerdas dalam memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka dituntut memiliki kesanggupan untuk menjernihkan air yang keruh, memilah-milah mana yang asli dari yang palsu, mana yang jujur dan dusta.
Tapi hakim juga manusia yang tidak luput dari rasa cemas dalam memutuskan, juga dari rasa takut, khilaf, dan salah. Apabila keputusan mereka tidak memuaskan, mestilah itu dimaklumi sebagai keputusan manusia yang serba terbatas. Rakyat berkepentingan atas keputusan yang adil dan jujur, walaupun mungkin pahit.
Betapapun, bangsa ini harus terus melangkah seusai para hakim MK mengetukkan palunya. Hidup bermasyarakat mesti terus berjalan walaupun di tubuh tertinggal bekas-bekas goresan perselisihan dan ketidakpuasan. Rekonsiliasi janganlah dijadikan komoditas politik, melainkan menjadi tindakan nyata dengan tidak merayakan kemenangan dengan heboh serta menerima kekalahan dengan hati yang lapang.
Proses persidangan dan keputusan yang dibuat para hakim MK akan menjadi bagian dari proses demokrasi dan mengajarkan pada kita bagaimana menyelesaikan perselisihan secara dewasa. Tak kalah penting dari itu ialah bagaimana kita dapat belajar hidup berdemokrasi secara lebih jujur dan adil dengan tidak merasa paling benar sendiri. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
