Belum adanya wakil gubernur yang mendampingi Anies Baswedan (orang nomor 1 di DKI Jakarta) merupakan fenomena yang layak didiskusikan. Bagaimana mungkin seorang gubernur bekerja sendirian tanpa wakil sepanjang satu tahun—dan naga-naganya akan bertambah lama, entah beberapa minggu atau beberapa bulan lagi. Atau akan dibiarkan kosong hingga masa jabatan Anies usai?
Saya menangkap kesan bahwa kekosongan ini tidak dipandang serius, apa lagi dipandang sangat mendesak, untuk segera diisi. Bila para politikus menganggap posisi wakil gubernur penting agar roda pemerintahan berjalan normal, mereka tidak perlu membiarkan waktu berjalan tanpa solusi, bahkan hingga satu tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno sejak 10 Agustus 2018. Berapa jam-kerja wakil gubernur yang ‘menganggur’ karena jabatan publik ini tidak kunjung terisi. Jika kita asumsikan bahwa gubernur dan wakil gubernur mampu bekerja sama dengan sangat baik, banyak masalah ibukota yang dapat lebih efisien terselesaikan.
Mungkin saja Anies merasa masih mampu menjalankan roda pemerintahan, tapi niscaya tidak optimal tanpa kehadiran wakil gubernur. Peliknya persoalan yang membelit ibukota negara menjadi tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul hanya oleh satu orang. Karena itu, kekosongan jabatan publik ini berpotensi merugikan warga Jakarta yang berhak atas pelayanan terbaik dari pemerintah ibukota.
Dalam pemilihan gubernur yang lalu, warga ibukota telah menentukan pilihan politik di bilik-bilik suara. Kini, mereka berhak memperoleh imbalan kebijakan terbaik atas kepercayaan yang telah mereka berikan kepada politikus dan partai politik. Sungguh tidak layak bila partai mengabaikan amanat rakyat serta mengesankan bahwa partai dan anggota DPRD merasa tidak lagi memerlukan rakyat sehingga bebas bertindak semau gue.
Sayangnya, partai-partai politik terlihat kurang menyadari tanggung jawab ini atau tidak peduli. Sebagian wakil rakyat menyalahkan lainnya sebagai tidak kompeten dalam menyelenggarakan rapat-rapat untuk menentukan wakil gubernur, sehingga—misalnya—tidak tercapai kuorum untuk mengambil keputusan. Apapun yang terjadi di dalam parlemen Ibukota maupun di internal partai politik yang dianggap ‘berhak’ menempati kursi wakil gubernur Jakarta, tetaplah kepentingan warga yang harus lebih diutamakan.
Dalam konteks memberikan pelayanan terbaik bagi publik dan kebutuhan pengembangan demokrasi, kepentingan partai politik haruslah dinomorduakan setelah kepentingan warga. Elite politik jangan merasa punya hak istimewa untuk menetapkan wakil gubernur kapan saja mereka mau tanpa mengutamakan kepentingan warga. Ada kepentingan rakyat yang lebih besar dan lebih berhak untuk diprioritaskan ketimbang kepentingan masing-masing partai.
Masa satu tahun sudah cukup bagi partai politik maupun wakil rakyat untuk segera memutuskan siapa yang menjadi wakil gubernur Jakarta. Berhentilah memikirkan kepentingan kelompok, kepentingan masing-masing partai, berhentilah melakukan pembiaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa padahal ada posisi di struktur pemerintahan yang kosong, dan berhentilah untuk merasa lebih istimewa dibanding rakyat yang memilih sehingga merasa bisa mengisi jabatan wagub kapan saja mereka mau.
Dari sisi ilmu pemerintahan, kasus kekosongan semacam ini mestilah dipikirkan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Harus ada mekanisme legal sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik di parlemen maupun di internal partai. Dari fenomena ‘satu tahun tanpa wakil gubernur’ yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi ini, siapapun mestinya dapat mengambil pelajaran berharga.
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
