Wacana pegawai negeri sipil [PNS] boleh bekerja di rumah merupakan ide yang menarik. Sebagian perusahaan swasta sudah mempraktikkannya, walaupun hanya satu hari dalam satu bulan. Dalam satu tahun, karyawan swasta diizinkan untuk bekerja di luar kantor selama 12 hari kerja. Karyawan boleh mengatur diri kapan dan dimana bekerja selama satu hari tersebut, tidak harus di rumah, tapi boleh di mana saja asalkan tetap terjangkau oleh kantor untuk komunikasi.
Bagaimana jika pegawai negeri sipil mengikuti jejak serupa?
Lingkungan yang berubah memang perlu disiasati secara cerdas. Kemajuan teknologi memungkinkan orang untuk bekerja di mana saja, tak mesti harus pergi ke kantor pagi hari dan pulang ke rumah sore-malam hari sembari menikmati kamecatan lalu lintas. Bagi yang bekerja di rumah, koneksi internet yang kencang dapat melancarkan berbagai urusan: mulai dari mengakses data, mengirim laporan, hingga mengikuti rapat melalui video teleconference bila diperlukan. Kuncinya terletak pada kemudahan komunikasi—karyawan boleh bekerja di luar kantor, tetapi kapan saja harus dapat dihubungi.
Tapi, bekerja di rumah bukan hanya soal kemudahan teknologi. Apa yang justru menjadi polemik mengenai isu ini ialah perkara budaya kerja. Sebagian orang mengkhawatirkan bahwa disiplin yang selama ini kurang akan membuat bekerja di rumah semakin tidak efisien dan efektif. Bekerja di rumah mungkin efisien dalam hal menghemat waktu perjalanan menuju kantor dan pulang ke rumah, namun belum tentu efisien dan efektif untuk urusan penyelesaian pekerjaan.
Bagi pegawai negeri sipil, bekerja di rumah sehari dalam sebulan dapat dijadikan penghargaan [reward] bagi yang kinerjanya bagus atau berprestasi. Dengan bekerja di rumah, waktu interaksi dengan keluarga mengalami penambahan, dan ini bermanfaat khususnya bagi yang memiliki anak-anak yang belum dewasa dan bahkan masih kecil. Dalam hal tertentu, anak yang meminta perhatian orang tua dapat menjadi tantangan yang harus diatasi, sebab meskipun berada di rumah, orang tua masih dalam status bekerja.
Tentu saja, tidak semua jenis pekerjaan dapat digarap di rumah. Kantor dapat menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dapat digarap dan diselesaikan di rumah. Salah satu sarana kontrol agar pegawai negeri bekerja efisien dan efektif meskipun berada di luar rumah ialah dengan menetapkan target. Manajemen berbasis target untuk pekerjaan yang dibawa ke rumah harus disertai sistem yang memungkinkan tujuan itu tercapai, misalnya ketersediaan teknologi untuk mengerjakan maupun untuk pelaporan dan pengawasan.
Disiplin memang menjadi faktor krusial dalam budaya kerja pegawai negeri sipil, dan sebenarnya juga karyawan swasta. Ini berbeda dengan pekerja lepas atau freelancer. Bagi freelancer, prinsip yang harus ditegakkan sederhana saja: dapur akan tetap ngebul apabila pekerjaan berhasil diselesaikan. Jika tidak beres, bersiaplah untuk gigit jari. Prinsip inilah yang memaksa freelancer untuk bekerja dengan disiplin penuh meskipun memiliki kebebasan yang relatif cukup dalam mengatur pekerjaan. Misalnya, jam berapa bekerja dan jam berapa beristirahat.
Pegawai negeri sipil mungkin saja diperingatkan oleh atasan bila pekerjaan yang dibawa ke rumah tidak tercapai sesuai target, tapi dapurnya tetap akan mengepul karena ia tetap akan memperoleh gaji bulanan. Kemanjaan ini yang perlu dikikis dengan membangun kultur kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, yakni memiliki cukup kebebasan dalam bekerja, tapi dengan disiplin yang lebih meningkat. Jangan sampai tanggung jawab kepada publik terabaikan hanya karena instansi pemerintah ingin mengikuti perubahan zaman atau mengikuti tren di negara-negara maju. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
