Isu penting yang menjadi perhatian banyak kalangan terkait dengan calon pimpinan [capim] Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] adalah integritas dan independensi. Bahkan ketika proses seleksi sudah memasuki tahap-tahap krusial, masyarakat luas masih mengingatkan tentang hal ini. Seperti kita tahu, hari ini Panitia Seleksi akan mengumumkan 20 capim yang lolos profile assessment dari 40 orang yang lolos saringan sebelumnya. Gambaran mengenai sosok capim pilihan Panitia Seleksi akan semakin tampak jelas.
Dua puluh nama yang lolos kali ini sedikit banyak akan menunjukkan apakah Panitia Seleksi mendengarkan benar masukan-masukan dan harapan-harapan masyarakat luas mengenai sosok pimpinan KPK yang diinginkan. Ataukah pilihan Panitia Seleksi justru akan membuktikan kekhawatiran banyak pihak bahwa pimpinan KPK mendatang merupakan hasil kompromi para elite negeri ini.
Selama ini masyarakat luas telah berulang-ulang mengingatkan Panitia Seleksi agar berada di jalur yang benar dalam memilih calon pimpinan KPK. Masyarakat luas berharap benar bahwa Panitia Seleksi akan menyeleksi figur-figur yang dari sisi integritas dan independensinya tidak diragukan. Dua syarat ini sedemikian krusial mengingat komisi ini mengemban tugas yang berat, mencegah dan memberantas korupsi, dan karena itu dihadapkan pada ‘lawan’ dari segala penjuru.
Lawan-lawan KPK, tentu saja, menginginkan pimpinan KPK yang mudah dibujuk, dilunakkan, diintimidasi, dan diintervensi. Dalam sejarah KPK, kita telah menyaksikan bagaimana pimpinan KPK dibekuk karena mengusik ketenangan institusi lain. Masyarakat luas ingin kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan institusi KPK tumbuh semakin kuat. Pertama-tama, integritas dan independensi yang kuatlah syaratnya.
Syarat integritas akan sukar dipenuhi oleh individu capim yang enggan melaporkan perkembangan harta kekayaannya; dan sayangnya Panitia Seleksi tidak menjadikan laporan harta sebagai persyaratan. Belakangan, Panitia Seleksi mengatakan bahwa mereka yang terpilih nantinya harus menyerahkan laporan hartanya; jika tidak menyerahkan, mereka akan diganti. Masalahnya, bagaimana jika pimpinan terpilih kemudian menyerahkan laporan harta, akankah laporan itu diterima begitu saja sebagai bukti syarat telah dipenuhi tanpa diperiksa kebenarannya?
Syarat independensi terkait kemandirian dari konflik kepentingan yang berpotensi terjadi karena capim masih memiliki ikatan hubungan dengan institusi lain. Semangat korps yang tinggi berpotensi mengganggu independensi pimpinan KPK, dan karena itu sangat mungkin ia berpihak kepada institusi asalnya. Inilah yang ingin dihindari agar KPK mampu melangkah tanpa terjerat kakinya oleh ikatan-ikatan solidaritas dengan institusi asalnya.
Sejak awal, Panitia Seleksi sudah diberi masukan untuk menjaring calon-calon pimpinan KPK di tempat-tempat yang memperkecil risiko semacam itu. Masyarakat luas pun telah menyampaikan keberatan terhadap proses rekrutmen yang ditempuh Panitia, namun Panitia Seleksi berjalan terus dengan sikapnya dengan mengundang insitusi negara lainnya untuk mengirim wakilnya agar mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Lain halnya jika para calon pimpinan itu kemudian melepaskan ikatan dari institusi asalnya, seperti Novel Baswedan yang akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian dan memilih berkarir sepenuhnya di KPK.
Masyarakat luas juga menghendaki pimpinan KPK yang independen dari pengaruh DPR, walaupun DPR yang memilih mereka. Jangan sampai pimpinan KPK melempen hanya karena merasa berutang budi kepada orang-orang yang sudah memilih mereka.
Saringan Panitia Seleksi maupun pilihan DPR kelak pada akhirnya akan menunjukkan kepada siapa keduanya berpihak: kepentingan masyarakat luas, bangsa, dan negara atau kepentingan kelompok elite yang merasa terancam oleh kehadiran pimpinan KPK yang tangguh. Akankah pimpinan KPK periode mendatang merupakan kumpulan perwakilan beberapa institusi, yang dengan demikian mereka akan sulit bersikap independen? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
