Zaman saya sekolah dulu, 20-30an tahun lalu di Bali, 'diskriminasi' paling jauh itu cuma ucapan "Nak Jawe (Jawa) ne.." (orang Jawa) julukan untuk siswa dari luar Bali, darimana pun dia (bahkan yang bukan suku Jawa). Saya, yang nggak setetes pun mengalir darah Jawa, mungkin karena tidak beragama mayoritas, kadang disematkan label ini juga.
Tapi itu romantisme masa sekolah, dan yang melakukannya pun, cuma segelintir teman, yang relatif belum banyak tahu soal suku-suku, dan, mungkin klise, juga soal indahnya perbedaan.
Ketika kuliah, saya bergabung dengan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa, disinilah saya pertama kali mendengar nama NII (Negara Islam Indonesia). Gerakan tua ini, kabarnya mulai hidup lagi setelah lama tiarap, dan kini menyusup ke generasi muda melalui kampus.
Setelah proses rapat redaksi yang seperti biasa selalu berlangsung alot, akhirnya diambil keputusan, soal ini perlu diangkat sebagai tajuk utama terbitan Tabloid Kampus edisi berikutnya. Memang setelah 98, mahasiswa ‘sepakat’ untuk kembali fokus pada isu-isu untuk perbaikan internal kampus, tak lagi getol menjadi ‘watch dog’ pemerintahan sebagaimana banyak dilakukan pada orde baru.
Kami pun membentuk tim investigasi, saya turut didalamnya. Kami bergerilya mencari narasumber terkait dengan gerakan ini, bahkan berharap bertemu dengan mereka yang memang aktivis NII. Beberapa malam kami lewati dengan memasuki kantong-kantong organisasi Islam, baik intra maupun extra kampus. Namun sayangnya, setelah mengeksplorasi banyak tempat dan sudut, berdiskusi dengan sejumlah pentolan dan tokoh muda, kami gagal mendapatkan narasumber yang kompeten dengan isu ini, apalagi narasumber utama dari aktivis NII yang kami harapkan keberadaannya, tak kunjung diperoleh.
Penelusuran panjang yang berakhir tak tuntas ini akhirnya berujung pada kekecewaan. Sempat terbersit apakah isu NII benar adanya?
Namun tiba-tiba, kondisi berubah 180 derajat, di tengah rasa galau karena tak kunjung mendapatkan narasumber, kami justru kedatangan seorang yang mengaku dirinya aktivis gerakan ini. Dugaan kami, ia mendengar kabar akan kasak-kusuk kami ke sejumlah tempat ketika mencari narasumber. Bahkan ia bermalam di sekretariat. Disinilah kami mendapatkan banyak sekali data yang melebihi ekspektasi semula, bagaimana gerakan ini bergerak, menyebar dan proses aktivitasnya.
Namun poinnya, ternyata gerakan ini nyata. Darisinilah potensi lama akan ancaman disintegrasi itu saya rasakan. Namun kemudian, itu bak jadi wacana angin lalu, karena generasi Z, mereduksi semua hingga kikis paling bersih.
Mareka anak-anak muda era digital yang kreatif. Mereka nggak kenal yang namanya ancaman perpecahan bangsa, nyaris nggak terlihat lagi 'stigma friksi' soal SARA. Memang masih ada komunal-komunal yang terbentuk, tapi itu semata disebabkan karena perbedaan passion, perbedaan yang di tentukan dari hasrat bekerja sama-sama. Yang suka masak, ngumpul sama yang suka masak, yang demen utak-atik elektronik, ya kumpulnya sama yang serupa. Nggak ada beda antara Nak Jawe dan bukan. Selama punya minat dan cita-cita sama, kumpullah jadi komunitas.
Persoalan, harusnya kelar, kita semua menatap Indonesia kedepan yang cantik dan berkembang. Masyarakatnya sejahtera Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Karena prasyarat negara maju, adalah toleransi. Dan ketika itu, kita semua kira, sudah ini adalah indikator yang sudah terpenuhi.
Nyatanya, jauh di bawah kaki kita, di relung tersembunyi yang tidak kelihatan, dibalik tembok-tembok yang, rupanya, manipulatif, ternyata masih ada bibit-bibitnya. Sebagaimana penelusuran yang saya dan teman-teman dapatkan soal NII ketika kuliah dulu. Pelan-pelan tumbuh, karena ada yang menyirami. Kemudian besar, dan kini, ketika kita sadar, ternyata sektarian ini sudah menggunung dengan besarnya.
Kalau boleh berhipotesa, ini tumbuh, karena ada pemicunya. Pertama, ketimpangan ekonomi, yang bermutasi jadi ketimpangan sosial. Charles Tilly (2007) dalam risetnya, menyebutkan, mengkristalnya ketimpangan ekonomi dalam kategori sosial, dapat memutar balikkan demokrasi, dimana orang mencari solusi sendiri karena mengangap pemerintah tak mampu mengatasi ketimpangan ini.
Hal ini diperoleh dari gagasan pengelolaan ekonomi kolektif berdasarkan kategori sosial seperti ras, etnik dan agama. Pengelolaan ekonomi yang berdasarkan identitas sosial bersifat eksklusif dan bercorak club goods atau diskriminasi terhadap kategori sosial lain.
Faktor kedua, dampak ketimpangan ekonomi ini di ranah politik, yang membawa kita masuk dalam labirin sekat sektarian yang dipenuhi prasangka, kegamangan dan kecemburuan sosial, (sebagaimana di kutip juga dari Vail, Wheelock dan Hill, 1999). Akibatnya, sistem dan nilai demokrasi seperti universalisme, nondiskriminasi dan kesetaraan, tergerus oleh sentimen identitas sosial. Terlebih untuk sebuah negara yang tingkat pendidikannya belum baik dan merata.
Holloway dan Picciotto mendukung fakta ini, mereka menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, munculnya sistem politik yang demokratis tergantung dari taraf perkembangan kapitalismenya. Ini sistem ekonomi yang suka atau tidak, memang dianut oleh Indonesia, yang membungkusnya dengan nama Ekonomi Pancasila. Bagi pengamat ekonomi Milton Friedman, kapitalisme di negara-negara dunia ketiga dianggap belum matang, karenanya sistem politik yang demokratis belum bisa dilahirkan. Dan itulah yang terjadi di Indonesia, dimana hingga kini kita masih berkutat untuk mencari bentuk demokrasi yang tepat namun tak kunjung dapat.
Hal ini persis dengan "penerawangan" Socrates berabad silam, ketika ia menolak demokrasi -dan juga mati karenanya- karena menurutnya, dengan memberikan hak politik (memilih) kepada masyarakat yang tidak tahu menahu soal politik, namun memiliki hak untuk berpolitik, maka kualitas pemerintahan tak cukup legitimasi. Dan betul saja, saat ini, dengan mudahnya uang digunakan untuk membangun persepsi, di masyarakat bawah, pilihan bisa tergantung berapa amplop atau baju kaos yang mereka dapatkan, bukan berdasar siapa calon yang menurut hati nurani mereka benar. Socrates meminta demokrasi dibuang, dan mengadopsi aristokrasi, yang sayangnya, paham ini juga menjadi tirani dalam sejarah.
Ujung-ujungnya, di kasus politik Indonesia, yang kemudian politisinya mampu menguasai “market share” dengan kemampuan modal yang dimiliki, maka demokrasi seolah bisa dibeli. Aturan main ini dengan permisifnya tumbuh, bahkan ketika pemilu berlangsung, kondisi kian memanas karena hanya melahirkan dua kubu dengan narasi ideologi berbeda, yang menjadikan ekonomi juga sebagai isunya.
Kompilasi kedua faktor diatas, adalah Indonesia hari ini, yang di usia ke 74, masih sibuk mengurus soal yang seolah tidak pernah kelar ini. Jika ada satu hal kecil saja, bisa dikapitalisasi menjadi kasus besar dan sistemik, soal SARA termasuk diantaranya.
Bandingkan hal ini dengan Jepang, yang berkontribusi pada PD II, yang juga bermula dari alasan sektarian. Namun mereka menyadari kesalahannya, hanya 4 tahun sejak paska bom Hirosima Nagasaki, Jepang bisa membangun kereta Shinkanzen, tercepat di dunia. Kita, jangankan Shinkanzen, MRT pun baru kelar kemarin, masih juga dengan sinisme dimana-mana.
Kualitas pendidikan kita harus diperbaiki, ini harga mati. Dengan cara ini, perbedaan kaya dan miskin terurai, dan bibit sektarian bisa ditekan. Karena sejatinya, ini prasyarat mutlak agar kita bisa berdemokrasi yang benar.
Ikuti tulisan menarik lainnya di sini.
