Tak mudah membumikan demokrasi di Nusantara, meskipun ia adalah buah mufakat para pendiri bangsa 74 tahun yang lalu. Rezim berganti, tatanan nilai bernegara diperbarui, namun segelintir elit masih setia memelihara budaya melanggengkan kuasa. Elit politik mewariskan tampuk pimpinan partai politik kepada anak-anaknya, elit media terang-terangan memilih keberpihakan, elit agama bermanuver mengerahkan massa. Di belakang layar, elit usaha membuang undi--berinvestasi demi langgengnya kepentingan bisnis mereka.
Rabu, 4 September nanti, Indonesiana mengajak Anda semua untuk hadir dalam Diskusi bertajuk "Ancaman Kartel Politik, Klientelisme, dan Oligarki dalam Demokrasi Indonesia". Sebelumnya, selama Agustus Indonesiana menyelenggarakan lomba blog dengan tema serupa. Untuk memperkaya pengetahuan Anda seputar isu di atas, sepuluh tulisan peserta lomba berikut berhasil menggambarkan demokrasi Indonesia hari ini.
1. Demokrasi Macam Apa yang Hendak Kita Wariskan?
Keinginan kuat dari yang kalah untuk bergabung dengan pemenang memperlihatkan bahwa kepercayaan rakyat mulai diabaikan. Para elite mulai sibuk membicarakan kepentingan mereka sendiri. Rakyat dibuat terkejut ketika tiba-tiba isu amendemen UUD dan pemindahan ibukota mencuat.
Politik kekerabatan sebenarnya sudah muncul sejak lama. Dalam sistem patrimonial, sistem yang digunakan adalah regenerasi politik berdasarkan pada ikatan genealogis, ketimbang prestasi. Sistem tersebut nampak tidak digunakan lagi saat ini, namun bertranformasi menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi.
3. Refleksi 74 Tahun Indonesia Merdeka: Kebebasan Berekspresi, Kian Demokratis atau Oligarkis?
Bicara blokir-memblokir, saya teringat pembreidelan media cetak yang dilakukan di zaman orde baru. Serupa, tapi tak sama. Jika di era digital pemerintah menerapkan pembatasan akses internet dan media sosial, di era orde baru pemerintah membungkam media massa melalui pembreidelan.
4. Partai-partai Berwatak Perusahaan
Dalam analogi terhadap perusahaan, kita dapat membagi partai politik ke dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok partai yang dikelola seperti perusahaan keluarga. Ke dalam kelompok ini bisa kita masukkan PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat. Kelompok kedua adalah partai yang dikelola seperti perusahaan publik--di mana ada pemilik saham mayoritas dan minoritas--seperti Golkar, PKB, PKS, PAN, PPP.
5. Romantisme Sukarno-Hatta dan Wajah Semu Demokrasi Kini
Wajah demokrasi di negeri ini tak lagi diwarnai oleh pertarungan-pertarungan ideologi maupun konsep bernegara yang mengemuka seperti saat awal berdiri. Reformasi yang berhasil digaungkan lebih dari dua dasawarsa nyatanya belum mampu menihilkan praktik politik transaksi, orientasi jabatan semata, maupun kompromi antar-elite.
6. Oligarki dan Masalah yang Mengakar dalam Demokrasi Indonesia
Di Indonesia, kelompok oligarki memiliki sejarah panjang dan hidup berkelindan dengan perubahan gerakan politik dari waktu ke waktu. Meski terus berganti rupa, namun, wataknya selalu sama. Reorgansiasai adalah kunci bagi oligarki bertahan dari setiap perubahan.
7. Refleksi Indonesia: Menguatnya Politik Oligarkis dan Melemahnya Demokrasi Substansial
Selepas era reformasi dengan 4 kali pemilu, wajah demokrasi kita justru semakin kontraproduktif dengan platform sistem demokrasi yang hendak di bangun. Hal ini ditandai dengan semakin jauhnya entitas demokrasi kita dari ghiroh demokrasi substansial. Apa indikatornya?
8. Cita-cita Reformasi dan Demokrasi Kita Hari Ini
Bagi saya, harapan akan datangnya perbaikan dari gelombang reformasi sudah mengandung dan mengundang kecewa sejak semula. Bukan reformasinya yang salah, tapi perilaku politisinya yang mudah lupa apa yang menyebabkan reformasi itu menjadi kebutuhan.
9. Wajah Demokrasi Antara Kartel Politik dan Oligarki
Pemerintah harus tegas terhadap kelompok-kelompok yang menganggu roda pemerintahan. Terutama para kartel politik dan oligarki yang selalu berkelit lewat baju partai politik, baju agama, premanisme sampai dengan pelacur intelektual. Demokrasi kita syarat dengan ketidakpastian (demokrasi enigmatik).
10. Politik Indonesia Mengarah ke Demokrasi Oligarkis? (Sebuah Refleksi)
Dalam kerangka teori Winters, para Oligark terlibat dalam dinamika politik karena motif “pertahanan kekayaan”. Teori ini bisa dibuktikan dengan menyuguhkan kembali data dari ICW yang menunjukkan bahwa Komisi VI paling banyak diisi oleh para Pengusaha dengan persentase 72,9%.
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
