Terancam Aturan Jadul, Hanum Rais dalam Bahaya? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Hanum Rais. Instagram.com/@hanumrais

Anung Suharyono

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 14 Oktober 2019

Senin, 14 Oktober 2019 19:26 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Terancam Aturan Jadul, Hanum Rais dalam Bahaya?

    Dibaca : 4.181 kali

    Politikus Hanum  Salsabiela Rais rupanya  tak hanya dilaporkan dengan memakai Undang-undang Informasi dan  Transaksi Elektronik.   Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta ini juga  terancam aturan kuno alias jadul.  

    Putri mantan Ketua MPR  Amien Rais itu ketiban masalah gara-gara berkomentar negatif di media sosial mengenai  penusukan Menko Polhukam Wiranto. Tak cuma Hanum sejumlah pemilik akun juga dilaporkan ke polisi, yakni  Jerinx,  Bhagavad Samabhada, Gilang Kazuya Shimura, dan Jonru Ginting.

    Selain  UU ITE,  mereka juga  terancam Undang –Undang  No.1/1946 tentang  Peraturan Hukum Pidana.  Mari kita  lihat penerapan  dua aturan ini.

    Menyebarkan kebencian
    Aturan dalam Undang-undang ITE yang  digunakan untuk Hanum cs adalah Pasal 28 Ayat 2  yang berbunyi:

    • Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras, dan antargolongan (SARA).


    Hukumannya diatur dalam Pasal 45 Ayat 2:  paling lama enam tahun penjara dan/atau denda  Rp 1 miliar.  Aturan ini sudah banyak makan korban,  terutama warganet yang menyebarkan konten  mengandung  kebencian  sekaligus berbau SARA.  Ahmad Dhani juga dijaring dengan pasal ini.

    Hanya, unsur SARA  akan sulit dibuktikan dalam kasus Hanum Rais dan kawan-kawan. Komentar  mereka terkesan meledek atau menyindir  Wiranto,  tapi tidak ada unsur SARA.

    Menyebarkan berita bohong
    Undang-undang  ini  merupakan warisan kolonial yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.  Dua pasal  dalam Undang-undang No. 1/1946  digunakan untuk melaporkan Hanum cs dikenal lentur, yakni:

    • Pasal 14:
    • Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
    • (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
    • Pasal 15.
      Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.


    Dua pasal itu mengandur unsur:  menimbulkan keonaran di masyarakat. Apa benar komentar Hanum cs menerbitkan keonaran? Inilah yang perlu dibuktikan dan selalu  bisa diperdebatkan.  Elemen lain adalah menyiarkan berita bohong  (Pasal 14) dan  kabar tidak pasti (Pasal 15). Semua ini juga perlu pembuktian yang  tidak mudah.

    Pemakaian  kedua pasal itu juga kontroversial. Ada ahli hukum itu  yang berpendapat asal itu seharusnya tidak digunakan lagi karena tidak masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .  Tapi, ada juga yang berpendirian:  pasal-pasal itu masih berlaku karena belum ada undang-undang yang mencabutnya.

    Yang jelas, hakim menggunakan pasal tersebut dalam kasus Ratna Sarampaet yang juga dituduh menyebarkan kabar bohong.  Ia akhirnya dihukum 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan pada Juli lalu.

    Imunitas Hanum
    Sebagai anggota DPRD Hanum Rais sebenarya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum. Ucapan dia di dalam maupun di luar persidangan Dewan tidak bisa dituntut  secara hukum  asalkan berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPRD.

    Dengan kata lain, Hanum perlu membuktikan bahwa komentarnya berkaitan dengan tugasnya sebagai politikus.  Polisi juga tidak bisa memeriksa Hanum serampangan karena untuk pemanggilan DPRD harus seizin Menteri Dalam Negeri.***

    Baca Juga:
    Nyinyir di Medsos, PNS Bisa Dipecat: Kenapa Aturan Ini Rada Ngawur?

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.076 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).