Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Papua, Otopianus Tebai mengemukakan lima catatan penting terkait dengan Pekan Olahraga Nasional ( PON) XX yang akan diselenggarakan pada 2020 di Jayapura Papua.
“Saya meyakini bahwa pelaksanan PON XX tahun 2020 tidak hanya sekedar menjadi ajang kompetisi bidang olahraga antar provinsi. Tetapi, saya harapkan agar menjadi ajang silahturahmi antar budaya dari berbagai suku dan bangsa, ajang membangun persatuan dan kesatuan, ajang membangun demokrasi dan sportivitas bangsa,” kata Otopianus Tebai kepada awak media di Jakarta, Senin, (14/10/19)
Otopianus memberikan lima catatan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak menjelang pelaksanaan PON XX di Papua.
Pertama, dia memberikan apresiasi kepada Gubernur dan para Bupati se-Provinsi, para anggota DPR Provinsi Papua dan anggota DPRD di seluruh Papua serta seluruh masyarakat di Provinsi Papua atas komitmen dan kesediaan menjadi tuan rumah PON XX tahun 2020.
Kedua, agar momen oni benar-benar menjadi kebanggaan rakyat Papua dan manfaat pelaksanaannya dapat dirasakan rakyat Papua baik di bidang keolahragaan, sosial budaya serta secara ekonomi, maka perlu dipastikan keterlibatan rakyat dan para pengusaha asli Papua dalam seluruh prosea persiapan dan pelaksanaan PON 2020.
Keterwakilan setiap suku di Papua dalam sejumlah cabang olahraga sangat penting. Tidak boleh ada nepotisme. Harus melihat kemampuan dan keterwakilan. Jangan dominasi oleh kelompok suku atau jangan sampai malah orang asli tdk dapat kesempatan untuk tunjukkan bakat mereka di semua cabang olahraga.
Secara ekonomi harus dipikirkan bagaimana orang asli Papua mengambil peran aktif, misalnya, berapa orang sopir orang asli Papua yang akan melayani tamu, dan berapa sanggar seni orang asli Papua yang akan dagangkan hasil karya seninya, seperti noken, gelang, makanan, ukiran serta oleh-oleh khas Papua. Lalu berapa seniman asli Papua yang akan tampil pada ajang ini, berapa orang mama Papua yang akan ambil bagian menjual makanan dan minuman di arena PON. Harus dipikirkan semua dgn baik-baik.
Ketiga, harus dipikirkan bagaimana keberlanjutan perawatan fasilitas olah raga setelah PON selesai, karena ini dibangun dengan dana besar. Maka fasilitasnya harus dirawat dan dimanfaatkan juga oleh masyarakat setelah PON.
Keempat, mengenai dana PON yang dipotong dari dana Otsus. Dana Otsus dari tiap kabupaten dipotong 50-60 persen oleh pemerintah provinsi untuk digunakan keperluan PON. Hal ini berdampak pada sejumlah program kegiatan di masyarakat di setiap kabupaten. Dana Otsus itu dana rakyat asli Papua untuk melakukan program-program yang dirahkan untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan sesuai amanat UU 21 thun 2001 tentang Otsus Papua. "Jadi, saya kira tidak tepat memotong dana otsus untuk PON. Apa dasar hukumnya? Ini kegiatan nasional, pemerintah pusat sediakan anggaran. Juga ada sektor swasta atau investor di Papua bisa sediakan biaya itu, misalnya Freeport. Minta mereka fasilitasi daripada potong uang rakyat asli Papua dari dana Otsus," kata Otopianus .
Kelima, masalah keamanan di Papua. Seharusnya keamanan ini masalah utama saat ini di Papua. Dia berharap pemerintah pusat dan daerah berkoordinas segera mencari jalan damai yang lebih permanen agar masalah-masalah yang terjd di Papua tidak berlarut-larut. Tidak hanya menjelang PON tetapi untuk jangka panjang.
Otopianus meminta untuk dikedepankan upaya-upaya dialogis yang melibatkan tokoh-tokoh yang benar-benar representatif rakyat Papua, tidak dengan pendekatan keamanan. "Saya sebagai anak muda Papua prihatin dgn sekitar 3.000 mahasiwa yang tinggalkan kuliah dan kembali ke Papua dan 5 orang meninggal di Papua."
Ada sejumlah peristiwa kerusuhan di tanah Papua, di Deiyai misalnya 8 warga sipil dan 1 anggota TNI meninggal. Lalu, kerusuhan di Wamena yg menelan korban jiwa puluhan orang dan kemudian menimbulkan gelombang eksodus ribuan warga pendatang.
Lalu soal pengungsi di Nduga. Harian Kompas (15 Agustus 2019) telah mempublikasikan, Tim Kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga menyatakan 182 pengungsi meninggal di karena dingin dan kelaparan. Hingga saat ini, ribuan orang Papua di Nduga masih mengungsi di hutan.
Otopianus, yang juga sebagai DPD utusan dari daerah Papua, itu tidak menginginkan kehidupan harmonis antara orang asli Papua dan pendatang di Papua terganggu. Orang asli Papua dan pendatang serta kerukunan antar agama di Papua sangat baik dan terawat selama ini.
"Oleh karena itu, saya harapkan agar soal keamanan di Papua mesti dicarikan upaya-upaya penyelesaian yang damai yang obyektif, komprehensif serta permanen, tidak hanya untuk agenda PON tetapi untuk jangka panjang," kata dia. ***
Ikuti tulisan menarik Chanel Papua lainnya di sini.
