Rakyat tidak Selalu Benar dalam Memilih Pemimpinnya - Analisa - www.indonesiana.id
x

Pemilu parlemen polandia. Sumber: Robert Robaszewski/Reuters/aljazeera.com

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 5 November 2019 08:00 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Rakyat tidak Selalu Benar dalam Memilih Pemimpinnya

    Dibaca : 2.349 kali

     

    “Bila terlalu berharap kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa.”

    --entah siapa

     

    Pemilu yang demokratis selalu dibanggakan oleh para pendukungnya sebagai cara terbaik untuk memilih pemimpin. Siapapun berhak mengajukan diri sebagai calon pemimpin—walaupun kenyataannya tidak demikian, karena selalu ada aturan yang merintangi pencalonan, di negeri kita bisa disebut presidential treshold. Di negara lain, elite politik juga membuat aturan yang merintangi munculnya calon-calon pemimpin yang potensial membahayakan posisi mereka.

    Apakah pemilu yang demokratis itu selalu menghasilkan pemimpin yang memenuhi harapan rakyat? Adolf Hitler adalah contoh figur yang terpilih melalui pemilu Jerman yang demokratis. Rakyat Jerman yang tidak setuju dengan idenya tentang ras Arya yang unggul terpaksa menerimanya. Tak lama kemudian, rakyat Jerman—juga bangsa-bangsa lain—terperangkap dalam perang yang menyengsarakan.

    Setiap cara memilih pemimpin memang mengandung risiko—di masa lalu, kita punya raja yang turun-temurun dan kita kadang-kadang mendapati raja yang bijak, tapi banyak pula raja yang lalim. Rakyat bukan saja kecewa, tapi tak berkutik pada yang berkuasa. Begitu pula di zaman modern ini, jika rakyat kemudian kecewa kepada pemimpin pilihannya melalui pemilu yang disebut demokratis sekalipun, itu dapat dimaknai sebagai salah satu risiko yang mungkin terjadi dari praktik demokrasi.

    Hitler tahu benar bahwa demokrasi hanyalah cara, pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kekuasaan—dan seperti kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Korup tidak melulu bermakna mengorupsi kekayaan negara, tapi juga berarti menyelewengkan kekuasaan yang semestinya ditujukan untuk melindungi, melayani, dan mengasihi rakyat. Ketika pemimpin yang dipilih rakyat tidak sesuai harapan, rakyat pun kecewa. Sayangnya, nasi sudah jadi bubur; soalnya kemudian bagaimana agar buburnya tidak lekas basi.

    Pemimpin dalam pemilu yang disebut demokratis dipilih oleh suara terbanyak. Rakyat mencakup sekian lapisan, dan lapisan yang paling tebal terdiri atas rakyat awam dalam pengertian tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi pada masyarakatnya. Permainan politik kaum elite lebih difokuskan pada upaya merebut suara rakyat awam ini, maka dibuatlah slogan-slogan yang menggoda hati, janji-janji yang menawan, menawarkan harapan-harapan yang membuai, dan menciptakan permainan persepsi yang membuat wajah seorang calon pemimpin terlihat lebih fotogenik dan menarik dibanding aslinya. Di masa sekarang, media apapun menjadi sarana manipulasi persepsi yang sangat ampuh dalam menyajikan wajah pemimpin yang lebih indah dari aslinya.

    Dalam pemilu seperti itu terdapat jebakan-jebakan yang berpotensi membuat rakyat mudah terbuai oleh bujuk-rayu, penampilan dan senyum yang menawan, serta membuat rakyat mudah terperosok ke dalamnya. Ketika rakyat bersorak-sorai merayakan kemenangan pemimpin yang mereka pilih, rakyat umumnya belum menyadari bahwa mereka bisa keliru dalam memilih. Hingga kemudian fakta obyektif memperlihatkan siapa sosok sebenarnya pemimpin yang mereka elu-elukan di masa pemilihan sehingga mereka mulai kecewa.

    Dalam kampanye, kandidat berusaha keras menampilkan diri sebagai sosok yang diperlukan rakyat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Rakyat terperangkap dalam bingkai idealitas seakan-akan dialah sosok pemimpin yang tepat untuk mereka, hingga kemudian mereka mendapati kenyataan bahwa itu hanyalah fatamorgana.

    Pelajaran yang sangat penting dari pemilu yang disebut demokratis sekalipun ialah bahwa rakyat tidak selalu benar dalam membuat pilihan siapa sebaiknya yang menjadi pemimpin mereka. Kemungkinan salah pilih inilah yang kerap dilupakan dalam praktik demokrasi di manapun, dengan contoh yang ekstrem ialah terpilihnya Adolf Hitler. >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 128 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 148 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.