“Bila terlalu berharap kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa.”
--entah siapa
Pemilu yang demokratis selalu dibanggakan oleh para pendukungnya sebagai cara terbaik untuk memilih pemimpin. Siapapun berhak mengajukan diri sebagai calon pemimpin—walaupun kenyataannya tidak demikian, karena selalu ada aturan yang merintangi pencalonan, di negeri kita bisa disebut presidential treshold. Di negara lain, elite politik juga membuat aturan yang merintangi munculnya calon-calon pemimpin yang potensial membahayakan posisi mereka.
Apakah pemilu yang demokratis itu selalu menghasilkan pemimpin yang memenuhi harapan rakyat? Adolf Hitler adalah contoh figur yang terpilih melalui pemilu Jerman yang demokratis. Rakyat Jerman yang tidak setuju dengan idenya tentang ras Arya yang unggul terpaksa menerimanya. Tak lama kemudian, rakyat Jerman—juga bangsa-bangsa lain—terperangkap dalam perang yang menyengsarakan.
Setiap cara memilih pemimpin memang mengandung risiko—di masa lalu, kita punya raja yang turun-temurun dan kita kadang-kadang mendapati raja yang bijak, tapi banyak pula raja yang lalim. Rakyat bukan saja kecewa, tapi tak berkutik pada yang berkuasa. Begitu pula di zaman modern ini, jika rakyat kemudian kecewa kepada pemimpin pilihannya melalui pemilu yang disebut demokratis sekalipun, itu dapat dimaknai sebagai salah satu risiko yang mungkin terjadi dari praktik demokrasi.
Hitler tahu benar bahwa demokrasi hanyalah cara, pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kekuasaan—dan seperti kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Korup tidak melulu bermakna mengorupsi kekayaan negara, tapi juga berarti menyelewengkan kekuasaan yang semestinya ditujukan untuk melindungi, melayani, dan mengasihi rakyat. Ketika pemimpin yang dipilih rakyat tidak sesuai harapan, rakyat pun kecewa. Sayangnya, nasi sudah jadi bubur; soalnya kemudian bagaimana agar buburnya tidak lekas basi.
Pemimpin dalam pemilu yang disebut demokratis dipilih oleh suara terbanyak. Rakyat mencakup sekian lapisan, dan lapisan yang paling tebal terdiri atas rakyat awam dalam pengertian tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi pada masyarakatnya. Permainan politik kaum elite lebih difokuskan pada upaya merebut suara rakyat awam ini, maka dibuatlah slogan-slogan yang menggoda hati, janji-janji yang menawan, menawarkan harapan-harapan yang membuai, dan menciptakan permainan persepsi yang membuat wajah seorang calon pemimpin terlihat lebih fotogenik dan menarik dibanding aslinya. Di masa sekarang, media apapun menjadi sarana manipulasi persepsi yang sangat ampuh dalam menyajikan wajah pemimpin yang lebih indah dari aslinya.
Dalam pemilu seperti itu terdapat jebakan-jebakan yang berpotensi membuat rakyat mudah terbuai oleh bujuk-rayu, penampilan dan senyum yang menawan, serta membuat rakyat mudah terperosok ke dalamnya. Ketika rakyat bersorak-sorai merayakan kemenangan pemimpin yang mereka pilih, rakyat umumnya belum menyadari bahwa mereka bisa keliru dalam memilih. Hingga kemudian fakta obyektif memperlihatkan siapa sosok sebenarnya pemimpin yang mereka elu-elukan di masa pemilihan sehingga mereka mulai kecewa.
Dalam kampanye, kandidat berusaha keras menampilkan diri sebagai sosok yang diperlukan rakyat untuk menyelesaikan persoalan mereka. Rakyat terperangkap dalam bingkai idealitas seakan-akan dialah sosok pemimpin yang tepat untuk mereka, hingga kemudian mereka mendapati kenyataan bahwa itu hanyalah fatamorgana.
Pelajaran yang sangat penting dari pemilu yang disebut demokratis sekalipun ialah bahwa rakyat tidak selalu benar dalam membuat pilihan siapa sebaiknya yang menjadi pemimpin mereka. Kemungkinan salah pilih inilah yang kerap dilupakan dalam praktik demokrasi di manapun, dengan contoh yang ekstrem ialah terpilihnya Adolf Hitler. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
