Fenomena desa siluman alias hantu menjadi perbincangan masyarakat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun ikut bicara. “Kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi, yang diperkirakan atau diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi, 6 November 2019.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mempersoalkan hal itu. Dia mengatakan mendengar kabar ini usai mengikuti rapat perdana kabinet.
Betulkah ada desa fiktif? Ternyata memang ada sejumlah desa yang janggal jika dilihat dari jumlah penduduk. Berikut ini fakta-fakta sesuai hasil penelusuran Kementerian Dalam Negeri bersama kepolisian, dan data Badan Pusat Stastitik.
Temuan Kemendagri
Kisah desa siluman itu bermula dari demontrasi Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe Jakarta di KPK pada 20 Mei lalu. Mereka meminta lembaga ini memeriksa Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa atas dugaan pembentukan desa fiktif.
Modusnya diduga dengan cara mengubah Perda Kabupaten ini diduga secara back date, sehingga muncul tambahan 56 desa .
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, menyatakan, setelah diverifikasi ternyata ada empat desa yang benar-benar fiktif. "Tim kami turun ke Sulawesi Tenggara. Kami kumpulkan 56 desa yang dimaksud fiktif," ujar Nata, 6 November 2019.
Peta Latoma
Adapun nama-nama ke empat desa hantu tersebut ialah Desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau di Kecamatan Routa, desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma serta desa Napooha di Kecamatan Latoma.
Fakta yang mengejutkan
Undang-undang No 6/2014 tentang Desa mengatur syarat pembentukan desa baru. Syarat minimal adalah 500 jiwa, itupun untuk wilayah Papua. Adapun untuk wilayah Sulawesi sesuai Pasal 8 Ayat 3 Undang-undang tersebut:
- Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
- Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
Nah, sesuai data Badan Pusat Statistik, desa yang disebutkan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri itu memang tak wajar jika dilihat dari jumlah penduduk.
Desa Napooha di Kecamatan Latoma, misalnya, hanya dihuni oleh 36 warga. Adapun Desa Lahehoma di Anggaberi hanya memiliki 88 penduduk.
Data yang aneh tenyata bukan cuma empat desa yang disebut pejabat Kemendagri. Sesuai data BPS 2019, di Kecamatan Latoma, misalnya, ada enam desa lain di luar Napooha yang memiki penduduk di bawah 100 warga, yakni:
Desa Angonga :82 jiwa
Desa Pers. Ambesaua: 60 jiwa
Desa Pers. Watutinawu : 41 jiwa
Desa Pers.Puulemo: 42 jiwa,
Desa Pers.Nesowi Utama :6 jiwa
Desa UPT Watutinawu :75 jiwa
Desa-desa itu juga tidak memiliki kantor desa dan sekolah SD sekalipun.
BPS Kec. LATOMA
Desa Nesowi Utama yang unik
Dalam data BPS yang dipublikaskan pada 2019 itu, Desa Nesowi Utama di Kecamtan Latoma hanya memiliki 6 warga, terdiri 4 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, di situ cuma ada 3 rumah tangga atau Kepala Keluarga.
Kendati cuma punya 6 orang penduduk, Desa Nesowi Utama anehnya memiliki 2 RW, 4 RT, serta 3 perangkat desa.
Data BPS Latoma
***
Baca juga:
Megawati Mau ke Nasdem, Kenapa Jokowi Jadi Kunci Relasi Mega-Paloh?
Ikuti tulisan menarik Dian Novitasari lainnya di sini.
