Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa semestinya segera mengambil tindakan terhadap kasus pencemaran lingkungan di dua desa di Sidoarjo dan Mojokerto akibat sampah plastik impor. Aksi protes pun telah dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup.
Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), misalnya, menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 18 November 2019. "Jadi fakta yang kami munculkan adalah ada kontaminasi dioxin. Dioxin ini adalah indikator kalau ada wilayah di Jawa Timur yang rusak karena aktivitas pembakaran plastik yang sudah puluhan tahun," kata Direktur Ecoton Prigi Arisandi.
Ecoton bersama International Pollutants Elimination Network (IPEN), Arnika Association, dan Nexus3 belum lama ini merilis hasil penelitian mereka terhadap telur ayam lepas liar di Desa Tropodo, Sidoarjo, dan di Desa Bangun, Mojokerto. Hasilnya, telur ayam di dua desa itu mengandung beragam racun dari sampah plastik. Satu dari 16 bahan beracun itu adalah dioksin.
Konsentrasi dioksin dalam telur di Tropodo bahkan tertinggi kedua di Asia, yakni mencapai 200 pg TEQ g-1 lemak. Peringkat pertama ada di situs Bien Hoa di Vietnam yang terpapar senjata kimia Agent Orange buatan Amerika Serikat. Senyawa berbahaya ini memicu di antaranya penyakit kanker, diabetes, menopause dini, hingga perubahan respons sistem kekebalan tubuh.
Petugas Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menunjukkan sampah impor terpapar limbah asal Australia di Terminal Petikemas Surabaya, 9 Juli 2019. Sampah plastik itu tercampur ke dalam sampah kertas (waste paper) yang diimpor dari negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Prancis, Jerman dan Hong Kong oleh sejumlah pabrik kertas untuk bahan baku kertas baru. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Gara-gara Sampah Impor
Kasus yang terjadi di Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang masih mengijinkan impor sampah, khususya sampah plastik. Aturan mengenai sampah impor tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa limbah yang dapat diimpor hanya berupa sisa, reja (sisa buangan), dan scrap atau remah-remah sampah non-B3. Aturan ini dibuat karena ada industri, terutama kertas, yang membutuhkan bahan baku limbah untuk diolah kembali.
Faktanya, tak hanya remah-remah kertas bekas yang masuk. Limbah kertas kerap telah bercampur dengan plastik yang sulit didaur ulang. Berdasarkan investigasi Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton), kandungan limbah plastik dalam kontainer sampah impor bisa mencapai 35 persen. Ini bukan persentase yang kecil. Sebab, impor limbah kertas Indonesia terus meningkat. Pada tahun lalu, impor sampah kertas mencapai 738 ribu ton.
Celakanya, industri daur ulang kertas impor umumnya tak mampu mengelola kontaminan plastik serta limbah berbahaya lainnya. Karena bernilai ekonomi rendah, remah-remah limbah plastik kerap dibuang ke sungai atau ditimbun begitu saja. Ada juga limbah yang dijual ke industri kecil untuk pembakaran, seperti pabrik tahu dan batu bata.
Lebih berbahaya lagi bila sampah plastik yang dibakar itu telah bercampur dengan zat berbahaya. Di Desa Bangun, Mojokerto dan Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur, misalnya, pembakaran sampah plastik di pabrik-pabrik tahu tak hanya mencemari udara dan tanah di sekitarnya. Zat berbahaya dari sisa pembakaran sampah plastik telah masuk ke rantai makanan manusia. Telur dari ayam lepas liar di kedua desa itu terkontaminasi racun (dioksin) dalam kadar yang sangat tinggi.
Selama ini, pengawasan oleh Kementerian Perdagangan atas limbah impor juga terbukti lemah sekali. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengumumkan 1.064 kontainer sampah impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga 30 Oktober lalu. Importirnya tidak kunjung mengurusnya. Sebelumnya, petugas Bea dan Cukai juga mendapati limbah B3 dalam kontainer sampah impor di Batam, Kepulauan Riau. Padahal, dokumen persetujuan impor menyebutkan kontainer itu berisi limbah tidak berbahaya.
***
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
