Pada Sebuah Kapal - Ketika Pernikahan Menjadi Kungkungan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Cover buku pada Sebuah Kapal

Handoko Widagdo

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 29 November 2019 16:09 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pada Sebuah Kapal - Ketika Pernikahan Menjadi Kungkungan

    Dibaca : 2.874 kali

    Judul: Pada Sebuah Kapal

    Penulis: Nh Dini

    Tahun Terbit: 2018 (cetakan kesepuluh)

    Penerbit: Gramedia Pustaka Utama                                                                    

    Tebal: 356

    ISBN: 978-979-22-4972-9

     

     

    Dalam novel ini, NH Dini sepertinya menggunakan sebgaian dari kisah hidupnya sebagai bahan alur novel. Nh Dini memang pernah menjadi penyiar RRI di Semarang. Setelahnya ia menjadi seorang pramugari Garuda Indonesia. Saat menjadi pramugari inilah ia bertemu dengan seorang diplomat Perancis bernama Yves Coffin, yang kemudian menjadi suaminya. Dari perkawinannya tersebut Dini dikaruniai dua anak. Seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Setelah menikah dengan sang Diplomat, Dini mengikuti suaminya tinggal di Jepang. Ia kemudian melanglang hidup di Eropa.

    Kisah hidup inilah yang dijadikan alur dalam novel berjudul “Pada Sebuah Kapal.” Tentu kita tidak pernah tahu apakah Dini pernah mempunyai pacar serius seorang penerbang. Pacar yang sangat dikasihinya sehingga Dini rela menyerahkan kegadisannya kepadanya. Sayangnya sang kekasih ini gugur dalam sebuah penerbangan.

    Kita juga tidak tahu apakah pilihannya menikah dengan sang Diplomat adalah disebabkan oleh gagalnya pernikahannya dengan sang Penerbang. Namun dalam novel ini Dini jelas sekali menggunakan kisah hidupnya untuk dijadikan bahan cerita. Selanjutnya, seperti galibnya sebuah novel, karya Dini ini memberikan lika-liku kehidupan seorang perempuan yang ingin bebas dari kungkungan tradisi.

    Tokoh “Sri” dalam novel ini digambarkan sebagai seorang perempuan muda yang pandai menari. Sri sangat ingin melihat dunia-dunia lain, diluar tempat hidupnya selama ini: Semarang. Sri rajin belajar Bahasa Inggris. Ia ikut seleksi menjadi pramugari. Meski dia gagal karena memiliki masalah di paru-paru, namun diatnya untuk tinggal di Jakarta tidak terbendung. Ia menumpang di rumah pamannya di Jakarta. Kadang-kadang Sri datang ke rumah Sutopo, kakaknya lelaki yang lebih dulu meniti karier di Jakarta sebagai seorang pelukis.

    Sri pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai penyiar sekaligus sebagai penari. Sri sering menari di Istana. Di Jakarta Sri berkenalan dengan teman-teman Narti. Narti adalah teman Sri yang lolos jadi pramugari. Salah satu penerbang itu – Saputro, jatuh cinta kepada Sri. Mereka saling suka. Dalam sebuah kesempatan, Saputro dan Sri menikmati cintanya di rumah pamannya yang kebetulan kosong. Mereka memang sudah merencanakan pernikahan. Namun sayang, Saputro gugur dalam sebuah penerbangan.

    Carl seorang pemuda kaya teman Sutopo jatuh cinta kepada Sri. Namun Sri lebih memilih Charles Vincent, seorang diplomat Perancis yang tidak terlalu dikenalnya. Sri hanya mengenal Charles dari surat-surat yang saling dikirimnya. Sri berkeputusan untuk memilih Charles karena Charles lebih perhatian kepada Sri dan tidak suka menonjolkan kekayaannya, seperti halnya Carl. Pernikahan Sri dengan Charles segara dilakukan karena Charles mendapat tugas ke Jepang.

    Sayang sekali, ternyata Charles adalah seorang lelaki yang kasar. Charles suka sekali memarahi Sri untuk hal-hal sepele. Bahkan memarahi Sri di depan teman-teman Charles. Kejadian makan malam dengan teman-teman Charles membuat Sri begitu marah. Sejak kejadian itu hubungan Charles dan Sri menjadi dingin. Kalau Sri masih mau melayani Charles itu disebabkan karena ia melakukan kewajibannya sebagai istri. Tidak lagi karena cinta. Tidak lagi ada gairah.

    Dalam perjalanan dari Jepang ke Eropa, Charles memilih untuk mampir ke India. Sri dan anak perempuannya yang masih kecil dibiarkan naik kapal sendiri. Di kapal inilah akhirnya Sri membiarkan dirinya menikmati kesenangan bersama salah satu kru kapal bernama Michel. Sri merasa bahwa ia juga punya hak untuk menikmati hidupnya. Meski awalnya dia mempertanyakan apakah dia telah mengkhianati kesetiaannya kepada suami, tetapi kemudian Sri berpendapat bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu untuk menikmati haknya sebagai manusia perempuan.

    Setelah kembali berkumpul dengan Charles, Sri berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya tersebut. Namun ternyata sang suami memang tidak bisa berubah. Meski sang suami sangat mencintai Sri, tetapi perilakunya sangat tidak disukai oleh Sri. Sementara Sri yang meragukan cintanya kepada suaminya justru berupaya untuk memperbaiki hubungan.

    Setelah yakin bahwa hubungan suami istri tak lagi bisa dipertahankan, Sri minta cerai. Proses cerai belumlah sampai terjadi. Namun Sri sudah merasa menjadi perempuan bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Ia kembali menari, membantu organisasi-organisasi sosial dan menikmati kesenangan dengan melakukan perjalan-perjalan. Saat itulah kegundahan untuk memformalkan hubungannya dengan Michel terjadi. Apakah memformalkan cinta dalam pernikahan adalah sebuah keputusan yang tepat? Atau membiarkan hubungan cinta terjadi di luar pernikahan sehingga tidak terjadi saling menuntut kewajiban kepada pasangan untuk bersikap dan menunjukkan rasa cintanya?

    Pada bagian kedua dalam novel ini, Dini bercerita dari sudut pandang Michel. Diawali dengan masalah pernikahan Michel yang tidak bahagia, sampai dengan pertemuannya dengan Ny. Vincent yang adalah Sri. Persahabatannya selama perjalanan kapal membuat Michel jatuh cinta kepada Sri.

    Pada Sebuah Kapal mengisahkan dua insan yang tidak bahagia dalam perkawinannya. Sri yang tergesa-gesa menikah dengan Charles Vincent dan Michel yang menikah dengan Nichole. Sri menemukan bahwa Charles tidak seperti yang dibayangkan sebelum menikah. Demikian pula dengan Michel yang kecewa dengan Nichole. Kedua insan yang kecewa dengan perkawinan ini tetap mempertahankan keluarga. Namun mereka mencari cinta di luar pernikahan.

    Menarik untuk melihat mengapa Sri dan Michel tidak bahagia dalam pernikahannya. Ternyata keduanya menemukan bahwa pasangannya tidak lagi menghargai. Tidak ada lagi kemesraan yang dulu sangat mewarnai hubungan sebelum menikah. Baik Sri maupun Michel mempunyai persepsi yang salah terhadap pasangannya. Harapan untuk diperlakukan dengan cara tertentu ternyata tidak didapat dari pasangannya. Hubungan menjadi hambar setelah pernikahan. Dalam kondisi yang demikian wajarlah jika masing-masing mencari cinta di luar keluarga.

    Jika pernikahan menjadi sebuah kungkungan, apakah yang harus dilakukan?


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    3 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 12 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)