Legitimasi adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, dalam konteks kenegaraan dapat diartikan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Jika dijelaskan lebih lanjut maka legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Legitimasi dapat juga dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin atau pemerintahan sebagai objek legitimasi, karena legitimasi hanya dapat diberikan masyarakat kepada pemerintahan.
Di tengah kondisi pandemi saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan bergantung pada kebijakan yang akan dan sudah diterapkan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat bersifat subjektif menurut warga negara, namun dari garis besar suatu kebijakan dapat dilihat secara langsung apakah kebijakan tersebut pro terhadap masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, atau justru malah kebijkan tersebut dianggap kontra karena tidak memberi dampak positif pada masyarakat.
Mengutip dari katadata.co.id tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pemerintah sampai saat ini tidak dapat mengatasi penyebaran virus corona.
Sebelumnya Indo Barometer mengadakan survey opini publik pada 10-12 Maret 2020 terkait kemampuan pemerintah mengatasi masalah pandemi ini. Hasilnya sebesar 64,3% masyarakat yakin pemerintah dapat mengatasi situasi pandemi dan 35,7% sisanya tidak yakin pemerintah dapat mengatasi pandemi virus corona.
Dengan melihat data diatas bisa disimpulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih tinggi di tengah situasi pandemi, walaupun ada penurunan nilai legitimasi. Kemudian timbul pertanyaan, apakah legitimasi di tengah pandemi virus corona ini penting? Jawabanya tentu saja iya, karena dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan perubahan sosial yang akan terjadi, lebih dari itu legitimasi yang stabil dapat menjaga keamanan dan keutuhan berjananya pemerintahan.
Jika dalam kondisi pandemi seperti saat ini pemerintah tidak mendapat legitimasi dari masyarakatnya, maka dapat dipastikan setiap tindakan pemerintah yang berwenang dianggap menyimpang dari hal yang seharusnya atau diaggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apabila kodisi seperti ini dibiarkan akan mucul akibat negatif lainya seperti perpecahan di dalam pemerintahan yang berakibat kelumpuhan pemerintahan sehingga masyarakat tidak akan menaati kewenangan yang ada dan pemerintah tidak dapat memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah akan berdampak panjang pada pemerintahan, bahkan yang terburuk dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Hal ini sudah pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 saat gejolak mahasiswa dan masyarakat menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatanya sebagai presiden, karena arah kebijakan pada saat itu sudah tidak pro kepada masyarakat dan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
Karenanya legitimasi sangat penting untuk dijaga dalam situasi sulit seperti saat ini. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang terjaga pemerintah dapat mengatasi permasalahan. Untuk itu pemerintahan saat ini dituntut cepat menentukan arah berjalanya kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Jangan sampai di tengah situasi sulit ini pemerintah malah diam-diam mengeluarkan kebijakan yang tidak memihak masyarakat dan malah menguntungkan diri sendiri atau sebagian golongan, karena itu akan membuat memudarnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah.
Ikuti tulisan menarik Mirza Ghulam lainnya di sini.
