Para politikus sibuk merevisi undang-undang, mulai dari KPK, mineral dan batubara, lalu membikin omnibus law--di antaranya rancangan undang-undang cipta kerja, membuat rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila, dan minggu ini anggota DPR sudah ngebet untuk membahas revisi kuhp dan pemasyarakatan. Seluruh rancangan undang-undang itu, baik yang sudah berhasil digolkan oleh pemerintah dan DPR maupun yang sedang dibahas, telah mendapat kritik keras dari berbagai unsur masyarakat.
Sebagai rakyat, saya bertanya-tanya: adakah benang merah antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya--baik yang revisi maupun yang baru? Apakah para politikus maupun elite politik-ekonomi yang di belakang mereka memikirkan hal itu, ataukah gagasan mengenai revisi undang-undang maupun undang-undang baru lebih didasari oleh perhitungan pragmatis? Seandainya ada pertalian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, apa pertalian itu dan apa pula yang membingkai seluruhnya?
Sungguh mencemaskan apabila berbagai produk perundangan itu, termasuk yang tengah digodog, disusun tanpa bingkai besar yang menggambarkan masa depan Indonesia. Beberapa di antaranya, isu korupsi (UU KPK), pengelolaan sumber daya alam secara adil, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan hak rakyat (UU Minerba), hak hidup dan perlindungan pekerja (RUU Cipta Kerja), demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Pancasila (RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP), hingga kebebasan berpendapat dan demokrasi (RUU KUHP), maupun pemanjaan narapidana korupsi (RUU Pemasyarakatan).
Keseluruhan undang-undang dan rancangan undang-undang itu menggambarkan betapa pragmatis pemikiran para elite politik dan politikus. Keseluruhannya juga memperlihatkan hingga setinggi apa imajinasi para politikus mengenai masa depan negeri ini. Jika minggu-minggu mereka sempat membahas RUU HIP, apakah mereka juga berpikir bahwa nilai-nilai yang hendak mereka rumuskan dan tafsirkan dalam RUU HIP itu semestinya mewarnai semangat undang-undang yang lain: pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya mineral, perlindungan pekerja, hingga demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ataukah mereka tidak mengimajinasikan pertalian semacam itu?
Apakah masing-masing undang-undang itu merupakan produk pemikiran yang terpisah-pisah dan tidak terpikirkan sebagai produk politik yang seharusnya memiliki kesamaan semangat dan nilai-nilai yaitu Pancasila yang tafsirnya ingin dan hendak mereka susun? Apa bila para politik tidak pernah memikirkan hal itu, sesungguhnya mereka tidak memiliki pijakan dan imajinasi mengenai Indonesia masa depan sebagai entitas yang utuh.
Jangan-jangan, semua perundangan yang telah disahkan maupun yang sedang dan hendak mereka susun itu tidak ubahnya kepingan puzzle yang sukar disatukan satu sama lain hingga akhirnya membentuk gambaran Indonesia masa depan yang sejelas-jelasnya. Ketiadaan imajinasi menjadikan gambaran tersebut samar-samar, sehingga kita berjalan ke masa depan sambil meraba-raba dalam gelap dan tidak henti mencari tahu jalan mana yang mestinya ditempuh, yang membuat kita mungkin saja terperangkap dalam labirin. Imajinasi itu membuat kita tahu tujuan yang ingin kita raih dan bagaimana meraihnya. Berbagai undang-undang itu semestinya merupakan penerjemahan dari imajinasi untuk membantu kita meraih masa depan. Ketiadaan imajinasi menyebabkan transformasi itu tidak akan berjalan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
