Banyak elite kaya bicara tentang Pancasila, tapi miskin dalam teladan. Satu contoh: keadilan sosial. Siapapun warga negeri ini niscaya ingat bunyi sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Redaksinya mengiang-ngiang di telinga, meskipun kita mungkin tidak lagi mengenyam bangku sekolah. Tak akan lupa walaupun kita sudah tidak lagi mengikuti ujian nasional.
Para politikus sering mengutip sila kelima pada musim kampanye pemilihan sembari menebar janji-janji tentang rupa-rupa keadilan: keadilan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Sebagai retorika, keadilan memang merupakan tema yang menggugah rakyat. Di musim kampanye, semangat rakyat mudah digelorakan oleh pidato yang menuntut keadilan.
Bahkan, ketika kampanye, para politikus kerap alpa bahwa mereka sedang memegang kekuasaan, sehingga ketika berpidato menuntut keadilan sebenarnya mereka sedang menuntut dirinya sendiri agar berbuat adil. Mereka merasa menjadi penyambung lidah rakyat. Namun rakyat yang hadir di arena kampanye sayangnya juga tak ingat hal itu lantaran terbuai oleh retorika yang menggebu-gebu seakan suara mereka terwakili.
Setiap warga niscaya tidak ada yang ragu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu merupakan nilai luhur. Sebagai nilai, rakyat banyak tidak meragukannya. Walaupun, sebagai realitas hidup, rakyat banyak mungkin tidak selalu merasakannya. Nilainya luhur bukan main, tapi realitas ternyata selalu berjarak dengan cita-cita. Bila jarak itu dalam jangkauan tangan, rakyat banyak tidak akan terlampau bersedih. Bahkan seandainya jarak itu masih sepelemparan batu, rakya akan rela merangkak untuk menggapainya. Sayangnya, keadilan dalam praktik seringkali lebih jauh dari itu.
Ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat masih berupa cita-cita yang menggantung di langit, harapanlah yang mampu menjaga agar cita-cita tentang keadilan itu tetap hidup di sanubari rakyat, agar tidak punah oleh kekecewaan silih berganti, agar tidak sirna oleh dusta. Namun, harapan pun mesti terus diikhtiarkan agar tidak membeku tanpa arti.
Rakyat banyak berusaha keras menjaga harapan-akan-keadilan itu agar tetap hidup di tengah kontradiksi-kontradiksi yang dijumpai setiap hari. Dibandingkan dengan kemakmuran, rakyat akan memilih keadilan terlebih dulu. Kemakmuran diinginkan, namun keadilan lebih diinginkan, sebab keadilanlah yang menghalau prasangka, rasa iri, kekecewaan, serta bahkan pemberontakan.
Manakala pemimpin berusaha keras mewujudkan keadilan terlebih dahulu, jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan akan lebih mudah, sebab rakyat percaya bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan keadilan. Persis seperti sila kelima, keadilan sosial bagi ‘seluruh rakyat’ Indonesia, bukan bagi sebagian rakyat, apa lagi hanya bagi sebagian kecil orang. Rakyat akan sanggup melalui kesulitan hidup apabila pemimpinnya bersikap adil. Jadi, kewajiban pertama seorang pemimpin bagi rakyatnya ialah bersikap dan bertindak adil. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
