Dorong Perjalanan Dinas, Resep Keliru Obati Bisnis Penerbangan yang Terpuruk - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 16 Juli 2020 10:26 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Dorong Perjalanan Dinas, Resep Keliru Obati Bisnis Penerbangan yang Terpuruk

    Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian PAN dan RB meluncurkan kebijakan tidak tepat itu. Kementerian mendorong para pejabat dan aparat sipil negara beramai-ramai melakukan perjalanan dinas. Bahkan ditunjuk delapan daerah wisata sebagai lokasi rapat-rapat dinas. Pemerintah semestinya memfokuskan sumber daya untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebangkitan sektor ekonomi akan terjadi jika wabah bisa terkendali.

    Dibaca : 1.653 kali

    *) Naskah ini diambil dari Tajuk Koran Tempo, edisi kamis 16 Juli dengan perubahan judul.

    Kebijakan pemerintah menggencarkan perjalanan dinas dan rapat di luar kota untuk membantu bisnis maskapai penerbangan yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tak hanya salah sasaran, tapi juga salah arah. Selain memboroskan anggaran di kala situasi sulit, kebijakan itu belum tentu berhasil menolong industri penerbangan kita. 

    Adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meluncurkan kebijakan tidak tepat itu. Melalui surat edaran, kedua kementerian itu mendorong para pejabat dan aparat sipil negara untuk mulai beramai-ramai melakukan perjalanan dinas. Kementerian Koordinator Kemaritiman bahkan menunjuk delapan daerah wisata sebagai lokasi rapat-rapat dinas tujuh kementerian dan badan yang ada di bawah koordinasinya. 

    Pemerintah menghitung anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk perjalanan dinas itu bakal menggerakkan kembali bisnis penerbangan, hotel, dan layanan lainnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali, Lombok, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Batam, Likupang, dan Banyuwangi. Ratusan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta empat kementerian lainnya dibayangkan bakal berbondong-bondong naik pesawat, menyewa hotel, dan membelanjakan dananya di sana. 

    Sekilas, kebijakan itu terdengar sungguh brilian. Masalahnya, kedatangan rombongan pejabat dari Jakarta ke daerah-daerah, tatkala pagebluk masih belum mereda seperti sekarang, sungguh berisiko. Apalagi banyak orang yang diduga terjangkit virus corona tak bakal terdeteksi dengan rapid test antibodi yang kini jadi syarat membeli tiket pesawat. 

    Walhasil, ada kesan dampak kebijakan pelonggaran perjalanan dinas ini buat industri penerbangan dalam negeri tak terkalkulasi dengan baik. Kenaikan frekuensi penerbangan akibat penerapan kebijakan ini, misalnya, belum bisa diperkirakan. Lagi pula, apa bisa perjalanan dinas berkala, seperti inspeksi rutin, dapat diarahkan ke delapan destinasi wisata itu saja? 

    Pemerintah semestinya memfokuskan sumber daya yang ada untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebangkitan banyak sektor industri akan terjadi dengan sendirinya jika wabah akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini bisa terkendali. Publik bisa melihat sendiri naik-turun jumlah orang yang terkonfirmasi positif, jumlah pasien di rumah sakit, ataupun jumlah mereka yang meninggal akibat pandemi lewat pemberitaan di media. Jika tren angkanya terus naik, tak akan ada warga yang berani bepergian jauh.

    Industri penerbangan akan membaik setelah ekonomi bergerak. Tapi ekonomi baru akan bergerak jika sektor kesehatan berbenah. Itu kuncinya. 



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.