Menghapus premium cs dari Kota Jakarta tak bisa di tawar-tawar lagi. Sejatinya pada 2017-2018, bensin premium pernah hengkang dari Kota Jakarta, dan bahkan Pulau Jawa. Namun ironisnya beberapa hari menjelang mudik Lebaran, premium dikembalikan lagi beredar di Jakarta dan Pulau Jawa. Maklum, waktu itu mau pemilu, perlu pencitraan yang mendalam dari rezim yang tengah berkuasa. Urgensi penghapusan premium bahkan bukan hanya layak di Kota Jakarta, tetapi juga di kota kota besar di Indonesia, seperti: Surabaya, Medan, Makasar, Semarang, Bandung, Yogyakarta, dll.
Terkait kualitas BBM yang ramah lingkungan, Kota Jakarta, bahkan Indonesia sudah sangat tertinggal dibanding negeri jiran sekalipun, seperti di Vietnam dan atau Malaysia; yang sudah lama menerapkan BBM berstandar Euro 4, dengan kualifikasi RON 95. Sebaliknya, hanya beberapa gelintir negara di dunia yang masih menggunakan BBM seperti premium, dengan RON 88. Pantaslah jika produk otomotif di Indonesia kalah jauh dengan produk otomotif Thailand. Akibatnya produk otomotif Indonesia tidak laku (ditolak) oleh pemerintah Vietnam sebab produk otomotif Indonesia baru berstandar Euro 2, sementara di Vietnam sudah berstandar Euro 4.
Saat Presiden Jokowi memohon kepada pemerintah Vietnam agar produk otomotif Indonesia bisa masuk ke pasar Vietnam, kata otoritas pemerintah Vietnam; monggo silakan, tapi patuhi standar yang kami tetapkan. Nah loh..
Seiring dengan penghapusan bensin premium cs, maka PT Pertamina juga harus konsisten untuk mewujudkan struktur biaya produksi BBM yang lebih transparan dan akuntabel, plus lebih rasional pada konsumennya. Sebab BBM ramah lingkungan jangan sampai menjadi trik untuk memasok BBM kepada konsumen dengan harga mahal.
BBM ramah lingkungan tidak harus mahal, itulah pesan yang harus direspon oleh pemerintah dan PT Pertamina. Sebagai contoh harga BBM dengan RON 95 di Malaysia, harganya kurang dari Rp 6.000-an. Inilah yang masih menyisakan dari pertanyaan publik. Apalagi saat harga minyak mentah dunia turun, maka logikanya harga BBM di level nasional pun juga turun.
Dari sisi kebijakan publik, mewujudkan BBM yang ramah lingkungan memang diperlukan konsistensi, terkhusus pemerintah pusat, agar konsisten dengan kebijakan yang digulirkan. Sebab masih masifnya penggunaan BBM berkualitas rendah sejatinya wujud inkonsistensi pemerintah itu sendiri, yang acap ambigu dan dijadikan komoditas politik.
Jangan mimpi janji Presiden Jokowi saat pidato di Pertemuan Paris (2015) bahwa pemerintah Indonesia akan mengurangi emisi gas karbon antara 29-40 persen pada 2050 nanti. Bagaimana mau mengurangi emisi gas buang hingga 40 persen, jika urusan BBM berstandar Euro saja belum beres. Belum lagi pembangkit listrik yang berbasis batu bara, yang mendominasi jumlah pembangkit listrik di Indonesia.
Konsumen pun harus berkontribusi dan konsisten untuk mewujudkan konsumsi berkelanjutan. Wujud konkrit perilaku konsumsi yang berkelanjutan dalam konteks energi adalah menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Sebab BBM sebagai energi fosil mempunyai dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan global.
Semakin banyak volume pemakaian BBM (yang tidak ramah lingkungan), semakin banyak konsumen berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu konsumen harus turut bertanggungajwab untuk mengurangi dampak atas komoditas yang dikonsumsinya (yakni BBM), dengan cara konsisten menggunakan BBM ramah lingkungan. ***
Ikuti tulisan menarik Tulus Abadi lainnya di sini.
