Paradoks Pendidikan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Suasana pengumpulan tugas-tugas sekolah yang dikerjakan siswa selama pembelajaran jarak jauh saat pandemi di sebuah SD di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2020. Sekolah di Bandung belum akan dibuka meski beberapa sektor bisnis mulai dilakukan pelonggaran. TEMPO/Prima Mulia

Ade Mulyono

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 28 Juli 2020

Rabu, 29 Juli 2020 10:41 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Paradoks Pendidikan

    Dibaca : 330 kali

    Bagaimana nasib pendidikan di tengah intaian pandemi? Tidak sedikit yang syak-wasangka jika aktivitas pendidikan harus kembali pada habitatnya: sekolah. Tentu kekhawatiran itu muncul mengingat masih tingginya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

    Akhirnya pendidikan tidak lepas dari fenomena paradoksal. Khususnya pada aspek etis-humanis. Di satu sisi, digaungkannya praksis pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbasis daring. Di sisi lain, persoalan muncul saat transisi pembelajaran dari konvensional ke pembelajaran berbasis daring. Terutama bagi peserta didik dari keluarga kelas sosial bawah yang tersengat saat dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tersebut.

    Sebab, tidak dipungkiri pembelajaran berbasis daring yang melipat ruang dan waktu, di mana peserta didik dan pengajar dipertemukan di depan layar hanyalah persoalan teknikal. Satu hal yang luput dalam pembelajaran berbasis daring ini ialah ketidaksetaraan peserta didik dalam pengertian genealoginya; sosial, antropologia-budaya, infrastruktur, terutama kondisi ekonominya. Maka menjadi wajar jika ada tudingan yang mengatakan, bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya menguntungkan kelas sosial menang atas saja. Salah satu alasannya ialah ekonomi yang stabil dari keluarga sosial menengah atas. Sehingga dengan mudah dapat memfasilitasi sarana pembelajaran berbasis daring.

    Oleh karena itu, kewajiban pemerintah seharusnya menyiapkan formula bagi pendidikan kaum miskin. Imbauan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan berbagai layanan belajar komersil lainnya dengan mekanisme daring. Terbukti hanya dapat diakses oleh kelas sosial menengah atas. Artinya pendidikan yang setara harus dijawab dengan ketajaman metodologi, bukan dengan memaksakan ideologi.

    Gegap gempita perayaan belajar di rumah dengan mekanisme pembelajaran daring, tidak lebih dari ideologi globalisasi yang hanya dipahami peserta didik di kota (terutama sekolah dan universitas terkemuka), bukan peserta didik yang bersekolah dipingiran desa. Terutama peserta didik yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.


    Persoalan etis pendidikan


    Persoalan lain yang bahkan menjadi isu fundamental ialah masih tingginya biaya pendidikan. Tentu masyarakat masih mengingatnya. Tahun 2014 ruang publik kita dihebohkan oleh seorang wisudawati bernama Raeni yang berhasil memelanjutkan pendidikannya ke University of Birmingham, Inggris. Akan tetapi, bukan berita itu yang membekas di ingatan publik. Melainkan Raeni menghadiri prosesi wisuda dengan di antar menggunakan becak oleh ayahnya.

    Pertanyaan publik kemudian muncul. Sendainya Raeni adalah anak dari keluarga kelas menengah atas, apakah akan menjadi berita yang menggemparkan pula sehingga memancing komentar publik? Bagi masyarakat itu hal yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan. Kesadaran palsu melalui 'simbol' ini yang hendak direproduksi terus menerus oleh sistem pendidikan. Namun, antusiasme masyarakat yang turut simpati atas keberhasilan Raeni bisa ditafsirkan sebagai kritik kesadaran (critical awareness).

    Dalam teori kritis Habermasian biasa disebut emansipatoris. Pembebasan dari hegemoni simbol, struktur masyarakat, kebekuan birokrasi, dan tafsir tunggal mahalnya ongkos pendidikan yang hanya dipahami untuk melayani kepentingan praktis-ekonomis belaka.

    Kisah keberhasilan Raeni hanyalah salah satu cerita peserta didik dari keluarga kelas sosial bawah yang menginspirasi masyarakat. Terutama bagi mereka yang dipertemukan atas dasar persamaan nasib: keluarga miskin. Mengingat masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan konstitusi, justru dibatalkan oleh tingginya biaya pendidikan. Pada titik ini pendidikan jelas pardoksal. Meminjam Ivan Illich, pendidikan tak ubahnya ibarat jalan tol. Hanya mereka yang mampu membayar akan dengan leluasa masuk pada pendidikan di sekolah dan menikmatinya.

    Tentu ada persoalan dilematis bagi pemerintah. Bagaiamana pemerintah mengalokasikan anggaran 20% untuk memenuhi kebutuhan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ketidaksetaraan sertifikasi sosial peserta didik yang tersebar di Indonesia. Menjadi catatan penting dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan. Ketidaksetaraan dan ketidakseragaman peserta didik dari mulai ekonomi, budaya, infrastruktur, bahasa, dan status sosialnya menjadi pertimbangkan dalam melakukan pendekatan untuk mengalokasikan dana pendidikan.

    Maka tidak masuk akal seandainya pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dengan pendekatan flate-rate (semua peserta didik mendapatkan porsi yang sama). Jika pendekatan ini yang dipakai, ketidakberpihakan pemerintah terhadap kaum miskin jelas dipertanyakan. Bagaimanapun juga porsi dana pendidikan yang diberikan pemerintah terhadap kaum miskin seharusnya jauh lebih besar. Jadi, idealnya pendekatan yang dipakai ialah regressive rate (peserta didik dari kaum miskin akan mendapatkan porsi lebih besar dari pemerintah). Dengan kata lain, pendekatan regressive rate ialah pilihan etis-deontologis. Sebab, ada kewajiban negara untuk melindungi kaum miskin.


    Tentu ini bukan semata-mata persoalan ideologis maupun teknis. Lebih dari itu ialah menuntut persoalan etis. Pilihan etis dalam konteks ini menjadi penting. Jika pilihan etis-humanis diabaikan dan pilihan teknis diutamakan, pemerintah akan terjebak dalam mengalokasikan dana pendidikan. Pemerintah tidak bisa menghindar dari jebakan dilema trade-off. Misalnya, jika pemerintah menambahkan alokasi dana pendidikan untuk menunjang pendidikan, maka dengan sendirinya dana alokasi untuk mengakses pendidikan guna menjamin kesetaraan bagi warga negara demi memperoleh kedaulatannya atas pendidikan akan berkurang. Di sini filosofis etika dalam pengambilan kebijakan diuji.


    Persoalan tersebut seharusnya memberi petunjuk kemana arah kebijakan yang harus menjadi prioritas. Tingginya biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi negeri (PTN-BH) dan perguruan tinggi swasta terkemuka; serta masih banyaknya jumlah peserta didik yang putus sekolah; juga kemiskinan yang gagal diatasi dari sektor pendidikan dalam pengertian mobilitas sosial secara vertikal; dan berbagai persoalan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi. Persoalan-persoalan itu mengkonfirmasi kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan.


    Tingginya biaya pendidikan juga kerap kali menjadi sindiran dalam laku kehidupan. Misalnya, jika ada anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, bukan ucapan 'selamat' yang didapat. Melainkan, sebuah tanya: 'berapa biayanya?'. Ironis. Karena itu, tidak mengherankan jika keberhasilan Raeni yang notabene dari keluarga kelas sosial bawah ikut dirayakan oleh publik. Seharusnya pemberitaan semacam itu menjadi hal yang biasa. Dengan prasyarat pendidikan dari awal diselenggarakan atas dasar kesetaraan sertifikasi sosial. Jaminan itu yang sebenarnya sedang diolok-olok publik. Seseorang pemikir 'humanis radikal', yang anti pendidikan formal, tidak perlu saya sebut namanya, pernah berujar lantang, "Bukankah sekolah telah bergeser dari nilai-nilai keluhurannya tatkala ia menjadi ruang komoditi, pengetahuan dikemas-kemas dan dijajakan?".

     

     

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.