Split Ticket Voting dan Potensi Vote Buying di Pilkada Kabupaten Simalungun - Analisa - www.indonesiana.id
x

Anwar Saragih

Penulis dan Pengajar
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 7 Agustus 2020 13:57 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Split Ticket Voting dan Potensi Vote Buying di Pilkada Kabupaten Simalungun

    Pertama-tama, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah moderat untuk pemilihan. Kedua, coattail effect (efek ekor jas) tidak berjalan untuk wilayah-wilayah moderat.

    Dibaca : 316 kali

    Ilustrasi Politik Uang. shutterstock.com

     

    Pertama-tama, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah moderat untuk pemilihan. Kedua, coattail effect (efek ekor jas) tidak berjalan untuk wilayah-wilayah moderat. 
     
    Mayoritas pemilih di Kabupaten Simalungun jelas bukan kelompok loyal untuk satu partai politik, spektrum ideologi atau relasi patronase. Alasannya masyarakat kerap menjatuhkan pilihan berbeda ketika Pemilu, misalnya : Untuk DPRD Kabupaten Simalungun memilih PKS, DPRD Provinsi Memilih PDI Perjuangan, DPR RI memilih Gerindra.
     
    Kemudian masuk ke Pilkada untuk calon Bupati/Wakil Bupati memilih kandidat yang diusung Partai Golkar. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memilih kandidat yang diusung Partai Nasdem kemudian di Pilpres kemudian memilih Jokowi.
     
    Pada teori pemilihan mereka dikategorikan ke dalam kelompok moderat. Ilmuan Politik Sartori (1998) yang menjelaskannya terkait spektrum moderat dan ekstrim (loyal).
     
    Pun karena Kabupaten Simalungun berada dalam kelompok moderat, tidak pernah ada partai politik yang konstan mampu menguasai DPRD Simalungun dari pemilu ke pemilu atau akan memilih kandidat di Pilkada merujuk pada pilihan partai politik dari pemilihan sebelumnya.
     
    Kakak dari Bobby Nasution saja, Inge Nasution yang masih kerabat dari Presiden Jokowi bahkan tidak bisa terpilih dari Dapil 10 Simalungun-Siantar untuk DPRD Sumatera Utara di Pileg 2019 lalu. Artinya kemenangan Jokowi di Kabupaten Simalungun tidak mampu mendongkrak suara Inge Nasution yang waktu itu nyaleg dari Partai Nasdem.
     
    Kemarin saya iseng menghitung angka ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties) di DPRD Simalungun yaitu sebesar 7,4.
     
    Mengutip Laakso dan Taagepera (1979) ENPP adalah indikator untuk mengukur pengaruh partai politik di parlemen. Artinya dari 11 partai politik yang ada di DPRD Simalungun hanya 7 partai politik yang efektif di mempengaruhi wacana di parlemen.
     
    Dengan demikian, jangan kira besarnya dukungan partai politik di Pilkada Simalungun 2020 nanti akan berbanding lurus dengan peluang keterpilihan kandidat.
     
    Lihat saja datanya, keterpilihan Zulkarnaen Damanik-Pardamean Siregar di Pilkada Simalungun 2005 dan keterpilihan JR Saragih-Nuriyati Damanik di Pilkada Simalungun 2010 sama-sama hanya didukung oleh gabungan partai-partai kecil. Bahkan dalam koalisi partai pada dua edisi Pilkada itu, tahun 2005 dan tahun 2010 pengusungnya beberapa adalah partai politik non-parlemen di Simalungun.
     
    Pun dengan Pilkada 2015, keterpilihan JR saragih yang hanya diusung Partai Demokrat yang saat itu punya 11 kursi (22%). Dengan logika, JR Saragih adalah petahana, waktu itu bisa saja dia menambah usungan partai, tapi ia hanya menggunakan partai politik secukupnya yaitu untuk proses pencalonan.
     
    Hipotesis awal yang bisa diambil: konfigurasi partai pada keterpilihan calon di Pilkada Simalungun 2020 hanya pada kecukupan kursi syarat pendaftaran kandidat ke KPU.
     
    Juga jangan terkejut, bila calon perseorangan tiba-tiba melesat jauh elektabilitas dan popularitasnya dalam beberapa pekan mendatang. Sampai saat ini, setidaknya ada 4 (empat) kandidat yang hampir pasti ikut kontestasi.
     
    Pertama, pasangan Anton Saragih-Rospita Sitorus yang kabarnya diusung PDI-P. Adapun PDI-P masih penasaran di Simalungun karena belum pernah menang di Pilkada. Meski masih butuh dukungan partai lain untuk kecukupan minimal 10 kursi, Mengusung bakal calon perempuan bisa jadi pertimbangan bagus bagi PDI-P. Karena Kabupaten Simalungun cukup ramah pada kandidat perempuan dan diantara banyaknya Pilkada di kota/kabupaten di Simalungun. Setidaknya, hasil pilkada 2010 pernah mendudukan wakil bupati perempuan bernama Nuriyati Damanik.
     
    Kedua, Radiapo Sinaga-Zonny Waldi yang kabarnya akan diusung Partai Golkar, Hanura dan Berkarya. Radiapo sosok yang populer, tidak banyak berkomentar negatif pada petahana. Terlihat kalem. Meski timnya agak iseng di media sosial. Soal wakilnya Zonny Waldi tentu menjadi senjata pamungkas bagi Radiapo. Selain dekat dengan Gubernur Edy Rahmayadi karena sebelum ini merupakan Kadis Perindustrian dan Perdagangan, tentu Zonny Waldi punya pengalaman sebagai birokrat.
     
    Ketiga, Nur Hasim-Tumpak Siregar yang kabarnya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Kemunculan pasangan ini cukup mengejutkan karena tidak ada yang bersuku Simalungun. Namun sekali lagi, Simalungun adalah wilayah moderat.
     
    Apalagi bahasa "Ahap Simalungun" bisa menjadi argumentasi di lapangan. Lagi pula, suara orang-orang bersuku Simalungun akan terpecah karena 3 kandidat lain mentautkannya. Sementara, bakal calon wakil Tumpak Siregar setidaknya punya pengalaman karena 5 tahun lalu ia juga running dan jadi penantang serius JR saragih.
     
    Keempat, Wagner Damanik-Abidin Syah Saragih yang maju dari jalur perseorangan. Kabarnya berkas administrasi pasangan ini sudah lengkap dan tinggal di verifikasi faktual. Wagner punya brand bagus, ia adalah Purnawirawan POLRI bintang 2 yang dikenal sebagai orang baik.
     
    Melihat peta kandidat yang sudah mulai jelas dengan asumsi awal: tidak ada efek ekor jas, angka ENPP sebesar 7,4 dan sejarah keterpilihan calon bupati/wakil bupati di Simalungun.
     
    Membuat hipotesis berkembang satu tingkat, bahwa akan terjadi Split Ticket Voting (Pembelahan Suara Pemilih) di Pilkada Simalungun tahun ini, dengan asumsi :
     
    Pertama, melihat keterpilihan kandidat di pemilihan baik itu DPRD Simalungun, DPRD Sumatera Utara, DPR RI hingga Pemilihan Presiden, dimana pemilih di Simalungun menetapkan standard yang berbeda dengan pilihan di TPS bukan karena alasan loyalitas ke partai tertentu membuat pemilih akan cenderung memilih secara faktual jelang hari H.
     
    Kedua, sejarah panjang pragmatisme partai politik pasca reformasi berbanding lurus dengan psikologi pemilih di Kabupaten Simalungun membuat pemilih relatif lebih cair dengan situasi. Misalnya : karena ketokohan kandidat yang dianggap membawa perubahan atau politik uang (vote buying).
     
    Ketiga, Pada situasi pemilihan yang dilaksanakan terpisah antara legislatif dan eksekutif dengan rentan waktu tertentu membuat pemilih di Simalungun memiliki motivasi berbeda menggunakan hak suaranya : bisa basisnya karena kedekatan atau pemilih merasa kandidat merepresentasikan kepentingannya.
     
    Keempat, pemisahan antara alasan moral dan strategis pemilih di Simalungun. Bila alasan moral yaitu mencegah partai yang tidak disukainya berkuasa sebaliknya strategis didasarkan pada kepentingan karena persamaan suku dan agama.
     
    Realitasnya Pilkada di banyak wilayah di Indonesia termasuk di Simalungun memang agak kejam bagi yang punya niatan awal berkampanye dengan visi, misi dan program.
     
    Punya popularitas dan branding saja tidak cukup, karena harus dibarengi dengan isi tas.
     
    Bahasanya kira-kira kayak gini : "Kalau dia gak punya uang, ngapai dia maju calon bupati?".
     
    Untuk itu ketika running di Pilkada Simalungun setidaknya harus ada modal simbolik yang ditampilkan menunjukkan bahwa kandidat tersebut itu mapan secara ekonomi.
     
    Bisa pakai helikopter, atau mungkin kedepannya dengan simbol-simbol lain yang lebih menyita perhatian publik dan melahirkan opini : "Ini Raja Simalungun berikutnya".
     
    Meski demikian, punya uang saja juga tidak cukup tanpa popularitas karena angka keterpilihan kandidat dengan politik uang di hari H pemilihan hanya sekitar 25%.
     
    Artinya jika kandidat membagikan uang untuk 1.000 orang, maka output maksimalnya, dengan asumsi penyebaran tanpa dibarengi popularitas hanya akan menghasilkan 250 suara. Angka itu berasal dari riset yang dilakukan oleh Peneliti Edward Aspinall yang diterbitkan tahun 2017 kala meneliti politik uang di Indonesia.
     



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.