Kegaduhan yang menyertai proses penyusunan sejumlah undang-undang, termasuk yang revisi, berpangkal pada minimnya partisipasi masyarakat dan keengganan mendengar aspirasi rakyat banyak. Pemerintah dan DPR berjalan seiring setujuan, sementara aspirasi rakyat tidak memperoleh tempat yang selayaknya. Bahkan, suara rakyat kurang didengarkan, khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara formal konstitusional merupakan institusi yang mewakili rakyat dalam kehidupan bernegara.
Institusi perwakilan itu merupakan wujud formal dan ideal, yang memang harus kita bandingkan dengan yang faktual, yakni perwujudannya dalam praktik. Salah satu praktik konkret untuk melihat apakah idea perwakilan itu terwujud ialah penyusunan sejumlah undang-undang, termasuk revisi di antaranya UU KPK, yang berlangsung dalam satu tahun terakhir. Sebagai institusi yang mewakili rakyat, DPR tidak menunaikan tugas yang diamanahkan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat banyak.
Baik DPR sebagai institusi maupun para anggota DPR sebagai individu yang dipilih rakyat saat pemilihan legislatif terlihat enggan mendengarkan suara rakyat, apa lagi menampung dan menyuarakan aspirasinya. Mereka asyik masyuk dengan sesama sejawat di DPR maupun sejawat di pemerintahan untuk membahas produk undang-undang. Bahkan, DPR dan pemerintah bagaikan belahan dari satu jiwa yang sama. Apa yang mereka pikirkan sama. Cara pandangnya pun tidak berbeda. Hanya kursinya saja yang berlainan.
Cara pandang rakyat, yang melihat persoalan dan tantangan dari sudut yang berbeda, tidak memperoleh perhatian yang selayaknya dari para anggota DPR. Terlihat bahwa para anggota DPR lebih bertindak sebagai kepanjangan tangan partai politik, sedangkan partai politik pada umumnya dikendalikan oleh segelintir elitenya. Dengan demikian, para anggota DPR lebih bertindak sebagai ‘penyambung lidah’ elite partai. Karena itu, agenda para anggota DPR lebih merupakan agenda elite partai.
Mengingat semua itu, menjadi penting untuk memikirkan kembali bagaimana hubungan antara rakyat dan DPR serta hubungan antara rakyat dan partai politik. Partai politik sejauh ini sangat bergantung kepada elitenya. Beberapa partai malah sangat identik dengan figur ketua umumnya.
Merupakan persoalan serius manakala politikus yang duduk di kursi DPR lebih mendengarkan dan lebih patuh kepada partai serta elitenya ketimbang mendengarkan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Kecemasan untuk ditarik dari DPR oleh partai membuat para anggota DPR enggan menyimpang dari perintah partai, sekalipun bila perintah itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat banyak.
Menjadi semakin terang bahwa relasi antara rakyat dan DPR bukan lagi antara pemegang kedaulatan dengan wakilnya yang berkewajiban menyuarakan aspirasi rakyat sebagai konsekuensi dari pemilihan umum bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakilinya. Menjadi semakin terang pula bahwa rakyat semakin difungsikan oleh partai politik dan elitenya sebagai objek pemberi legitimasi dalam pengambilan keputusan-keputusan politik dengan pemilu sebagai sarananya. Tak heran bila setelah seorang politikus terpilih dalam pemilu, ia bukan tampil sebagai wakil sejati rakyat, tapi lebih berperan sebagai penyambung lidah elite politik. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
