Supartono JW

Pengamat

Bergabung Sejak: 26 April 2019

Minggu, 6 Desember 2020 18:39 WIB

Dua Menteri Diringkus KPK, dan Harun Masiku Masih Aman

Tiba-tiba KPK bangun? Dalam waktu berdekatan menangkapi dua menteri dengan mudahnya. Mengapa hingga kini tak ada perintah penangkapan Harun Masiku. Apa karena dia ada kaitan dengan sekjen partai pemenang pemilu dan sebagainya? Apa dia hilang begitu saja? Atau memang disembunyikan karena akan dapat membongkar semuanya? Apakah Harun masih hidup atau sudah tiada? Masyarakat hanya bisa menebak.

Dibaca : 1.077 kali

Tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bangun? Dalam waktu berdekatan menangkapi politisi yang juga menteri dengan mudahnya. Tetapi mengapa hingga kini tak ada perintah penangkapan terhadap Harun Masiku? Apa karena Harun Masiku ada kaitan dengan sekjen partai pemenang pemilu dan sebagainya? Apa dia hilang begitu saja? Atau memang disembunyikan karena akan dapat membongkar semuanya? Apakah Harun masih hidup atau sudah tiada?

Masyarakat hanya bisa menebak. Namun, yakin eksekutif dan KPK tahu di balik ini semua.

Setelah Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), menjadi menteri keempat yang terjerat kasus korupsi, adalah menteri lainnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi akan menyusul?

Sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019), dua menteri sudah terjerat kasus korupsi, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi serta dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Kini, di periode kedua (2019-2024), KPK juga sudah menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan tak  tak berselang lama, menjerat Juliari.

Menariknya lagi, ternyata keempat menteri tersebut berasal dari partai politik. Idrus, kader Partai Golkar. Imam, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Edhy kader Partai Gerindra, dan Juliari, politikus PDI Perjuangan.

Menjadi pertanyaan publik.

Terjeratnya para menteri yang berasal dari partai politik ini, selain mengukuhkan bahwa siapa pun yang terlibat dan bergelut dengan partai, tentu akan sangat dekat dengan urusan korupsi. Pasalnya, sudah bukan rahasia lagi, para politikus tentu harus mengembalikan "modal" yang secara realistis susah terpenuhi, sehingga harus bermain dengan jalan pintas.

Khusus di periode kedua pemerintahan Jokowi, awalnya publik benar-benar kaget, karena KPK yang sudah tidur dan ditidurkan, tahu-tahu bisa bangun. Lalu bisa menjerat seorang menteri. Menteri itu pun berasal dari Partai Gerindra, partainya Prabowo, lawan Partai PDI Perjuangan yang mengusung Presiden terpilih.

Publik pun bertanya, ada apa dengan KPK? Kok, menteri dari Partai Gerindra yang diringkus? Apa para menteri dari partai lain juga tak korupsi? Apakah ini sekadar skenario dan intrik halus dalam strategi pembunuhan karakter partai?

Belum habis pertanyaan publik, dan belum juga publik memperoleh jawaban dari drama KPK yang tahu-tahu bangun meringkus politikus Partai Gerindra, ternyata publik dibikin dan dipaksa berpikir ulang. Pasalnya, KPK tahu-tahu menjerat menteri lagi, dan kali ini politikus PDI Perjuangan.

Publik pun bingung, ternyata KPK menangkap politikus PDI Perjuangan. Apa ini disengaja sebagai pengalihan isu atau sekadar perimbangan agar tak terlalu mencolok skenario kepentingannya? Entahlah, yang pasti semua tidak ada yang mustahil bahwa ini memang sebuah kepentingan politik.

Sebab, publik atau masyarakat pun juga ada yang berpikir bahwa kini KPK telah menjadi rumpun eksekutif, sehingga dalam tindakannya disesuaikan dengan selera eksekutif.

Peneliti senior LP3ES, Malik Ruslan di acara webinar, Minggu, 29/11, bertajuk Evaluasi dan Prospek Hukum Demokrasi: Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?, mengatakan, "Masa depan KPK ini agak bermasalah, atau paling tidak mungkin bangsa ini mau dibawa menyesuaikan dengan selera eksekutif.”

Bila perkiraan atau dugaan itu benar sebagai sebuah skenario, maka KPK yang akan berada dalam rumpun eksekutif, maka fokus KPK akan bergeser dari visi ke institusi.

Dari apa yang kini terjadi, dua kasus terbaru menteri yang juga politikus terjerat korupsi, memang mengesankan bahwa siapa yang kini ada di balik penguasaan dan pengendalian KPK oleh eksekutif karena arahya jelas. Sepertinya karena terkait dengan pilkada atau pilpres mendatang.

“Siapa yang menguasai eksekutif, akan mengendalikan KPK,” kata Malik. Sehingga ketika terjadi saling amputasi antar institusi, maka perburuan kekuasaan akan terjadi, misalnya pilpres maupun pilkada.

Sayangnya, entah apa yang sedang terjadi pada KPK, tahu-tahu menangkap menteri dari pihak oposisi, tak lama kemudian menangkap menteri dari partai penguasa.

Namun, sebelum ini, bahkan Presiden pun memerintahkan penangkapan Djoko Tjandra dan langsung tertangkap. Lalu, siapa sebenarnya yang memerintahkan penangkapan dua menteri?

Mengapa hingga kini tak ada perintah penangkapan Harun Masiku? Ironi di negeri ini terus bernyanyi di tengah pandemi. Meski arah nadanya jelas, namun liriknya disamarkan hingga sulit ditebak maksud maknanya.