Konflik kepolisian dengan FPI (Front Pembela Islam) memasuki babak baru. Belum lama ini media dikejutkan konfrensi pers Polda Metro Jaya Jakarta tentang penembakan kepada enam anggota FPI. Konfrensi pers tersebut sedang hangat dibahas di media sosial dan kalangan masyarakat, bahkan sampai saat ini adu data dan fakta masih terus bergema di media.
FPI merespon konfrensi pers dengan menuding kepolisian melakukan tindakan semena-mena terhadap enam anggotanya hingga meninggal dunia. Dalam konfrensi pers pihak kepolisian memiliki argumen bahwa enam anggota FPI melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang bertugas saat itu, tindakan tegas diambil dengan menembak enam anggota FPI.
Sebenarnya kronologi konflik ini bisa dibilang tidak jelas awal mula perkaranya. CCTV yang berada di lokasi konflik Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tidak dapat diperiksa karena saat kejadian berlangsung CCTV berstatus maintenance atau perbaikan seperti yang dikatakan pihak Jasa Marga.
FPI tidak hanya berkonflik dengan kepolisian, bahkan sebelum peristiwa penembakan ini terjadi TNI dalam hal ini Pangdam Jaya juga sempat konflik dengan FPI perihal pencopotan spanduk dan baliho Habib Rizieq. Pangdam Jaya menilai spanduk dan baliho yang dipasang FPI berlebihan. Pencopotan spanduk dan baliho Habib Rizieq sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta namun kembali dipasang oleh pendukung Habib Rizieq atau anggota FPI. Pangdam Jaya akhirnya memimpin komando untuk pencopotan spanduk dan baliho Habib Rizieq, seluruh baliho dan spanduk Habib Rizieq dilucuti satu per satu di hampir semua ruas jalan dan wilayah Ibu Kota Jakarta. Pangdam Jaya beraggapan bahwa spanduk dan baliho yang dipasang anggota FPI ngawur dan tidak mentaaati aturan pemasangan yang berlaku.
Tentu saja tindakan ini memicu reaksi dari anggota FPI, mereka menilai TNI sudah kelewat batas dan terlalu mencampuri urusan FPI. Salah satu konflik kecil yang terjadi adalah adu mulut antara Anggota FPI dengan anggota Pangdam Jaya saat menertibkan spanduk dan baliho Habib Rizieq di kawasan Petamburan Jakarta Pusat yang merupakan wilayah basis markas FPI. Konflik ini menambah cerita panjang antara FPI dan aparat kemanan negara.
Sisi lain dari konflik ini yang jarang diungkit dari konflik kepolisian dengan FPI terjadi setelah KPK menangkap dua mentri kabinet Presiden Joko Widodo. Kasus korupsi ini sangat memalukan bagi pemerintahan saat ini, karena dari awal penunjukan mentri presiden sudah mewanti-wanti agar tidak korupsi dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
Selain itu konflik kepolisian dengan FPI dapat memalingkan perhatian publik terhadap Pilkada yang tetap dilaksanakan ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan juga konflik internal deklarasi OPM di Papua yang menyatakan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.
Sengaja atau tidak sengaja konflik FPI dengan kepolisian ini terbukti menarik atensi publik yang cukup tinggi, sehingga berita kasus korupsi dua mentri yang tertangkap KPK, Pilkada yang dipaksakan ditengah pandemi, dan konflik internal OPM di Papua tidak lagi dilirik oleh publik.
Ikuti tulisan menarik Mirza Ghulam lainnya di sini.
