Jika ditanya, pentingkah data, para pimpinan akan menjawab: ya, bahkan banyak yang menjawab sangat penting. Namun begitu, cara pimpinan memperlakukan data bisa berbeda-beda dan tidak selalu mencerminkan penilaian mereka tentang nilai penting data. Meskipun menganggapnya penting, banyak pemimpin memperlakukan data secara asal-asalan: pengumpulan data yang tidak tepat waktu, kompilasi data yang tumpang tindih, hingga pengolahan yang tidak cermat.
Sebagian orang memperlakukan data sebagai materi pencitraan untuk memberi kesan positif kepada masyarkat hingga bertindak manipulatif untuk menutupi keadaan sebenarnya yang relatif buruk. Data kemiskinan, inflasi, dan distribusi bantuan adalah beberapa contoh data yang sensitif bagi pejabat publik, sehingga berpotensi mendapat perhatian serius dari mereka karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pejabat. Mereka yang kurang ajar bahkan akan berkreasi menciptakan data, bisa berupa data mentah maupun data yang diotak-atik sedemikian rupa agar data akhirnya terlihat bagus.
Namun, pemimpin jujur, yang meyakini pentingnya akurasi data sebagai bahan dasar pengambilan keputusan, tidak akan menyukai data hasil manipulasi, sebab itu menyesatkan diri mereka sendiri serta membawa pada kesimpulan yang salah terhadap situasi. Kesimpulan yang salah akan mengarahkan mereka pada analisis yang salah, dan selanjutnya berujung pada keputusan yang salah. Berikutnya akan disusul dengan tindakan yang salah.
Situasi yang sama berlaku bagi data terkait dengan kasus-kasus positif Covid-19 serta distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia. Ketika wabah tengah berlangsung, bahkan kasus positif masih meningkat, data yang bersifat real time sangat krusial bagi pengambilan keputusan yang bersifat tepat dan segera. Pembaruan data yang tidak segera dilakukan, karena berbagai alasan, berpotensi pada penarikan kesimpulan yang salah mengenai perkembangan situasi wabah. Ini dapat menyebabkan kekeliruan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan.
Seperti dikutip media, Prof. Wiku Adisasmita, juru bicara Satgas Covid-19, mengakui bahwa data yang dihimpun di pusat Satgas bukan data real time dikarenakan terjadi keterlambatan data masuk dari daerah-daerah. Maknanya, bila data baru diumumkan pada hari ini, boleh jadi ini bukan seluruhnya merupakan data kasus pada hari ini, sebab mungkin saja data kasus positif dari tanggal sebelumnya ikut dikompilasi dan diintegrasikan dengan data hari ini. Akibatnya, data kasus positif hari ini terlihat meningkat tajam.
Untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan filtering guna membersihkan data hari ini dari data hari sebelumnya tapi terlambat masuk. Pengambil kesimpulan yang benar mestilah bertumpu pada data yang akurat. Apabila data yang tersedia tumpang tindih dengan data tanggal sebelumnya, ada risiko pengambilan kesimpulan yang tidak akurat. Bila analisis tidak cermat, terbuka kemungkinan untuk memperoleh gambaran situasi yang tidak akurat pula.
Bayangkan jika data masuk terlambat lebih dari satu minggu, akan terjadi penumpukan data di waktu belakangan, sehingga angka terlihat melonjak tinggi. Di satu sisi, mungkin saja memang terjadi lonjakan kasus positif karena mobilitas warga yang meningkat, maupun menurunnya ketaatan warga terhadap protokol kesehatan. Namun, di sisi lain pengambil keputusan bisa saja beranggapan bahwa lonjakan itu terjadi karena data minggu-minggu sebelumnya baru dapat diintegrasikan sekarang lantaran terlambat masuk.
Pengambilan keputusan dalam menangani wabah ini dapat semakin baik bila pemerintah, dalam hal ini Satgas, mampu mengatasi masalah keterlambatan data masuk dari daerah, menangani integrasi data dengan cepat dan akurat, melakukan filtering yang cermat sehingga analisis betul-betul dilakukan atas data yang benar. Sebagai fundamen dari semua itu ialah data yang jujur, bukan data yang dimanipulasi untuk pencitraan publik. Ketidakjujuran dalam data hanya akan melahirkan keputusan yang salah, yang berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
