“Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.”
-- James Freeman Clarke (1810-1888)
Kegaduhan politik yang terjadi saat ini sebenarnya dapat dihindari apabila para elite politik kita telah naik kelas menjadi negarawan—figur yang sudah selesai dengan kepentingan pribadi dan lebih memikirkan masa depan bangsa ini. Secara sederhana, James Freeman Clarke (1810-1888) meringkaskan perbedaan sosok politisi dan negarawan seperti ini: “Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.”
Sayangnya, betapa sukar kita menemukan negarawan saat ini. Sebagian orang dikesankan oleh sekelompok masyarakat sebagai negarawan, namun ternyata gagal bersikap adil dalam menilai banyak persoalan. Figur-figur ini terlihat belum leluasa menggunakan kecerdasan empatetiknya untuk memahami berbagai sudut pandang yang berlainan serta menawarkan jalan keluar yang arif. Kita hidup di tengah kelangkaan negarawan sekelas Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Natsir.
Di masa yang belum lama ini, kita masih memiliki figur seperti Gus Dur dan Habibie. Keduanya tidak lagi dibelit oleh kepentingan pribadi, umpamanya memikirkan masa depan politik anak-anak mereka, sebab tidak ada yang terjun ke dunia politik praktis. Tidak ada kepentingan yang merintangi mereka untuk bertemu dengan siapa saja. Keduanya leluasa menerima siapapun dan memberi sumbang saran tanpa beban konflik kepentingan.
Dua orang presiden lainnya sebenarnya dapat memainkan pula peran sebagai negarawan, menjadi ruang bagi golongan manapun untuk mencurahkan hati, menjadi tempat meluaskan horison pandangan mengenai berbagai isu, serta menjadi kanal untuk menemukan jalan keluar. Sayangnya, masa depan politik anak-anak mereka menjadi beban pikiran yang menyita waktu. Begitu pula, presiden kita yang sekarang juga tengah mengorbitkan anak dan menantunya. Adanya kepentingan yang lebih sempit menyulitkan para politisi senior ini untuk naik jenjang ke kelas negarawan.
Elite yang berada di jajaran berikutnya terlihat juga masih dibelit oleh beban pikiran mengenai partai politik dan karir politik masing-masing. Para menteri kabinet, yang seharusnya mampu beranjak ke jenjang berikutnya untuk nanti menjadi negarawan, juga membagi kesetiaannya: kepada Presiden sebagai atasan dan kepada partai politik asalnya serta masa depan politiknya sendiri. Di saat mereka mengabdi kepada negara, mereka juga sedang berpikir tentang masa depan partainya dan belum selesai memikirkan karir politiknya. Bahkan sebagian di antaranya juga tengah menyiapkan masa depan politik anak-anak mereka, antara lain melalui pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.
Politisi kita, pun para elitenya, terjebak pada tujuan jangka pendek: memenangkan pemilihan legislatif, memenangkan pemilihan kepala daerah, dan puncaknya memenangkan pemilihan presiden—setidaknya mereka ingin berkontribusi terhadap kemenangan itu bila tidak mungkin maju sendiri. Tugas jangka panjang untuk semakin mendewasakan demokrasi kita dan menyiapkan kepemimpinan generasi mendatang secara terbuka, nyaris luput dari perhatian mereka—jikalaupun ada, perhatian itu hanya sedikit dan terfokus pada orang-orang terdekat.
Di tengah kegaduhan sosial dan politik yang berulang-ulang terjadi, rakyat dikepung oleh kepentingan para elite politik, yang sebagian di antaranya sekaligus pebisnis besar atau setidaknya memiliki relasi yang erat dengan pebisnis kelas kakap. Rakyat kebingungan mencari negarawan yang mampu memandu bangsa ini menuju masa depan yang dicita-citakan para pejuang Republik ini. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
