Pemerintah Republik Indonesia per tanggal 13 Januari 2021 telah memulai program vaksinasi
kepada seluruh elemen masyarakat yang pelaksanaannya dibagi menjadi 4 tahapan dengan sasaran
yang telah ditentukan. Pelaksanaannya dilakukan pada Januari 2021-Maret 2022. Hingga sampai
tulisan ini dibuat pemerintah telah sampai tahap kedua vaksinasi dengan sasaran petugas pelayanan publik dan masyarakat lansia 60 tahun keatas.
Program vaksinasi ini tentu saja merupakan program tindakan dari pemerintah dalam menangani kasus penyebaran Covid-19 yang cepat meluas dan sulit untuk dikendalikan. Tetapi tak hanya penyebaran Covid-19 saja yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah, Penyebaran hoaks juga termasuk hal yang sampai saat ini masih menjadi musuh bagi pemerintah dalam merencanakan bahkan menjalankan sebuah kebijakan baru untuk masyarakat. Khususnya dalam
pelaksanaan program vaksinasi ini.
Penyebaran hoaks di era digital seperti sekarang nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah
di kalangan masyarakat. Era digital yang serba cepat juga memberikan kecepatan kepada Hoaks
yang tersebar didalamnya. Penyebaran Hoaks dapat terjadi dalam hitungan jam, menit bahkan
detik dengan sekali tap tombol share.
Pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu dari sekian banyak program kebijakan pemerintah yang
pelaksanaannya terganggu akhibat beredarnya berita bohong atau hoaks di masyarakat tentang
kebijakan tersebut. Banyaknya hoaks yang beredar dapat berpengaruh kepada kelancaran
Vaksinasi ini yang memang membutuhkan partisipasi dari masyarakat agar dapat bersama
menyudahi pandemi ini.
Lantas apa penyebabnya?
1. Media Sosial
Seiring kemajuan teknologi yang menghadirkan kecepatan dalam penyebaran informasi,
Masyarakat kini mengandalkan media sosial sebagai pusat informasi dalam mencari tahu
berita-berita terkini seputar pemerintah maupun hal menarik lainnya.
Kemajuan ini memberikan dampak positif serta negatif bagi Pemerintah dan masyarakat.
Positifnya, media sosial dapat digunakan pemerintah dalam memberikan informasi dengan
jangkauan yang luas, membangun interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah,
menyosialisasikan kebijakan yang tengah dijalankan, dan sebagainya. Negatifnya tindak
kejahatan seperti penyebaran hoaks dapat dengan mudah tersebar.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah informasi yang ia terima menjadi salah satu
penyebab penyebaran hoaks ini semakin luas. Seharusnya masyarakat tidak dengan mudah
mempercayai sebuah informasi yang ia dapat, dengan memastikan darimana sumber informasi
tersebut apakah bisa dipercaya atau tidak.
Dengan minimnya kesadaran ini masyarakat biasanya cenderung langsung percaya dan segera
menyebarluaskannya karena menganggap berita tersebut merupakan berita valid yang pada
akhirnya semakin memperburuk keadaan.
3. Kurang efektifnya Sosialisasi yang dilakukan
Tersebarluasnya informasi hoaks juga bukan sepenuhnya oknum penyebar dan penerima.
Tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan yang akan
diterapkan juga menjadi salah satu faktor penyebab informasi hoaks.
Kesimpulannya, untuk mencegah informasi hoaks di lingkungan pemerintah dan masyarakat
terkait dengan penerapan sebuah kebijakan tertentu diperlukan kerjasama yang baik antara
pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jika pemerintah melakukan sosialisasi yang baik dan
masyarakat tidak percaya dan tidak turut menyebarluaskan hoaks yang beredar, maka tentu saja
pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik pula
Ikuti tulisan menarik Krisna Firmansyah lainnya di sini.
