Salah satu buntut rame-rame kritik BEM-UI kepada Presiden Jokowi ialah terungkapnya informasi, sebagaimana diberitakan berbagai media massa, bahwa Rektor UI Prof. Ari Kuncoro menjabat Wakil Komisaris Utama BRI. Ombudsman Republik Indonesia pun sudah menyatakan bahwa rangkap jabatan itu melanggar aturan mengenai statuta Universitas Indonesia. Apakah Prof. Ari tidak mengetahui bahwa ia melanggar aturan statuta perguruan tinggi yang ia pimpin? Ini yang perlu dikonfirmasi, tapi ia profesor loh.
Bagi banyak orang, menjadi komisaris itu lebih oke ketimbang menjadi direksi, sebab tidak perlu setiap hari berkantor, ketemu orang ini ketemu orang itu, rapat ini rapat itu. Ada pula sih komisaris yang serius dan bekerja sungguh-sungguh. Tapi, tempo.co juga pernah menulis bahwa ada kursus kilat bagi orang-orang tertentu yang diplot duduk di kursi komisaris BUMN [https://koran.tempo.co/read/berita-utama/465527/pelatihan-bagi-komisaris-dari-kalangan-relawan-jokowi?]. Bayangkan, sudah ditunjuk menjadi komisaris tapi masih dikursuskan, lantas kursus apa? Apakah kursus tentang cara membaca laporan keuangan perusahaan?
Kontroversi mengenai penunjukan relawan Jokowi-Ma’ruf sebagai komisaris BUMN memang sempat mewarnai ruang publik. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir tetap jalan terus dan menempatkan para relawan dan pendukung di perusahaan negara. Apakah sebagai komisaris mereka betul-betul sibuk mengawasi kerja para direksi maupun memelototi laporan keuangan perusahaan? Entahlah. Nyatanya, sebagian orang yang ditunjuk jadi komisaris kelihatannya punya waktu luang untuk berkomentar di medsos mengenai hal-hal di luar tanggung jawabnya sebagai komisaris. Bahkan, ada komisaris BUMN yang memaki-maki orang lain di medsos.
Di masa sekarang, komisaris perusahaan memang posisi yang menggiurkan mengingat gaji dan fasilitasnya. Di samping ada yang jadi komisaris sebagai balas budi, ada pula perusahaan yang memang memerlukan komisaris dengan spesifikasi tertentu. Perusahaan seperti ini lazim memburu mantan pejabat, bahkan sekelas menteri. Tak heran bila para mantan menteri atau pejabat tinggi, sipil maupun bukan sipil, tidak pusing-pusing mencari kantor baru dan aktivitas baru. Banyak perusahaan yang menunggu kedatangan mereka.
Bahkan ada seorang mantan menteri yang menjabat komisaris di empat perusahaan berbarengan. Ketika banyak orang mencari pekerjaan, ada yang kelebihan pekerjaan. Yah, ini memang rezekinya—istilahnya, rezeki tidak kemana. Ada pula yang sudah selesai bertugas di satu perusahaan, perusahaan lain sudah menunggu. Ngantri, sebab ada komisaris yang tidak mau merangkap jabatan di sejumlah perusahaan secara bersamaan.
Mantan pejabat tinggi, apa lagi menteri, memang banyak dicari perusahaan untuk menduduki kursi komisaris. Di samping karena pertimbangan kompetensi, misalnya, perusahan membutuhkan komisaris mantan pejabat karena alasan dan pertimbangan tertentu. Di antaranya, mantan menteri dikenal masyarakat luas, punya jejaring yang beragam, pengaruhnya masih ada, dan punya akses ke sumber daya yang mungkin diperlukan perusahaan. Ada nilai tambah yang dibawa komisaris yang mantan pejabat tinggi.
Nah, cara berpikir pemilik dan manajemen perusahaan seperti itu dipahami benar oleh Bung Hatta. Beliau pun pernah ditawari kursi komisaris oleh banyak perusahaan setelah melepaskan jabatan wakil presiden. Tawaran itu datang dari perusahaan swasta nasional, perusahaan negara, maupun perusahaan asing. Sebagai orang yang matang pula di dunia politik, beliau mengerti benar apa yang sebenarnya dimaui oleh perusahaan itu.
Walaupun Bung Hatta seorang ekonom, tapi beliau tahu bahwa perusahaan itu tidak membutuhkan Bung Hatta sebagai komisaris yang bertugas memelototi uang keluar masuk kas perusahaan, tapi karena pertimbangan lain. Apa? Beliau mantan wapres, sangat dikenal, berpengaruh, pribadi yang terhormat dan berintegritas tinggi, sehingga kehadiran Bung Hatta sebagai komisaris akan sangat menguntungkan perusahaan.
Seandainya Bung Hatta bersedia sekedar dicantumkan namanya saja, perusahaan akan mau menyediakan gaji tinggi untuk beliau. Namun, Bung Hatta menolak seluruh tawaran. Padahal beliau tengah mengalami kesulitan finansial dan harus berhemat ketat agar tetap bisa membayar langganan listrik. Bung Hatta mengerti benar bagaimana seharusnya seorang mantan pejabat tinggi, apa lagi setingkat wakil presiden, berperan. Bung Hatta telah menempatkan diri sebagai negarawan yang memberi teladan bagi rakyatnya, yang di masa sekarang teramat sukar ditemukan bandingannya. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
