Diterjang Pandemi, Mampukah Ekonomi rakyat pulih?
KOMITMEN pemerintah sangat besar bagi keberlangsungan hajat hidup dan kemaslahatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini. Tahun anggaran 2021 ini, anggaran sebesar Rp 1.439,9 triliun disiapkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kontribusi nyata pemerintah yang semestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, misalnya, menjadikan strategi pertumbuhan ekonomi menjadi penting dilakukan. Outlook pertumbuhan ekonomi mendatang diyakini sangat bergantung, diantaranya, pada bagaimana upaya pengendalian pandemi dan dampaknya. Selain itu juga pada respon kebijakan ekonomi yang tepat serta penciptaan lapangan kerja.
Sejumlah modal dana pemerintah pun disiapkan khusus mendukung pelaku ekonomi untuk realisasi Program PEN ini. Dana itu darti belanja negara, penempatan dana, penjaminan, penyertaan modal negara dan investasi pemerintah. Selain bagi UMKM, dana pemerintah melalui Program PEN ini juga diperuntukkan bagi BUMN dan perbankan.
Bahkan, pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian Program PEN 2022 untuk tetap mengantisipasi dampak pandemi. Fokus Program PEN ditetapkan untuk kebutuhan penanganan kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun dan untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 153,7 triliun. Alokasi anggaran PEN ini masih ditambah dengan rincian subsidi bunga dan penjaminan modal kerja, korporasi dan dukungan stimulus kredit bagi UMKM.
Menjamin Kebermanfaatan
Evaluasi serapan dan efektifitas kemanfaatan program PEN harus ditingkatkan, mengingat memasuki masa akhir tahun anggaran 2021. Jika sasaran program PEN sudah mengcover semua penerima manfaat, maka akan lebih mudah dilihat kontribusi positifnya. Evaluasi keberlanjutan dan cakupan pemanfaatannya perlu dilakukan lebih ketat.
Kontribusi Program PEN bagi pelaku usaha misalnya, tentu harus benar-benar sesuai tujuan kebijakan tersebut. Yakni, bagaimana bisa menciptakan kondisi perekonomian pulih kembali, keluar dari situasi sulit dan keterpurukan. Pemanfaatan program ini harus efektif, melihat kondisi sebenarnya sasaran penerima, sekaligus sejauh mana potensinya untuk bisa kembali bangkit bahkan lebih berkembang.
Dalam konteks ini, maka audit surveilans sangat penting dan tak boleh dilewatkan dalam evaluasi kemanfaatan Program PEN. Dengan ini, maka akan lebih memotivasi kelompok penerima manfaat atau yang kebetulan pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Dari hasil audit surveilans ini, maka bisa lebih diperhatikan sasaran penerima manfaat yang potensial dan kompetitif lah, yang selanjutnya paling tepat memanfaatkan Program PEN.
Maka dari itu pula, pola pikir pemanfaatan bantuan dan stimulus melalui Program PEN, penting diarahkan pada semangat pemberdayaan, bukan sebagai program karikatif semata. Dengan mindset penerima yang tidak tepat tersebut, program PEN dikhawatirkan akan termanfaatkan secara kurang tepat pula. Terlebih, jika bantuan cenderung digunakan untuk yang habis pakai untuk kebutuhan konsumtif yang bukan primer.
Berbagai bantuan subsidi dan stimulus bukanlah aji mumpung sebagai perhatian pemerintah yang cuma-cuma. Sebaliknya, dukungan pemerintah melalui Program PEN perlu dipahami sebagai ikhtiar menggerakkan sendi-sendi penting perekonomian untuk tujuan kemaslahatan dan kehidupan yang lebih berdaya.
Akan disayangkan tentunya, manakala berbagai bantuan dan stimulus justru menempatkan masyarakat atau penerima dalam zona nyaman. Bahkan, menjadikan masyarakat lebih suka masuk kategori miskin hanya untuk mendapat bantuan. Apalagi, jika bantuan dan insentif yang diterima tidak serta merta bisa menumbuhkan daya juang dan etos kerja penerima jadi meningkat. Sikap mudah pasrah dan pemalas, karena sudah pasti mendapatkan bantuan akan kontraproduktif dengan tujuan Program PEN sendiri.
Hasil survei Peranan Program Prakerja di Masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan Lembaga CSIS selama periode 27 Juli sampai 2 Agustus 2021 cukup memprihatinkan dan penting disikapi. Survei ini menyasar sampel penerima Kartu Prakerja secara acak, dan mewawancarai 5.435 responden by phone.
Dari laporan survei CSIS ini, didapati diantaranya pemanfaatan insentif bantuan Kartu Prakerja oleh responden penerima. Yakni, paling banyak justru dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan (86,7%), membayar tagihan listrik (63,4%), menambah modal usaha (42%) dan kebutuhan biaya transportasi. Bahkan, ada responden yang menyatakan bantuan insentif digunakan untuk membayar biaya pendidikan, sewa kos (16,1%), dan membayar utang (11,9%). (*)
Ikuti tulisan menarik Choirul Amin lainnya di sini.
