Jakarta - Di era internet of everything, hubungan masyarakat (humas) pemerintah dituntut untuk berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani informasi pada publik.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat memerlukan sinergitas kehumasan agar strategi komunikasi bisa dijalankan dengan baik.
“Humas berpengaruh dalam membangun dan mempertahankan citra, sehingga tercipta
komunikasi yang baik dan bermanfaat antar-instansi dengan masyarakat. Oleh karena
itu, dibutuhkan manajemen kehumasan yang andal serta kompeten untuk membangun
citra organisasi yang baik di mata publik,” kata Razilu saat memberi sambutan pada
acara ‘Kumham PR Summit 2021’ yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La pada
Kamis, 23 November 2021.
Humas Kemenkumham sebagai instrumen penting dalam mendiseminasi informasi
kebijakan, undang-undang dan program pemerintah dituntut untuk kreatif menciptakan
konten digital yang mengikuti tren masa kini dan memanfaatkan teknologi digital.
“Humas harus mampu mengemas informasi tersebut dalam bahasa yang mudah
dimengerti masyarakat,” ucap Razilu.
Selain itu, Konsultan Strategi Komunikasi Kemenkumham Bane Raja Manalu
mengatakan bahwa Humas Kemenkumham harus dapat menggunakan/memanfaatkan
kanal internal institusi, seperti media sosial (Instagram, Twitter atau Facebook) maupun
website unit kerja masing-masing.
Menurutnya, strategi dan standar operasi dalam menyampaikan informasi juga perlu
dibuat berdasarkan analisis target audiens yang jelas. Tujuannya agar konten yang
dibuat dapat tidak hanya menjadi rujukan yang bernilai informatif dan edukatif. Namun,
juga bisa menghibur dan menarik simpati masyarakat untuk memenangkan hati “Di samping itu, penting juga untuk memiliki relasi yang baik dengan media di era
internet ini. Salah satunya dengan merespon pertanyaan mereka secara cepat dan
tepat,” kata Bane.
Sementara itu, ‘Kumham PR Summit 2021’ merupakan ajang penguatan manajemen
kehumasan di seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik dari
unit pusat, kantor wilayah, hingga ke unit pelaksana teknis (UPT). Lebih lanjut, Pranata Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Dimas Zainuddin Sukmajatnika mengatakan PR Kumham Summit harus rutin diadakan tidak hanya dari DJKI, tapi juga dari eselon I lainnya. “Ini penting untuk meningkatkan dan menjaga sinergi kehumasan di lingkungan Kemenkumham. Humas saat ini sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, sudah menjadi garda terdepan hubungan antara instansi pemerintah dengan publik, maka dari itu harus terus dibenahi dan ditingkatkan kinerjanya,” ujar Dimas.
Diselenggarakan selama dua hari mulai dari tanggal 23-24 November 2021, seluruh
peserta Kumham PR Summit 2021 diberi pembekalan materi oleh para ahli di bidang
kehumasan.
Hadir pada kegiatan di antaranya, Nia Sarinastiti dari Dewan Pakar BPP Perhumas;
Heni Susila Wardoyo, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham;
Lestari Nurhajati, Wakil Rektor IV The London School of Public Relations Jakarta; Dwi
Astuti, Kasubdit Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan; Arif
Mujahidin, Corporate Communication Director Danone Indonesia.
Selain itu, terdapat pula narasumber lain yaitu, Iman Sjafei, Cofounder Sepikul
Indonesia; Susangga Surya Alam, Head Of Brand Communication at Narasi.tv; Wani
Sabu, Executive Vice President Sentra Layanan Digital BCA; Nico Herry Janto, Kepala
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan; serta
Yudistiro Yanuarianto, Manajer Contact Center & Service Desk PT Indonesia Comnets Plus
Ikuti tulisan menarik Fandy Syah lainnya di sini.
