Kiat Politikus Agar Terkenal: Mengumpat, Mengelak dan Minta Maaf - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Mantan Caleg PKS, Edy Mulyadi. Foto: Andita Rahma/Tempo

Adjat R. Sudradjat

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 26 Januari 2022 12:21 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Kiat Politikus Agar Terkenal: Mengumpat, Mengelak dan Minta Maaf

    Setelah ramai jadi perbincangan hangat dan viral di media sosial, disertai hujatan, ujung-ujungnya, mantan caleg PKS Edy Mulyadi dan politisi PDIP Arteria Dahlan menyatakan permintaan maaf.  Sebelumnya mereka tampil begitu pongah dan gagah, kini hanya serupa pecundang yang kalah sebelum bertarung di arena seorang ksatria jantan yang sesungguhnya. Menggelikan.

    Dibaca : 2.711 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Dalam dunia politik, selalu saja terjadi hal-hal yang menggelitik untuk diulik. Yang awalnya dianggap intrik bak adu jangkrik, ternyata berujung mati langkah setelah kena skak-mat, dan berkilah disertai permintaan maaf. 

     

    Sebagaimana halnya yang terjadi belakangan ini. Seorang bernama Edy Mulyadi. Dengan pongah dan berapi-api, menolak pembangunan IKN Nusantara yang dibarengi caci-maki terhadap pemerintahan Jokowi. 

    Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Ketua Umum partai Gerindra, pun jadi sasaran. Disebut sebagai macan yang mengeong oleh yang bersangkutan. 

    Demikian juga pulau Kalimantan, yang merupakan pulau terbesar kedua setelah Papua, dan yang saat ini terpilih menjadi lokasi ibukota negara yang baru untuk menggantikan Jakarta, disebut kader PKS tersebut sebagai "tempat jin buang anak", dan pasarnya "genderuwo, kuntilanak". 

    Maka tak ayal lagi, kader partai Gerindra dari provinsi Sulawesi Utara yang mendengar Prabowo Subianto disebut sebagai "macan yang mengeong", langsung melaporkan Edy Mulyadi ini ke aparat kepolisian setempat - Polda Sulut, tentunya. 

    Begitu pula warga Kalimantan tak kalah berangnya. Berbagai elemen masyarakat langsung mengambil sikap. Menuntut Edy Mulyadi untuk segera meminta maaf. Malahan tak sedikit dari mereka (warga Kalimantan), yang mengancam politikus PKS ini untuk diadili berdasarkan hukum adat. 

    Tanpa harus menunggu lama lagi, Edy Mulyadi muncul kembali. Kali ini tidak berapi-api, seperti kemunculannya pertama kali. Dengan mimik muka memelas yang bersangkutan ternyata memberikan klarifikasi. Ihwal pernyataannya terkait IKN tempo hari. 

    Tapi tidak ditujukan kepada Prabowo Subianto, dan hanya bagi warga Kalimantan saja. Juga hanya soal ungkapan "tempat jin buang anak", bukan "pasarnya genderuwo dan kuntilanak". 

    Dijelaskannya soal "tempat jin buang anak", adalah idiom yang menggambarkan tentang tempat yang terpencil dan jauh. "Sama sekali bukan untuk menghina warga Kalimantan," katanya dengan mimik wajah yang dibuat bersungguh-sungguh. 

    Menyaksikan "sinetron" politikus yang kerap bikin sensasi yang kontroversi seperti ini, publik pun meragukan ketulusan hati permintaan maaf seorang Edy Mulyadi.  

    Sebagaimana halnya dengan politikus PDIP yang juga baru-baru ini yang meminta Jaksa Agung supaya memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara bahasa Sunda. 

    Setelah ramai jadi perbincangan hangat, dan viral di media sosial, disertai hujatan yang disertai ancaman dari pihak yang menjadi korban sasaran tembak, toh, ujung-ujungnya, baik Edy Mulyadi maupun Arteria Dahlan pun menyatakan permintaan maaf. 

    Ya, setelah sebelumnya tampil begitu pongah dan gagah, ternyata akhirnya mereka, Edy Mulyadi dan Arteria Dahlan, serupa pecundang yang kalah sebelum bertarung di arena seorang ksatria jantan yang sesungguhnya. 

    Yang menggelikan, sekaligus membikin publik semakin faham akan perilaku politikus adalah pernyataan induk partai politik tempat yang bersangkutan bernaung selama ini. 

    Pernyataan berbau bantahan dari juru bicara PKS yang menyebut Edy Mulyadi bukan kader partai yang mentasbihkan diri sebagai partai dakwah itu ternyata suatu kebohongan belaka. 

    Buktinya, mantan presiden PKS, yang juga mantan Menkominfo, Tifatul Sembiring, ikut-ikutan "membela" seorang Edy Mulyadi. Berbagai media massa mengangkat pernyataannya yang mengklarifikasi ihwal ungkapan "tempat jin buang anak". 

    Sehingga publik pun berkesimpulan, kata yang pantas dan tepat bagi sikap politikus seperti itu, adalah "munafik" yang lihai memutar-mutar balik ucapan, tapi bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya 

    Seperti juga ungkapan "pernyataan yang bersangkutan merupakan pernyataan pribadi, dan bukan sikap partai", adalah suatu pernyataan sebagai bentuk cuci tangan, sekaligus bela diri dari partai politik manapun ketika salah seorang kadernya bersikap kontroversial, adalah pernyataan basi yang penuh dengan kemunafikan. 

    Sehingga apa pun alasannya, meskipun mencoba untuk mendadak menjadi seorang ahli bahasa sekalipun, dengan membuat penafsiran, atau juga penjelasan suatu ungkapan, publik pun tetap tidak bisa diakali begitu saja. 

    Karena apabila dirunut dari awal, bagaimana Edy Mulyadi, maupun Arteria Dahlan, melontarkan kata-kata dari mulutnya, dengan mimik wajah dan gestur tubuhnya, selain penuh emosi, juga disertai dengan sikap yang melecehkan.  

    Oleh karena itu, memang benar, tak ada manusia yang sempurna, berbuat baik dan salah sudah menjadi kodratnya. Akan tetapi jika kesalahan serupa terus berulang dilakukan, apa lagi kesalahannya itu dianggap sebagai suatu hal yang bertentangan dengan adat-istiadat, norma kesopanan, dan aturan perundangan (SARA), hingga berujung menjadi ancaman terjadinya perpecahan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, apakah masih tetap akan dibiarkan? 

    Inilah masalahnya.  

    Sebagai sesama manusia, bagi yang berbuat salah, atau dengan kata lain kekeliruan, kita wajib untuk memaafkan, tapi di negara ini, konon hukum merupakan Panglima Tertinggi. 

    Maka paling tidak untuk memberi efek jera, bagi siapa pun yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan perundangan, suka maupun tidak, hukum harus tetap ditegakkan.  

    Apa lagi bagi para politikus yang sejatinya merupakan representasi berdirinya negara ini. Pengawal konstitusi lagi, tentunya. Jangan hanya ingin mendapatkan "reward" saja, tapi "punishment" pun harus siap dihadapi sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang bertolak belakang dengan norma, maupun aturan perundang-undangan.***



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.