Isu Reshuffle Kabinet dan Watak Politikus Kemaruk Kekuasaan - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Adjat R. Sudradjat

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 31 Maret 2022 12:32 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Isu Reshuffle Kabinet dan Watak Politikus Kemaruk Kekuasaan

    Isu reshuffle kabinet di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng dan solar, memperjelas watak para politikus yang kemaruk dan tamak kekuasaan. Norma dan etika tak dipedulikan lagi. Mereka dengan jelas menampilkan wajahnya sebagai pemuja Machiavelli. 

    Dibaca : 2.205 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Aroma persaingan jelang pesta demokrasi 2024 mendatang, semakin mempertegas kemaruk para politikus dalam berebut kursi kekuasaan. Norma dan etika tak dipedulikan lagi. Mereka dengan jelas menampilkan wajahnya sebagai pemuja Machiavelli

    Bahkan di saat rakyat tengah kelabakan akibat langka dan mahalnya harga minyak goreng, ditambah lagi saat ini dengan terjadinya kelangkaan minyak solar bersubsidi di berbagai daerah, tampaknya sudah tidak dihiraukan oleh mereka. 

    Padahal turun dan naiknya elektabilitas partai politik bergantung kepada para konstituennya. Disukai atau dibenci sebuah parpol, suara rakyat banyak yang menentukan. 

    Akan tetapi mereka justru malah terjebak dengan cara bermain api. Beberapa partai politik lebih memilih jalan pintas yang pragmatis. Merapatkan barisan di pusaran kekuasaan, bisa jadi merupakan bentuk ketidakmampuan mereka mewujudkan visi dan misinya yang selalu ditawarkan kepada para konstituennya. 

    Mereka menganggap dengan mendapatkan kue kekuasaan,  politik transaksional masih akan terus dilakukan. Dengan mengantongi modal yang tebal, mereka jadi semakin percaya diri. Suara konstituen pun akan dapat dibeli seperti yang selalu terjadi setiap pemilu sebelumnya.  

    Sehingga tidak aneh lagi, ketika isu reshuffle kabinet Indonesia Maju belakangan ini ramai diperbincangkan, terlebih lagi dengan kehadiran anggota koalisi pemerintah dari PAN pimpinan Zulkifli Hasan, tampaknya ada pimpinan partai politik belingsatan seperti sedang kebakaran jenggotnya saja. 

    Adalah ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar, dengan kehadiran partai berlambang matahari putih dengan latar biru itu di dalam koalisi pemerintahan Jokowi, seperti tengah dilanda kegusaran bercampur kecemasan yang tiada terkira. 

    Sikap Muhaimin Iskandar yang gusar dan cemas lantaran bisa jadi kue kekuasaan yang sedang digenggamnya khawatir akan direbut oleh Zulkifli Hasan, secara vulgar diteriakkannya dengan menebar sebuah ancaman. Barang siapa yang berani mengganggu-gugat posisi para menteri yang berasal dari PKB, maka akan terjadi perang seperti Rusia versus Ukraina. 

    Bahkan yang paling jelas, adalah ketika Presiden Joko Widodo  memberikan pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3) tersebut adalah Rp 400 triliun, yang diharapkan hingga Mei 2022 sudah tercapai. 

    Namun, hingga kini Jokowi melihat belanja kebutuhan sejumlah kementerian/lembaga kebanyakan berasal dari barang-barang impor. Alhasil dia geram dan mengancam akan melakukan reshuffle kepada menteri-menterinya yang tidak berkontribusi dalam target TKDN tersebut. 

    Sikap Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Jokowi di atas, begitu tampak jelas direspon dengan pernyataan yang cenderung menunjukkan sikap sombong oleh Ketum PKB yang kerap disapa Cak Imin, ini dengan mengatakan, “Mana ada yang berani senggol PKB?". 

    Ya, bukannya bercermin diri. Melakukan instrospeksi. Paling tidak mengevaluasi, sejauh mana kinerja kader-kader PKB di Kabinet Indonesia Maju selama ini. Adakah prestasi mereka yang setidaknya dapat dijual dalam kampanye jelang pemilu mendatang? 

    Inilah masalahnya. 

    Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, beberapa waktu yang lalu justru malah telah membuat peraturan yang tentang dana jaminan hari tua (JHT) yang dianggap merugikan para pekerja. Meskipun kemudian aturan tersebut kembali direvisi, tapi ternyata sudah kadung membuat Ida dianggap tidak becus mengurus urusan para buruh di Indonesia. 

    Begitu juga dengan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar, yang notabene adalah adiknya Cak Imin. Dianggap masyarakat hanya bisa membuat kegaduhan saja dengan aturan yang saling bertolak belakang.

    Sebagaimana tentang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang  Badan Usaha Milik Desa. Lebih jelasnya dalam pasal 73 Peraturan Pemerintah tersebut. 

    (Baca: Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan BUMDES yang Menimbulkan Kegaduhan)

    Hal-hal tersebut sudah barang tentu tidak populis, dan bisa jadi justru malah akan menimbulkan berkurangnya jumlah suara dukungan dalam Pemilu 2024 yang akan datang. 

    Terlebih lagi di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekarang ini. Terutama di saat bulan Ramadhan dan lebaran nanti. Rasanya akan lebih elegan apabila PKB membuat gebrakan yang dapat mengurangi beban yang menghimpit rakyat banyak. ***

    Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












    Oleh: Dwi Kurniadi

    Sabtu, 13 Agustus 2022 09:06 WIB

    Sajadah Basah

    Dibaca : 2.477 kali

    Sebuah Puisi karya Dwi Kurniadi