Bahasa Politik yang ada di Indonesia Selama Masa Orde Baru

Sejarah Bahasa politik Indonesia

Bahasa memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk berkomunikasi satu manusia dengan manusia lain disekitarnya. Pada masa kepemimpinan Bung Karno, beliau mencetuskan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang netral walaupun notabennya memiliki kesamaan dengan bahasa melayu Malaysia. Indonesia memiliki suku dan bahasa yang banyak, akan sulit jika memilih diantara salah satunya karena akan ada ego dari masing-masing golongan tertentu, yaitu sukuisme yang akan mempengaruhi.

Secara politik, keberadaan bahasa Indonesia berperan besar dalam proses integrasi bangsa Indonesia yang   dimulai pada abad ke- 16 sampai abad-20 melalui Gerakan kebangsaan hingga terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1947. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi telah memainkan peran penting sampai sekarang. Bahasa di bidang politik menjadi ruang paling bebas dan terbuka, terlebih lagi bahasa politik digunakan untuk meraih kekuasaan. Contoh berlaku pada Spanduk dan Banner yang terpampang di sejumlah pinggir jalan besar pada saat jelang pemilu. Menampakkan sejumlah nama anggota partai serta visi misinya jika menjadi pemimpin.

Pandangan politik yang terjadi di Indonesia pada saat ini sangat lah beragam. Sejumlah berita mengenai Politik di Indonesia saat ini dan peristiwa-peristiwa yang terjadi manyangkut politik sedang menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah pemerintah berada di bawah otoriter selama 30 tahun, politik Indonesia banyak mengalami pemburuan pada kekuasaan dan politik masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Lama doktrinasi politik dilakukan menggunakan ragam bahasa yang keras dan bombastis pada kosa kata ”revolusi”. Sedangkan pada masa Orde Baru kata yang digunakan “pembangunan”. Adanya pembangunan dalam politik di Indonesia diperlukan pemimpin yang mendahulukan stabilitas nasional.

Dalam Orde Baru tidak ada lagi golongan anti revolusi yang ada ialah kelompok anti pembangunan. Bahasa yang dipakai dalam berbagai penuturan banyak  yang bersifat perintah halus. Pada saat itu juga dikenal banyak ungkapan-ungkapan pelembut atau eufemisme yang sudah bergeser dari makna sebenarnya. Penggunaan eufemisme merupakan suatu perilaku perusakan bahasa, bentuk paling sederhana dari ketidakjujuran dalam suatu informasi.

Kata ”korupsi” diganti dengan “komersialisasi jabatan” pada kata komersialisasi termasuk kepada kata yang baik yaitu berdagang. Makna yang di ketahui tidak terlalu keras dan tidak terlalu menyakitkan. Dengan begitu eufemisme memiliki dua dampak buruk yaitu bisa meniadakan kontrol sosial dan membuat masyarakat tidak jeli dengan perkembangan politik yang sedang terjadi jika terus-menerus di berikan kata penghalusan berikut. Jika sama-sama kita lihat Orde Baru sangat kurang berhati-hati dalam memperlakukan politik kebahasaan.