Tidak banyak partai politik yang memiliki calon presiden dari lingkungan dalamnya sendiri. Sejauh ini baru Gerindra yang tegas menyatakan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden. Pilihan untuk tetap berkoalisi dengan PKB tampaknya tidak akan berubah, walaupun kepastian mengenai siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo belum pasti.
Muhaimin Iskandar sendiri berminat untuk menjadi cawapres Prabowo, sebab keinginannya untuk jadi capres dari PKB terbentur realitas politik, termasuk hasil survei popularitas dan elektabilitasnya yang tidak cukup menggembirakan. Bahkan, berkembang suara-suara untuk menusung figur lain yang lebih mewakili NU yang dianggap sebagai konstituen asal PKB. Sebutlah di antaranya Khofifah Indarparawansa.
Golkar juga berusaha mengusung kadernya sendiri, ketua umum Airlangga Hatarto. Tapi tampaknya juga tidak mudah, sebab hingga kini—seperti halnya Muhaimin—popularitanya tidak mencolok. Keduanya tidak sekuat Prabowo. Meskipun berkoalisi dengan PPP dan PAN, tapi bukan berarti kedua partai sekutu ini akan mendukung pencalonan Airlangga. Belakangan, PPP bahkan melirik Erick Thohir, sedangkan PAN menggosok-gosok Ganjar Pranowo. Akankah KIB bubar jalan sebelum bertempur?
Tapi mungkin saja skenario lain juga dipikirkan elite politik, yaitu menggabungkan KIB dengan PDI-P, yang hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda mau berkoalisi dengan siapa dan akan mencapreskan siapa. Ganjar jadi capres, Airlangga jadi cawapres—alternatif yang bagi elite PAN paling realistis. Bagi PPP dan PAN mungkin ini pilihan masuk akal, sebab elite kedua partai memikirkan bagaimana caranya agar bisa bertahan di pemerintahan dan mengambil keuntungan dari popularitas Ganjar.
Di sayap lain ada Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat, namun belum ada kesepakatan siapa pendampingnya. PKS ingin Ahmad Heryawan dan Demokrat ingin Agus Harimurti. Nasdem tak setuju cawapres Anies kader partai. Alasannya: jika tidak ada kader partai yang cukup layak, mengapa memaksakan diri? Nasdem mungkin sudah mengantongi nama untuk cawapres, tapi belum dimunculkan. Jika melihat nama-nama yang muncul dalam Munas Nasdem, bisa jadi Jenderal Andika Perkasa.
Situasi ini memperlihatkan dengan gamblang betapa partai-partai politik kesulitan mendapatkan kader sendiri yang mereka nilai layak untuk dimajukan sebagai bakal capres. Hanya ada Prabowo yang terlihat, sedangkan Ganjar belum pasti. Airlangga dan Muhaimin tidak cukup unggul dalam survei capres. Agus Harimurti cukup populer dalam survei cawapres, tapi mungkin dianggap masih belum matang dalam politik riil.
Pencapresan figur bukan kader oleh partai politik menunjukkan bahwa partai tidak mempunyai kader sendiri untuk dicalonkan dua tahun mendatang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kaderisasi kepemimpinan, yang menjadi salah satu tugas partai politik, tidak berjalan dengan baik sehingga tidak ada kader yang sudah matang dan siap memimpin di tingkat nasional. Salah satu sebab tidak berjalannya pengkaderan ini ialah adanya dominasi elite politik yang itu-itu juga, yang bertahan bertahun-tahun di kursi pimpinan partai, sehingga status quo bertahan terus, atau juga karena politik dinasti.
Meskipun tidak berhasil mencetak kader-kader yang layak capres, elite partai yang sekarang duduk di kepemimpinan partai tetap berusaha menjaga kelangsungan kekuasaan mereka. Membentuk koalisi antarpartai memang merupakan praktik yang jamak dalam politik, akan tetapi mengusung figur di luar partai yang bukan kader memang praktik yang memprihatinkan. Apa lagi mengusung politikus yang masih berstatur kader partai lain, ini terasa menggelikan. Tujuannya jelas: ikut menumpang popularitas kader padtai lain agar suaranya ikut terkerek.
Situasi ini memberi gambaran bahwa partai politik tidak cukup bersungguh-sungguh mempersiapkan kadernya untuk nyapres. Parpol mesti bekerja cerdas di masa mendatang untuk mampu mengemban tugas mengkader calon pemimpin nasional setingkat presiden, tapi bukan dengan cara karbitan karena akan menyusahkan rakyat banyak.
Sepanjang partai politik belum siap menawarkan capres kader sendiri yang matang, mengambil figur bukan kader memang masuk akal. Masalahnya kemudian ialah apakah figur bukan kader yang dicapreskan ini akan cukup mampu bersikap mandiri dalam berbagai urusan dan tidak tersandera oleh kepentingan sempit partai pengusungnya bila nanti memerintah. Bila capres ini terpilih dan partai politik menuntut balas budi, lagi-lagi kepentingan rakyat banyak berpotensi dikorbankan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
