Literasi dan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan dan peradaban manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Bahkan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2019 yang saat ini sedang disusun, literasi menjadi salah satu pendukung program prioritas dalam pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Maka dari itu, gerakan literasi harus menjadi gerakan kolektif yang bersifat massal, masif, meluas dan berskala nasional. Semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat memandang perlu literasi dijadikan sebagai gerakan sosial sekaligus gerakan kebudayaan sehingga punya resonansi/gema yang kuat di masyarakat.
Selanjutnya, Pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan, termasuk literasi pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.
Diyakini, faktor determinan pembangunan manusia yang kompetitif serta unggul untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi, ditandai oleh tiga hal pokok yang saling berkaitan antara lain: literasi, tingkat pendidikan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Manusia-manusia unggul dengan kemampuan literasi yang tinggi, pendidikan yang berkualitas, dan penguasaan iptek yang mumpuni akan menentukan keberhasilan sebuah bangsa atau negara.
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional ditandai lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan serta mempunyai kemampuan berliterasi. Mengapa demikian? Karena Literasi harus dimaknai melampaui pengertian konvensionalnya, lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis semata. Literasi merupakan bentuk kecerdasan kognitif, buah dari proses pendidikan yang panjang, termanifestasi pada kemampuan memahami, mencerna, dan menganalisis suatu teks dan konsep, kemudian diterjemahkan ke tindakan praktis. Dengan kemampuan literasi yang tinggi, seseorang akan lebih mudah beradaptasi dan beraktualisasi dengan lingkungan sosial serta mampu menentukan tingkat adaptabilitas seseorang ketika masuk ke pasar kerja sehingga ia dapat bekerja dengan baik, yang tercermin dari produktivitas yang tinggi. Literasi dan tingkat pendidikan merupakan hal pokok dalam pembangunan manusia, yang menjadi modal utama pembangunan bangsa.
Maju mundurnya suatu bangsa diukur dengan kemampuan literasi dan nilai-nilai pendidikan yang dibangun di suatu bangsa atau negara. Semakin negara memikirkan dan memajukan dunia literasi, maka pendidikan dan peradaban sebuah bangsa atau negara semakin maju dan modern. Bangsa yang maju dan modern adalah bangsa yang cerdas dan unggul sumber daya manusianya. Manusia yang cerdas adalah manusia paling tinggi cara berpikir dalam menentukan sikap dan kebijakan yang dibedakan secara nyata dari manusia yang terbelakang peradabannya. Manusia yang unggul mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Kualitasnya diukur dari ketentraman (human security), kedamaian (peacefull), keadilan (justice), kesejahteraan (welfare) yang merata.
Dalam membangun peradaban yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, diperlukan proses pendidikan yang berkualitas dan partisipasi masyarakat. Dalam dunia pendidikan, proses pendidikan yang berkualitas mengacu pada kemampuan lembaga pendidikan yang terintegrasi, terdistribusi, terkelola, dan mendayagunakan terhadap sumber-sumber pendidikan secara optimal sehingga dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dengan kompetensi lulusan yang handal.
Partisipasi masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar sangat diperlukan guna kelancaran terselenggaranya pendidikan Nasional demi tercapai dan terwujudnya tujuan Nasional.
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pilar dari kemajuan suatu bangsa atau negara salah satunya harus diraih dengan literasi serta memajukan dunia pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian yang sangat esensial dalam membangun peradaban Bangsa Indonesia adalah mengembangkan literasi dan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Peradaban Bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh mutu berkarya dari sumber daya manusianya. Upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yakni melalui pendidikan yang berkualitas pula. Selanjutnya B.J. Habibie (2009:36) menjelaskan bahwa tiga tiang peradaban yang diperlukan dan dikembangkan untuk membangun peradaban Indonesia yang maju, sejahtera, mandiri dan kuat adalah manusia-manusia Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu ‘HO2’, ‘Hati’ (iman dan taqwa), ‘Otak’ (ilmu pengetahuan), dan ‘Otot’ (teknologi).
Literasi Nusantara
Bagaimana dengan Indonesia? Beraksara belum mendapat tempat yang layak di bumi Indonesia. bahwasannya Indonesia masih terombang-ambing antara tradisi kelisanan dan keberaksaraan. Tetapi kelisanan masih mendominasi dalam gerak pengetahuan di Indonesia. Terbukti karya tulis belum mendapatkan tempat yang standar dan ideal dalam laju keilmuan yang berkembang dalam dunia pendidikan maupun jurnal-jurnal ilmiah Internasional.
Tak salah juga kalau buta aksara masih berderet di pelosok pedalaman Indonesia sepanjang kepulauan yang membujur se-Nusantara yang belum terjamah pendidikan. Karena tak mendapatkan perhatian yang layak, padahal melek aksara sangat menentukan kualitas bangsa, tidak salah kalau HDI(human development Index) Indonesia selalu berada di peringkat rendah, tertinggal dengan negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Dalam konteks ini, peradaban di Indonesia sejatinya sedang menggantung, sedang di persimpangan jalan. Kualitas beraksara masih dalam krisis yang kalut. Iktikad baik pemerintah untuk meminimalisasi angka buta aksara harus didukung bersama seluruh elemen bangsa. Program pemberantasan buta aksara harus segera diselesaikan. Bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta secara maksimal bisa menjadi langkah strategis dalam menyegerakan bebas buta aksara dipelosok pedalaman Indonesia.
Sementara itu, keputusan anggaran pendidikan 20 persen seharusnya juga menjadi pelecut kebijakan negara dalam mengentaskan program buta aksara bersama dengan berbagai lembaga pendidikan negeri dan swasta di seluruh indonesia. Ingat, hak beraksara sama dengan hak - hak pelayanan kesehatan dalam standar hak asasi manusia.
Peradaban Indonesia harus ditegakkan bersama. Bukan saja oleh kaum terpelajar dan elite kota, tetapi juga oleh masyarakat desa yang berjejer di berbagai pelosok. Semua bertugas sama dalam menegakkan kaki ke-Indonesia-an. Indonesia yang melek aksara, yang terus berjuang menjaga kedaulatan aksara dalam gerak peradaban yang telah diperjuangkan sejak berdiri, sehingga literasi dijadikan sebagai “Jimat” pamungkas untuk mencapai kesejahteraan dalam kerangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya demi tercapainya masyarakat adil makmur dalam kebhinekaan.
Ikuti tulisan menarik Hajar Budi lainnya di sini.
