Di negeri ini, fenomena politikus berpindah-pindah partai kelihatannya sudah dianggap lumrah. Politikus tidak lagi malu-malu lompat dari satu partai ke partai lain, sekalipun tadinya menjadi penyerang paling galak partai yang ternyata kemudian jadi sandaran baru. Baik politikusnya sendiri maupun partai yang menampung tentu sudah menghitung keuntungan masing-masing bila pindah partai. Mereka pun dengan mudah melupakan perselisihan masa lalu. Sangat luwes dan pragmatis.
Begitu pula dengan kelompok relawan—istilah ini mungkin juga perlu direvisi, masih layakkah mereka menyebut atau disebut relawan bila memiliki kepentingan lain ketika menyokong pihak tertentu? Meskipun belum jelas benar apa atau seberapa besar kontribusi kelompok relawan dalam kemenangan seorang capres, namun media cenderung memberi perhatian besar pada sepak terjang relawan. Termasuk ketika kelompok GP Mania baru-baru ini menyatakan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju ke Pilpres 2024.
Media memberitakan, relawan yang semula mendukung Ganjar kemudian mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. GP Mania lantas menjelma menjadi Prabowo Mania 08. Lalu media pun mengungkit masa lalu pentolan relawan ini: dulu menolak Prabowo, kok sekarang mendukung. Lah, apa tidak boleh? Haruskah seorang penentang terus-menerus menentang atau mendukung? Wacana tentang pindah-dukungan kini jadi obrolan biasa, dianggap lumrah, sebab ‘politik itu dinamis’—sekarang musuhan, besok teman; dan sebaliknya begitu juga.
Politik itu dinamis, begitu istilah kerennya. Sebagai jargon, frasa ini memang jadi argumen ampuh yang dapat digunakan kapan saja untuk membenarkan langkah politikus yang berubah haluan dari sebelumnya. Dari semula memihak dan mendukung elite A, lalu ia berpindah mendukung elite B. Argumen pun telah disiapkan menghadapi kemungkinan pertanyaan lebih lanjut, misalnya ‘mengapa sekarang mendukung, bukankah dalam pilpres yang lampu saudara menolaknya?”
Apapun argumen yang diutarakan, masyarakat umum kelihatannya semakin cerdas dalam menanggapi hal semacam itu, dan menilainya sebagai wujud pragmatisme politik—siapa yang berpotensi menang, dialah yang akan didukung. Dengan berpindah dukungan, relawan juga memperlihatkan diri berpolitik layaknya partai. Boleh jadi, elite relawan itu menganggap diri sebagai ‘semi-parpol’ yang merasa memiliki kekuatan politik serta pengaruh, sehingga dukungan kepada elite politik tertentu diberikan setelah melalui perhitungan politik.
Repotnya pula, elite politik pun menganggap kelompok relawan sebagai ‘kekuatan politik’, setidaknya menambah jumlah pasukan pemengaruh, sehingga para komandan kelompok relawan ini merasa diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Sebenarnya, kunci yang dimainkan tak lain ialah ‘jumlah massa’. Semakin besar massa, semakin besar pengaruh relawan—inilah mungkin yang juga dipersepsikan oleh elite partai. Setidaknya, semakin banyak orang yang siap terjun ke lapangan dalam membujuk orang untuk memilih capres tertentu.
Kalkulasi politik niscaya dilakukan karena mempertimbangkan peluang kemenangan, bukan karena alasan yang lebih bersifat ‘kedermawanan’ atau ‘kesukarelaan’ seperti nama populer kelompok-kelompok pendukung capres. Agak sulit jadinya untuk tetap menyematkan sebutan ‘relawan’ bila ternyata kelompok-kelompok pendukung ini memiliki motif lain yang lebih bersifat pragmatis—bukan ideologis dalam pengertian mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat, melainkan atas pertimbangan menang atau kalah serta kekuasaan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
