Bulan Maret selalu mengingatkan saya pada presiden ke-2 Republik Indonesia Jenderal Soeharto, Meski saya hanya mengalami 13 tahun terakhir kekuasaannya (1985-1998). Potretnya yang terpajang di dinding ruang kelas adalah puncak imajinasi anak-anak sekolah dasar seperti kami. Bagaimana rasanya menjadi orang nomor satu di antara 200 juta penduduk Indonesia?
Setiap lima tahun sekali di bulan Maret, selama beberapa hari sekolah kami memulangkan muridnya lebih pagi agar di rumah bisa mengikuti siaran Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang puncak acaranya adalah pelantikan kembali Presiden Soeharto untuk periode berikutnya. Bagi kami yang kurang berminat pada protokoler kenegaraan, acara tersebut terasa menjemukan meski kami tidak punya pilihan lain karena semua televisi menayangkan program yang sama. Saya ingat, menjelang SU MPR 1993, kami buru-buru pulang ke rumah karena mengejar tayangan Mahabharata versi India yang jam tayangnya dimajukan karena bebarengan dengan sidang MPR.
Bila Presiden Soeharto sudah dilantik kembali, potretnya di dinding akan sedikit berubah. Selain paras Pak Harto yang tampak menua, sosok wakil presiden di sampingnya juga bakal berganti orang. Sebentar lagi poster daftar menteri kabinet yang baru juga bakal beredar. Ini tandanya kami harus menghafal lagi nama menteri baru atau menteri lama dengan posisi baru. Di antara menteri yang gampang diingat karena jabatannya yang "abadi" dari tahun ke tahun, apalagi wajah mereka sering tampil di televisi dengan gaya khas saat menerangkan program pemerintah atau kegiatan presiden, siapa lagi kalau bukan Menteri Penerangan Harmoko dan Sekretaris Negara Letjen Moerdiono.
Masa jabatan Presiden Soeharto yang selalu diperbarui setelah lima tahun dan pelantikannya mesti dilakukan di bulan Maret tak lepas dari awal kekuasaannya yang kebetulan bermula dari kejadian di bulan ketiga ini puluhan tahun silam. Soeharto, anak petani tamatan Sekolah Rakyat yang saat revolusi kemerdekaan "hanya" perwira menengah di daerah bisa menerima estafet pemerintahan dari Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Soekarno.
Sebagai pemuda desa berpendidikan rendah, masuk dinas Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) mungkin bisa memperbaiki nasib keluarga karena bapaknya paling banter cuma ditunjuk sebagai ulu-ulu, perangkat desa bagian pengairan. Padahal ia besar di daerah Kesultanan Yogyakarta, negara protektorat Belanda yang masih menerapkan strata sosial berdasar keturunan (ningrat). Bila menjadi abdi dalem atau pegawai gubermen posisinya tidak akan lebih tinggi dari priyayi. Status Soeharto sebagai tentara terbukti mengangkat derajatnya ketika mempersunting Siti Hartinah yang berdarah bangsawan dari Pura Mangkunegaran.
Soeharto tidak lama menjadi londo ireng, sindiran bagi pribumi Jawa yang menjadi serdadu Hindia Belanda, karena balatentara Jepang bisa menaklukkan mereka dan menahan pimpinannya seperti Letjen Oerip Soemohardjo. Soeharto yang lolos dari kejaran Dai Nippon justru masuk milisi Pembela Tanah Air (PETA) bentukan pemerintah pendudukan yang waktu itu menarik minat banyak kaum pribumi termasuk Soedirman, guru sekolah Muhammadiyah tanpa pengalaman militer sebelumnya.
Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, 17 Agustus 1945, pemerintah RI tidak langsung membentuk tentara untuk mempertahankan eksistensi negara. Protes pun bermunculan terutama dari bekas pimpinan KNIL yang berbalik mendukung republik, Letjen Oerip Soemohardjo, yang terkenal dengan ucapannya, "Aneh, negara zonder tentara.."
Ketika keadaan negeri menjadi genting karena kedatangan kembali Pemerintah Sipil Hindia Belanda (NICA) yang membonceng pasukan Sekutu dari pengasingan, pemerintah baru membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Perwira kawakan Letjen Oerip Soemohardjo ditunjuk sebagai kepala staf sambil menunggu kemunculan Sudanco Soeprijadi, pemimpin pemberontakan PETA di Blitar, yang akan dilantik menjadi panglima.
Kepahlawanan Soeprijadi melawan Jepang ternyata tinggal legenda karena secara fisik ia tidak pernah tampil lagi di depan publik. Ketiadaan panglima definitif itulah yang membuat komandan tentara dari berbagai daerah berembuk di Yogyakarta sampai terpilihlah Kolonel Soedirman yang baru saja menggapai kemenangan sensasional atas Sekutu dalam Palagan Ambarawa.
Tantangan Panglima Soedirman semakin besar seiring meningkatnya kedatangan pasukan Belanda, terutama di ibukota Jakarta, hingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta yang lebih dulu dijadikan markas besar Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menghadapi kepungan Belanda itulah Panglima Soedirman menyatukan tentara reguler dan semua milisi yang terpencar di banyak laskar ke wadah tunggal, Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Agresi Belanda yang dilakukan besar-besaran memaksa pasukan TNI hijrah ke daerah yang masih dikuasai republik. Divisi Siliwangi yang dipimpin Kolonel AH Nasution pun melakukan long march dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kelompok SM Kartosoewirjo yang bertahan melawan Belanda di sana justru memproklamasikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII/TII) yang memisahkan diri dari perjuangan republik.
Wilayah negara yang kian sempit ditambah sesak tentara yang terdesak agresor membuat pemerintah merasionalisasi kebutuhan serdadu. Divisi Siliwangi yang terdidik kuat lebih dipertahankan ketimbang Laskar Pesindo yang direkrut darurat. Tersingkirnya Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dari militer seakan menggenapi terpentalnya Amir Sjarifoeddin, pemimpin Partai Sosialis, dari pemerintahan sebelumnya.
Khawatir kaum kiri semakin terpinggirkan dari revolusi nasional, Amir Sjarifoeddin berkolaborasi dengan Musso, dedengkot Partai Komunis Indonesia (PKI) yang baru pulang dari Uni Soviet, untuk melakukan revolusi sendiri dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Memanfaatkan Laskar Pesindo pimpinan Soemarsono yang kenyang pengalaman bertempur di Jawa Timur, FDR menguasai Madiun dan menolak tunduk pada pemerintahan Soekarno-Hatta.
TNI yang menganggap FDR melakukan kudeta segera mengerahkan Divisi Siliwangi pimpinan Kolonel Nasution untuk menumpas gerakan Amir-Musso. Meski dua petinggi FDR itu tertangkap dan dibunuh, sebagian aktivisnya lolos dari buruan tentara karena Belanda kembali melakukan agresi yang lebih besar hingga menduduki ibukota Yogyakarta.
Soekarno-Hatta lebih memilih ditawan Belanda demi mengundang simpati internasional daripada mengikuti langkah Panglima Soedirman yang menyingkir ke luar kota untuk berperang secara gerilya. Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung, Bung Karno sempat mengirim kawat ke Sjarifoeddin Prawiranegara yang sedang di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Berselang dua bulan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penguasa kultural Yogyakarta merancang serangan umum untuk membuktikan pada dunia bahwa Republik Indonesia belum bubar seperti propaganda Belanda. Setelah mendapat izin Panglima Soedirman melalui kurir, digelarlah pertemuan rahasia antara Sri Sultan dengan Letkol Soeharto sebagai pimpinan tentara lokal di sekitaran Yogyakarta (Brigade X) untuk menyerang ibukota pada 1 Maret 1949 jam 6 pagi.
Meski hanya berlangsung enam jam, serbuan kilat yang disiarkan radio ke luar negeri itu menampar muka pemerintah Belanda. Perundingan dengan perwakilan RI kembali dilakukan sampai akhirnya diadakan pengakuan kedaulatan di penghujung tahun. Soekarno-Hatta pun kembali ke ibukota sebelumnya di Jakarta. Nama Soeharto yang sempat terbang cepat membumi karena area kerjanya yang bukan lagi pusat republik. Karena kiprahnya lama di Divisi Diponegoro, ia jauh dari sorotan nasional.
Kolonel AH Nasution menggantikan peran Jenderal Soedirman yang meninggal dunia saat tengah menjabat Panglima TNI. AH Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di bawah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Presiden Soekarno. Karena pernah memprotes kebijakan presiden dengan mengarahkan meriam ke Istana Negara, Nasution sempat dicopot dari posisinya meski kemudian ditarik kembali.
Sebagai negara baru merdeka dengan ikatan kebangsaan yang rentan, ketidakpuasan penguasa daerah atau kelompok tertentu pada pemerintah pusat gampang diekspresikan dengan mengangkat senjata. DI/TII yang bermula di pedalaman Jawa Barat memperoleh dukungan dari pemimpin daerah lain yang menginginkan penerapan Syariat Islam tapi tidak diakomodir pemerintah pusat. Mereka membaiat SM Kartosoewirjo sebagai Imam Negara Islam Indonesia (NII) dengan teritori yang berpencar mulai Aceh hingga Sulawesi Selatan.
Penguasa lokal Sumatera Barat yang di masa revolusi telah menyelamatkan eksistensi RI turut mengkritik kepemimpinan Presiden Soekarno yang dinilai otoriter sampai menyebabkan Wakil Presiden Mohammad Hatta meletakkan jabatan pada 1956. Setelah ultimatum mereka ke pemerintah pusat tidak digubris, Kolonel Ahmad Husein mendeklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi sebagai tandingan Jakarta. Seperti dejavu, Sjarifoeddin Prawiranegara yang dulu diminta memimpin PDRI kini juga diminta memimpin PRRI.
Pada masa inilah muncul rising star Kolonel Ahmad Yani yang karena keberhasilannya menumpas kedua pemberontakan tersebut jabatannya melesat hingga melampaui atasannya di Divisi Diponegoro, Soeharto, yang saat itu berada di titik nadir kariernya di militer. Soeharto hampir dipecat dari dinas tentara karena terlibat penyelundupan yang merugikan pendapatan negara, beruntung Letjen AH Nasution mengampuninya meski ia harus melepas komando Divisi Diponegoro untuk mengikuti Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.
Presiden Soekarno sebagai pemimpin Dunia Ketiga tak lepas dari tarik-menarik pengaruh antara Blok Barat yang dibina AS dengan Blok Timur yang disetir Uni Soviet. Tidak cukup melalui jalur diplomasi dengan iming-iming bantuan militer ataupun pembangunan, infritasi asing untuk mengubah haluan politik sebuah negara juga dilakukan dengan mendukung oposisi yang menentang rezim yang berkuasa. AS ditengarai membekingi PRRI, sedangkan Uni Soviet menjadi patron PKI.
Berbeda dengan panutannya di Rusia dan China yang konsisten melakukan revolusi bersenjata untuk mengganti ideologi negaranya menjadi komunisme, PKI yang gagal melakukan langkah serupa dalam Madiun Affair berupaya memperbaiki citranya dengan mengikuti Pemilihan Umum 1955. Di luar dugaan, PKI menduduki peringkat keempat di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Nahdlatul Ulama (NU). Alih-alih mengusulkan komunisme, PKI sejalan dengan PNI untuk memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara di Konstituante.
PKI semakin di atas angin karena selain memenangkan banyak pemilu lokal juga digandeng Presiden Soekarno dalam kabinet "kaki empat" berdasar empat besar pemilik kursi parlemen. Tampilnya PKI di panggung politik nasional seakan menggenapi puzzle yang hilang dari ambisi Bung Karno di masa muda yang ingin memadukan nasionalisme, islamisme, dan marxisme sebagai strategi melawan kolonialisme.
Sayangnya, konsep Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) Bung Karno ditolak Masyumi, kekuatan Islam terbesar yang memilih beroposisi sampai sebagian pengurusnya terseret PRRI. NU yang tidak ingin pemerintahan dikuasai kelompok sekuler terpaksa menerima Nasakom karena setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante praktis kekuasaan berpusat di Bung Karno.
Neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim) yang belum berakhir bahkan di sebagian wilayah Indonesia sendiri membuat Presiden Soekarno mencanangkan Trikora tahun 1961 untuk merebut Irian Barat yang belum juga diserahkan Belanda setelah pengakuan kedaulatan. Permintaan RI untuk memodernisasi persenjataan ditolak negara-negara Barat yang satu blok dengan Belanda. Karena itulah Bung Karno berpaling ke Timur. Dengan dukungan senjata Uni Soviet, TNI percaya diri menghadapi bekas penjajahnya itu. Operasi Mandala yang dipimpin Brigjen Soeharto berhasil memaksa Belanda hengkang dari Irian meski dengan syarat Indonesia menggelar referendum di kemudian hari.
Bung Karno kembali terusik dengan aksi Nekolim ketika Inggris akan menggabungkan bekas koloninya di Semenanjung Malaya dan Borneo Utara ke dalam Federasi Malaysia. Dengan alasan ingin membela rakyat Serawak dan Sabah yang belum diminta persetujuan untuk bergabung dengan Federasi, Bung Karno mencetuskan Dwikora tahun 1963 yang memobilisasi tentara dan sukarelawan Indonesia untuk menggagalkan pembentukan Malaysia.
Di dalam negeri, perekrutan sukarelawan Dwikora ini disambut antusias massa PKI. Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit bahkan meminta buruh dan tani dijadikan Angkatan Kelima setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), dan Kepolisian. Republik Rakyat China (RRC) yang menjadi pengayom PKI setelah berpisah dengan Uni Soviet kabarnya siap memberikan senjata cuma-cuma. Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani menolak usulan ini karena khawatir akan digunakan PKI untuk memberontak seperti yang dilakukan di Madiun dulu.
Sebaliknya, PKI mencurigai adanya Dewan Jenderal di jajaran Angkatan Darat setelah ditemukan dokumen rahasia di rumah Duta Besar Inggris untuk RI Andrew Gilchrist yang menyebut our local army friends (sahabat tentara lokal kita) yang bisa diajak kerja sama Inggris dan AS. Dewan Jenderal disinyalir akan melakukan kudeta pada Bung Karno bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 ketika tentara dari sejumlah daerah berparade ke ibukota Jakarta. Letjen Ahmad Yani tentu menganggap isu Dewan Jenderal itu fitnah.
Ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI mencapai puncaknya kala meletus Gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, yang dengan penuh nyali menculik tujuh jenderal pimpinan Angkatan Darat termasuk Jenderal AH Nasution dan Letjen Ahmad Yani yang selama ini dikenal kritis pada PKI. Kecuali AH Nasution yang meloloskan diri, keenam jenderal dan seorang ajudan Nasution diseret hidup dan mati ke Lubang Buaya, tempat pelatihan sukarelawan Dwikora.
Pelaku G30S mengklaim gerakannya sebagai kontra kudeta terhadap Dewan Jenderal dan menyelamatkan Presiden Soekarno. Mereka juga membentuk Dewan Revolusi Indonesia yang mendemisionerkan Kabinet Dwikora pimpinan presiden. Bung Karno yang sempat dibawa pengawalnya ke Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, markas AURI, yang berdekatan dengan basis gerakan ini di luar dugaan menolak mendukung G30S setelah mengetahui terjadinya pertumpahan darah dan pembubaran pemerintahan. Tanpa persetujuan Bung Karno yang juga Pemimpin Besar Revolusi, pimpinan G30S kehilangan legitimasi moral dan meruntuhkan mental pasukannya.
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Soeharto yang otomatis memimpin Angkatan Darat apabila Letjen Ahmad Yani berhalangan, dengan mudah menumpas G30S dan menuduh PKI sebagai dalangnya mengingat permusuhan PKI ke Angkatan Darat selama ini dan riwayat mereka yang pernah berkhianat ke negara sebelum ini.
Mayjen Soeharto yang berhasil mengkonsolidasi militer kecuali AURI segera melakukan pengejaran terhadap pimpinan G30S/PKI yang diendus melarikan diri ke Jawa Tengah yang diyakini banyak simpatisan mereka di sana. Jawa Tengah adalah lumbung suara PKI saat pemilu. Letkol Untung juga lama berdinas di Divisi Diponegoro di bawah komando Soeharto. Namun situasi politik yang berubah cepat membuat kedekatan di masa lalu itu tidak lagi bermakna. Letkol Untung tertangkap di Tegal kemudian digelandang ke Jakarta untuk menghadapi Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). DN Aidit terciduk di Solo dan langsung dieksekusi tanpa diingat lagi dimana kuburnya.
Demonstrasi mengecam kekejaman G30S merebak di seluruh Indonesia. Dengan dukungan militer, massa mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, sesuatu yang enggan dituruti Bung Karno karena akan mengganggu Nasakom yang sedang dirintisnya untuk menghadapi Nekolim. Sikap Bung Karno yang dianggap melindungi PKI menambah kemarahan rakyat yang semula hanya ditujukan ke PKI kini ditunjukkan pula ke presiden.
Kehadiran pasukan tak dikenal di sekitar Istana Negara saat Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan pada 11 Maret 1966 mengusik ketenangan Presiden Soekarno yang memilih meninggalkan Jakarta dengan helikopter menuju Bogor. Kepergian presiden ternyata dibuntuti tiga perwira tinggi Angkatan Darat utusan Letjen Soeharto. Sesampai di Istana Bogor, dalam suasana penuh ketegangan, Bung Karno meneken Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto.
Isi Supersemar yang tersurat "hanya" perintah menjamin keamanan pemerintahan dan keselamatan presiden, namun Soeharto menafsirkannya sebagai peralihan kewenangan menangani permasalahan negara yang kian memburuk akibat unjuk rasa yang berlarut-larut. Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, pengemban Supersemar Letjen Soeharto membubarkan PKI, menahan simpatisan G30S yang tersisa di Kabinet Dwikora jilid dua, dan mengembalikan tata negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sebelumnya setara kementerian kini berada di atas presiden.
Presiden Soekarno yang merasa terjadi penyalahgunaan Supersemar oleh Soeharto tidak bisa berbuat banyak lagi karena Sidang Umum MPRS yang kini dipimpin Jenderal AH Nasution mengukuhkan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS yang tidak dapat dicabut kembali oleh presiden. MPRS juga memberi mandat Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk membentuk pemerintahan triumvirat bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik dimana Soeharto sebagai ketua presidiumnya. Mereka menamakan kabinetnya Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) untuk merespons nasib rakyat yang terpuruk karena ekonomi yang tak terurus.
Setelah Soekarno hanya menjadi presiden seremonial, kekuasaan yang kini dipegang Soeharto memutar 180 derajat orientasi politik luar negeri Indonesia yang dulu berseberangan dengan Barat karena dianggap Nekolim, kini bersahabat dengan mereka karena sama-sama antikomunis. Bantuan (hutang) luar negeri untuk membangun infrastruktur mengucur deras. Investasi asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam mengalir lancar.
Idealisme Bung Karno yang sering tidak sejalan dengan kebijakan Soeharto dipandang sebagai dualisme kepemimpinan yang bisa menghambat pembangunan. Dengan argumen menjalankan UUD 1945 yang murni dan konsekuen dimana kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, sementara Mandataris MPRS de facto saat ini adalah Soeharto yang mengemban Supersemar, maka diadakanlah Sidang Istimewa MPRS 1967 yang materi pokoknya adalah melengserkan Soekarno dari jabatan presiden, kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.
Soeharto dengan dukungan teknokrat ekonomi lulusan AS mulai menyusun program pembangunan jangka panjang yang tahapannya berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan target yang selalu meningkat di setiap jenjangnya. Karena itulah SU MPRS 27 Maret 1968 melantik Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh dan pemerintahannya disebut Kabinet Pembangunan I yang diharapkan terus berlanjut pada periode-periode berikutnya untuk kesinambungan pembangunan nasional.
Pemilu yang selalu dimenangkan Golongan Karya (Golkar) dan diklaim sebagai kepuasan rakyat pada hasil pembangunan melanggengkan kekuasaan Soeharto hingga 32 tahun. Setiap lima tahun mandatnya diperpanjang dalam SU MPR, dan seperti biasa sekolah kami dipulangkan lebih awal agar bisa menyaksikan acaranya di televisi.
Ratusan orang memakai jas dan dasi duduk menghadap pimpinan sidang yang pidato tanpa interupsi lalu diberi tepuk tangan basa-basi tentu pemandangan yang membosankan. Berbeda sekali dengan serial Mahabharata yang lebih menarik karena berlatar kerajaan kuno dengan peperangan kolosal di padang Kurusetra yang terus menegangkan di setiap episodenya.
Perang antara Pandawa dan Kurawa sering digambarkan hitam-putih. Dalam pakeliran wayang kulit Jawa, Pandawa dan pembelanya berada di sisi kanan sementara Kurawa dan pengikutnya dijejer di seberang kiri. Namun ada sosok anomali Adipati Karna yang merupakan saudara seibu Pandawa ternyata berpihak ke Kurawa karena merasa berutang budi ke Duryadana.
Sejenak saya teringat Bung Karno yang memiliki kesamaan nama dengan Karna. Meski Bung Karno nasionalis tulen, ketika PKI diperangi militer, Bung Karno justru membela komunis agar bangsa ini tidak sampai tercerai-berai. Dan seperti Karna yang tumbang terpanah Arjuna, Bung Karno pun berpulang dalam tahanan Soeharto..
Masa jabatan Presiden Soeharto yang selalu diperbarui setelah lima tahun dan pelantikannya mesti dilakukan di bulan Maret tak lepas dari awal kekuasaannya yang kebetulan bermula dari kejadian di bulan ketiga ini puluhan tahun silam. Soeharto, anak petani tamatan Sekolah Rakyat yang saat revolusi kemerdekaan "hanya" perwira menengah di daerah bisa menerima estafet pemerintahan dari Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Soekarno.
Sebagai pemuda desa berpendidikan rendah, masuk dinas Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) mungkin bisa memperbaiki nasib keluarga karena bapaknya paling banter cuma ditunjuk sebagai ulu-ulu, perangkat desa bagian pengairan. Padahal ia besar di daerah Kesultanan Yogyakarta, negara protektorat Belanda yang masih menerapkan strata sosial berdasar keturunan (ningrat). Bila menjadi abdi dalem atau pegawai gubermen posisinya tidak akan lebih tinggi dari priyayi. Status Soeharto sebagai tentara terbukti mengangkat derajatnya ketika mempersunting Siti Hartinah yang berdarah bangsawan dari Pura Mangkunegaran.
Soeharto tidak lama menjadi londo ireng, sindiran bagi pribumi Jawa yang menjadi serdadu Hindia Belanda, karena balatentara Jepang bisa menaklukkan mereka dan menahan pimpinannya seperti Letjen Oerip Soemohardjo. Soeharto yang lolos dari kejaran Dai Nippon justru masuk milisi Pembela Tanah Air (PETA) bentukan pemerintah pendudukan yang waktu itu menarik minat banyak kaum pribumi termasuk Soedirman, guru sekolah Muhammadiyah tanpa pengalaman militer sebelumnya.
Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, 17 Agustus 1945, pemerintah RI tidak langsung membentuk tentara untuk mempertahankan eksistensi negara. Protes pun bermunculan terutama dari bekas pimpinan KNIL yang berbalik mendukung republik, Letjen Oerip Soemohardjo, yang terkenal dengan ucapannya, "Aneh, negara zonder tentara.."
Ketika keadaan negeri menjadi genting karena kedatangan kembali Pemerintah Sipil Hindia Belanda (NICA) yang membonceng pasukan Sekutu dari pengasingan, pemerintah baru membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Perwira kawakan Letjen Oerip Soemohardjo ditunjuk sebagai kepala staf sambil menunggu kemunculan Sudanco Soeprijadi, pemimpin pemberontakan PETA di Blitar, yang akan dilantik menjadi panglima.
Kepahlawanan Soeprijadi melawan Jepang ternyata tinggal legenda karena secara fisik ia tidak pernah tampil lagi di depan publik. Ketiadaan panglima definitif itulah yang membuat komandan tentara dari berbagai daerah berembuk di Yogyakarta sampai terpilihlah Kolonel Soedirman yang baru saja menggapai kemenangan sensasional atas Sekutu dalam Palagan Ambarawa.
Tantangan Panglima Soedirman semakin besar seiring meningkatnya kedatangan pasukan Belanda, terutama di ibukota Jakarta, hingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta yang lebih dulu dijadikan markas besar Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menghadapi kepungan Belanda itulah Panglima Soedirman menyatukan tentara reguler dan semua milisi yang terpencar di banyak laskar ke wadah tunggal, Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Agresi Belanda yang dilakukan besar-besaran memaksa pasukan TNI hijrah ke daerah yang masih dikuasai republik. Divisi Siliwangi yang dipimpin Kolonel AH Nasution pun melakukan long march dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kelompok SM Kartosoewirjo yang bertahan melawan Belanda di sana justru memproklamasikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII/TII) yang memisahkan diri dari perjuangan republik.
Wilayah negara yang kian sempit ditambah sesak tentara yang terdesak agresor membuat pemerintah merasionalisasi kebutuhan serdadu. Divisi Siliwangi yang terdidik kuat lebih dipertahankan ketimbang Laskar Pesindo yang direkrut darurat. Tersingkirnya Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dari militer seakan menggenapi terpentalnya Amir Sjarifoeddin, pemimpin Partai Sosialis, dari pemerintahan sebelumnya.
Khawatir kaum kiri semakin terpinggirkan dari revolusi nasional, Amir Sjarifoeddin berkolaborasi dengan Musso, dedengkot Partai Komunis Indonesia (PKI) yang baru pulang dari Uni Soviet, untuk melakukan revolusi sendiri dengan mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Memanfaatkan Laskar Pesindo pimpinan Soemarsono yang kenyang pengalaman bertempur di Jawa Timur, FDR menguasai Madiun dan menolak tunduk pada pemerintahan Soekarno-Hatta.
TNI yang menganggap FDR melakukan kudeta segera mengerahkan Divisi Siliwangi pimpinan Kolonel Nasution untuk menumpas gerakan Amir-Musso. Meski dua petinggi FDR itu tertangkap dan dibunuh, sebagian aktivisnya lolos dari buruan tentara karena Belanda kembali melakukan agresi yang lebih besar hingga menduduki ibukota Yogyakarta.
Soekarno-Hatta lebih memilih ditawan Belanda demi mengundang simpati internasional daripada mengikuti langkah Panglima Soedirman yang menyingkir ke luar kota untuk berperang secara gerilya. Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung, Bung Karno sempat mengirim kawat ke Sjarifoeddin Prawiranegara yang sedang di Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Berselang dua bulan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penguasa kultural Yogyakarta merancang serangan umum untuk membuktikan pada dunia bahwa Republik Indonesia belum bubar seperti propaganda Belanda. Setelah mendapat izin Panglima Soedirman melalui kurir, digelarlah pertemuan rahasia antara Sri Sultan dengan Letkol Soeharto sebagai pimpinan tentara lokal di sekitaran Yogyakarta (Brigade X) untuk menyerang ibukota pada 1 Maret 1949 jam 6 pagi.
Meski hanya berlangsung enam jam, serbuan kilat yang disiarkan radio ke luar negeri itu menampar muka pemerintah Belanda. Perundingan dengan perwakilan RI kembali dilakukan sampai akhirnya diadakan pengakuan kedaulatan di penghujung tahun. Soekarno-Hatta pun kembali ke ibukota sebelumnya di Jakarta. Nama Soeharto yang sempat terbang cepat membumi karena area kerjanya yang bukan lagi pusat republik. Karena kiprahnya lama di Divisi Diponegoro, ia jauh dari sorotan nasional.
Kolonel AH Nasution menggantikan peran Jenderal Soedirman yang meninggal dunia saat tengah menjabat Panglima TNI. AH Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di bawah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Presiden Soekarno. Karena pernah memprotes kebijakan presiden dengan mengarahkan meriam ke Istana Negara, Nasution sempat dicopot dari posisinya meski kemudian ditarik kembali.
Sebagai negara baru merdeka dengan ikatan kebangsaan yang rentan, ketidakpuasan penguasa daerah atau kelompok tertentu pada pemerintah pusat gampang diekspresikan dengan mengangkat senjata. DI/TII yang bermula di pedalaman Jawa Barat memperoleh dukungan dari pemimpin daerah lain yang menginginkan penerapan Syariat Islam tapi tidak diakomodir pemerintah pusat. Mereka membaiat SM Kartosoewirjo sebagai Imam Negara Islam Indonesia (NII) dengan teritori yang berpencar mulai Aceh hingga Sulawesi Selatan.
Penguasa lokal Sumatera Barat yang di masa revolusi telah menyelamatkan eksistensi RI turut mengkritik kepemimpinan Presiden Soekarno yang dinilai otoriter sampai menyebabkan Wakil Presiden Mohammad Hatta meletakkan jabatan pada 1956. Setelah ultimatum mereka ke pemerintah pusat tidak digubris, Kolonel Ahmad Husein mendeklarasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi sebagai tandingan Jakarta. Seperti dejavu, Sjarifoeddin Prawiranegara yang dulu diminta memimpin PDRI kini juga diminta memimpin PRRI.
Pada masa inilah muncul rising star Kolonel Ahmad Yani yang karena keberhasilannya menumpas kedua pemberontakan tersebut jabatannya melesat hingga melampaui atasannya di Divisi Diponegoro, Soeharto, yang saat itu berada di titik nadir kariernya di militer. Soeharto hampir dipecat dari dinas tentara karena terlibat penyelundupan yang merugikan pendapatan negara, beruntung Letjen AH Nasution mengampuninya meski ia harus melepas komando Divisi Diponegoro untuk mengikuti Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.
Presiden Soekarno sebagai pemimpin Dunia Ketiga tak lepas dari tarik-menarik pengaruh antara Blok Barat yang dibina AS dengan Blok Timur yang disetir Uni Soviet. Tidak cukup melalui jalur diplomasi dengan iming-iming bantuan militer ataupun pembangunan, infritasi asing untuk mengubah haluan politik sebuah negara juga dilakukan dengan mendukung oposisi yang menentang rezim yang berkuasa. AS ditengarai membekingi PRRI, sedangkan Uni Soviet menjadi patron PKI.
Berbeda dengan panutannya di Rusia dan China yang konsisten melakukan revolusi bersenjata untuk mengganti ideologi negaranya menjadi komunisme, PKI yang gagal melakukan langkah serupa dalam Madiun Affair berupaya memperbaiki citranya dengan mengikuti Pemilihan Umum 1955. Di luar dugaan, PKI menduduki peringkat keempat di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Nahdlatul Ulama (NU). Alih-alih mengusulkan komunisme, PKI sejalan dengan PNI untuk memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara di Konstituante.
PKI semakin di atas angin karena selain memenangkan banyak pemilu lokal juga digandeng Presiden Soekarno dalam kabinet "kaki empat" berdasar empat besar pemilik kursi parlemen. Tampilnya PKI di panggung politik nasional seakan menggenapi puzzle yang hilang dari ambisi Bung Karno di masa muda yang ingin memadukan nasionalisme, islamisme, dan marxisme sebagai strategi melawan kolonialisme.
Sayangnya, konsep Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) Bung Karno ditolak Masyumi, kekuatan Islam terbesar yang memilih beroposisi sampai sebagian pengurusnya terseret PRRI. NU yang tidak ingin pemerintahan dikuasai kelompok sekuler terpaksa menerima Nasakom karena setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante praktis kekuasaan berpusat di Bung Karno.
Neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim) yang belum berakhir bahkan di sebagian wilayah Indonesia sendiri membuat Presiden Soekarno mencanangkan Trikora tahun 1961 untuk merebut Irian Barat yang belum juga diserahkan Belanda setelah pengakuan kedaulatan. Permintaan RI untuk memodernisasi persenjataan ditolak negara-negara Barat yang satu blok dengan Belanda. Karena itulah Bung Karno berpaling ke Timur. Dengan dukungan senjata Uni Soviet, TNI percaya diri menghadapi bekas penjajahnya itu. Operasi Mandala yang dipimpin Brigjen Soeharto berhasil memaksa Belanda hengkang dari Irian meski dengan syarat Indonesia menggelar referendum di kemudian hari.
Bung Karno kembali terusik dengan aksi Nekolim ketika Inggris akan menggabungkan bekas koloninya di Semenanjung Malaya dan Borneo Utara ke dalam Federasi Malaysia. Dengan alasan ingin membela rakyat Serawak dan Sabah yang belum diminta persetujuan untuk bergabung dengan Federasi, Bung Karno mencetuskan Dwikora tahun 1963 yang memobilisasi tentara dan sukarelawan Indonesia untuk menggagalkan pembentukan Malaysia.
Di dalam negeri, perekrutan sukarelawan Dwikora ini disambut antusias massa PKI. Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit bahkan meminta buruh dan tani dijadikan Angkatan Kelima setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), dan Kepolisian. Republik Rakyat China (RRC) yang menjadi pengayom PKI setelah berpisah dengan Uni Soviet kabarnya siap memberikan senjata cuma-cuma. Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani menolak usulan ini karena khawatir akan digunakan PKI untuk memberontak seperti yang dilakukan di Madiun dulu.
Sebaliknya, PKI mencurigai adanya Dewan Jenderal di jajaran Angkatan Darat setelah ditemukan dokumen rahasia di rumah Duta Besar Inggris untuk RI Andrew Gilchrist yang menyebut our local army friends (sahabat tentara lokal kita) yang bisa diajak kerja sama Inggris dan AS. Dewan Jenderal disinyalir akan melakukan kudeta pada Bung Karno bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 ketika tentara dari sejumlah daerah berparade ke ibukota Jakarta. Letjen Ahmad Yani tentu menganggap isu Dewan Jenderal itu fitnah.
Ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI mencapai puncaknya kala meletus Gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, yang dengan penuh nyali menculik tujuh jenderal pimpinan Angkatan Darat termasuk Jenderal AH Nasution dan Letjen Ahmad Yani yang selama ini dikenal kritis pada PKI. Kecuali AH Nasution yang meloloskan diri, keenam jenderal dan seorang ajudan Nasution diseret hidup dan mati ke Lubang Buaya, tempat pelatihan sukarelawan Dwikora.
Pelaku G30S mengklaim gerakannya sebagai kontra kudeta terhadap Dewan Jenderal dan menyelamatkan Presiden Soekarno. Mereka juga membentuk Dewan Revolusi Indonesia yang mendemisionerkan Kabinet Dwikora pimpinan presiden. Bung Karno yang sempat dibawa pengawalnya ke Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, markas AURI, yang berdekatan dengan basis gerakan ini di luar dugaan menolak mendukung G30S setelah mengetahui terjadinya pertumpahan darah dan pembubaran pemerintahan. Tanpa persetujuan Bung Karno yang juga Pemimpin Besar Revolusi, pimpinan G30S kehilangan legitimasi moral dan meruntuhkan mental pasukannya.
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Soeharto yang otomatis memimpin Angkatan Darat apabila Letjen Ahmad Yani berhalangan, dengan mudah menumpas G30S dan menuduh PKI sebagai dalangnya mengingat permusuhan PKI ke Angkatan Darat selama ini dan riwayat mereka yang pernah berkhianat ke negara sebelum ini.
Mayjen Soeharto yang berhasil mengkonsolidasi militer kecuali AURI segera melakukan pengejaran terhadap pimpinan G30S/PKI yang diendus melarikan diri ke Jawa Tengah yang diyakini banyak simpatisan mereka di sana. Jawa Tengah adalah lumbung suara PKI saat pemilu. Letkol Untung juga lama berdinas di Divisi Diponegoro di bawah komando Soeharto. Namun situasi politik yang berubah cepat membuat kedekatan di masa lalu itu tidak lagi bermakna. Letkol Untung tertangkap di Tegal kemudian digelandang ke Jakarta untuk menghadapi Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). DN Aidit terciduk di Solo dan langsung dieksekusi tanpa diingat lagi dimana kuburnya.
Demonstrasi mengecam kekejaman G30S merebak di seluruh Indonesia. Dengan dukungan militer, massa mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, sesuatu yang enggan dituruti Bung Karno karena akan mengganggu Nasakom yang sedang dirintisnya untuk menghadapi Nekolim. Sikap Bung Karno yang dianggap melindungi PKI menambah kemarahan rakyat yang semula hanya ditujukan ke PKI kini ditunjukkan pula ke presiden.
Kehadiran pasukan tak dikenal di sekitar Istana Negara saat Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan pada 11 Maret 1966 mengusik ketenangan Presiden Soekarno yang memilih meninggalkan Jakarta dengan helikopter menuju Bogor. Kepergian presiden ternyata dibuntuti tiga perwira tinggi Angkatan Darat utusan Letjen Soeharto. Sesampai di Istana Bogor, dalam suasana penuh ketegangan, Bung Karno meneken Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto.
Isi Supersemar yang tersurat "hanya" perintah menjamin keamanan pemerintahan dan keselamatan presiden, namun Soeharto menafsirkannya sebagai peralihan kewenangan menangani permasalahan negara yang kian memburuk akibat unjuk rasa yang berlarut-larut. Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, pengemban Supersemar Letjen Soeharto membubarkan PKI, menahan simpatisan G30S yang tersisa di Kabinet Dwikora jilid dua, dan mengembalikan tata negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sebelumnya setara kementerian kini berada di atas presiden.
Presiden Soekarno yang merasa terjadi penyalahgunaan Supersemar oleh Soeharto tidak bisa berbuat banyak lagi karena Sidang Umum MPRS yang kini dipimpin Jenderal AH Nasution mengukuhkan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS yang tidak dapat dicabut kembali oleh presiden. MPRS juga memberi mandat Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk membentuk pemerintahan triumvirat bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik dimana Soeharto sebagai ketua presidiumnya. Mereka menamakan kabinetnya Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) untuk merespons nasib rakyat yang terpuruk karena ekonomi yang tak terurus.
Setelah Soekarno hanya menjadi presiden seremonial, kekuasaan yang kini dipegang Soeharto memutar 180 derajat orientasi politik luar negeri Indonesia yang dulu berseberangan dengan Barat karena dianggap Nekolim, kini bersahabat dengan mereka karena sama-sama antikomunis. Bantuan (hutang) luar negeri untuk membangun infrastruktur mengucur deras. Investasi asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam mengalir lancar.
Idealisme Bung Karno yang sering tidak sejalan dengan kebijakan Soeharto dipandang sebagai dualisme kepemimpinan yang bisa menghambat pembangunan. Dengan argumen menjalankan UUD 1945 yang murni dan konsekuen dimana kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, sementara Mandataris MPRS de facto saat ini adalah Soeharto yang mengemban Supersemar, maka diadakanlah Sidang Istimewa MPRS 1967 yang materi pokoknya adalah melengserkan Soekarno dari jabatan presiden, kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden.
Soeharto dengan dukungan teknokrat ekonomi lulusan AS mulai menyusun program pembangunan jangka panjang yang tahapannya berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan target yang selalu meningkat di setiap jenjangnya. Karena itulah SU MPRS 27 Maret 1968 melantik Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh dan pemerintahannya disebut Kabinet Pembangunan I yang diharapkan terus berlanjut pada periode-periode berikutnya untuk kesinambungan pembangunan nasional.
Pemilu yang selalu dimenangkan Golongan Karya (Golkar) dan diklaim sebagai kepuasan rakyat pada hasil pembangunan melanggengkan kekuasaan Soeharto hingga 32 tahun. Setiap lima tahun mandatnya diperpanjang dalam SU MPR, dan seperti biasa sekolah kami dipulangkan lebih awal agar bisa menyaksikan acaranya di televisi.
Ratusan orang memakai jas dan dasi duduk menghadap pimpinan sidang yang pidato tanpa interupsi lalu diberi tepuk tangan basa-basi tentu pemandangan yang membosankan. Berbeda sekali dengan serial Mahabharata yang lebih menarik karena berlatar kerajaan kuno dengan peperangan kolosal di padang Kurusetra yang terus menegangkan di setiap episodenya.
Perang antara Pandawa dan Kurawa sering digambarkan hitam-putih. Dalam pakeliran wayang kulit Jawa, Pandawa dan pembelanya berada di sisi kanan sementara Kurawa dan pengikutnya dijejer di seberang kiri. Namun ada sosok anomali Adipati Karna yang merupakan saudara seibu Pandawa ternyata berpihak ke Kurawa karena merasa berutang budi ke Duryadana.
Sejenak saya teringat Bung Karno yang memiliki kesamaan nama dengan Karna. Meski Bung Karno nasionalis tulen, ketika PKI diperangi militer, Bung Karno justru membela komunis agar bangsa ini tidak sampai tercerai-berai. Dan seperti Karna yang tumbang terpanah Arjuna, Bung Karno pun berpulang dalam tahanan Soeharto..
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Ikuti tulisan menarik Muhammad Musleh lainnya di sini.
