x

Gambar nelayan oleh Mercier Zeng dari Pixabay

Iklan

Fauji Yamin

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 Agustus 2019

Kamis, 25 Mei 2023 11:09 WIB

Nelayan yang Kehilangan Laut

Di balik semua kemegahan itu saya iba karena ada harga yang harus dibayar mahal dalam mewujudkan penggunaan KBLBB di Hulu. Ruang hidup sosial dan lingkungan menjadi kritis lantaran pengelolaan yang tak ramah lingkungan. Warga kehilangan akses terhadap air, pangan, disertai konflik lingkar tambang dari praktek ekstraksi. Petani yann kehilangan lahan hingga nelayan yang kehilangan laut terutama di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

 

Jejeran kendaraan listrik yang ditampilkan pada Konfrensi KTT G20 dan KTT ASEAN kemarin ibarat wujud dari komitmen pemerintah dalam mendukung pilar transisi ekonomi berkelanjutan. Sebuah komitmen mengatasi perubahan iklim dunia yang pada akhirnya menempatkan produk-produk ramah lingkungan sebagai jawaban. Tak tanggung-tanggung, dua konfrensi besar tersebut, ribuan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) disiapkan. Terbalut dalam sisi ekslusifitas yang bikin decak kagum.

Di kota besar seperti Jakarta, kendaraan listrik (Mobil maupun sepeda motor) mulai menjajal jalanan Ibu Kota. Memperkenalkan tawaran masa depan kendaraan dengan jargon ramah lingkungan. Di kutip dari Katadata.com, per-Desember 2022, jumlah penjualan kendaraan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di pasar domestik mencapai 2.404 unit.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dukungan, penguatan dan kebijakan  terus dilakukan pemerintah guna mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Mulai dari (Perpres) No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB),  Instruksi Presiden (INPRES) tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah hingga kebijakan subsidi pembelia KBLBB.

Namun dibalik semua kemegahan dengan berbagai kebijakan tersebut, saya jutru merasa iba. Ada harga yang harus dibayar mahal dalam mewujudkan cita-cita pemerintah dalam mendorong penggunaan KBLBB terutama di Hulu. Di mana ruang hidup sosial dan lingkungan menjadi kritis lantaran pengelolaan yang tak ramah lingkungan. Warga kehilangan akses terhadap air, pangan disertai konflik lingkar tambang dari praktek ekstraksi ini. Petani kehilangan lahan hingga nelayan kehilangan laut terutama di Kabupaten Halmehera Selatan.

*

“ Sekarang hasil sudah tidak seperti dulu. Sejak beroperasinya tambang nikel di Pulau Obi, ikan-ikan jadi hilang. Kami yang dulu memancing di depan desa kini harus keluar jauh ke lokasi lain hanya untuk memancing” Ujar Husen (nama samaran), nelayan handline dari Pulau Obi, Kabupaten Halmehera Selatan.

Saya menemuinya di sela-sela ia menunggu pembayaran hasil tangkap di Pasar Tembal, Bacan. Pertemuan di tahun 2019 tersebut lantaran saya sedang menyelesaikan tugas akhir dengan Responden utama ialah nelayan dan pedagang.

“ Kenapa pak dengan lokasi yang dulu” tanyaku penasaran.

“ Ketika tambang hadir, laut jadi coklat. Dan endapan lumpur juga menutupi karang-karang. Ikan jadi hilang.” Bebernya.

Om Husen pun terus bercerita dengan lirih bahwa tambang yang sebelumnya diharapkan memberikan kesejateraan justru berbanding terbalik. Banyak dari warga yang terusir dari lahan sendiri akibat pencaplokan. Kebun-kebun hilang, rumah hingga kerusakan lingkungan terasa sangat nyata.. Sungai-sungai telah berubah kecoklatan mengairi dari darat sampai laut. Bahkan mangrove spot andalan nelayan berlahan mulai kehilangan potensi.Padahal disitulah sumber pangan dan penghidupan.

Selain Om Husen,  banyak nelayan responden yang mengeluhkan kondsi yang sama. Salah satunya Kapten Amar, nelayan yang mengoperasikan kapal pole and line (Huhate) dengan 16 belas ABK. Di sela-sela kepulangan kami memancing di Tanjung Gorango, spot utama pemancingan Tuna, Cakalang dan Tongkol (CTC) dan berada tepat di Wilayah Perikanan Tangkap (WPP 715), ia mengungkapkan bahwa beberapa tahun belakangan volume penangkapan semakin menurun.

Kapten Amir dulunya memilki spot potensial di perairan Obi Latu, namun sekarang spot tersebut jarang dikunjungi.

“ Tidak ada hasil di spot tersebut. Ikan sudah pada lari karena banyak kapal tongkang tmbang lalu-lalang. Kadang materialnya jatuh ke laut. Padahal dulu dalam sekali mancing bisa dapat puluhan ton. Memancing dengan hasil maksimal tidak bisa lagi di tanjung ini. Harus berlayar jauh keluar,” bebernya.

“Terus kenapa tidak ke fising base yang jauh Kep,”

“ Solar tidak cukup. Kalau mau jauh harus mengeluarkan biayaya yang tidak sedikit. Sementara solar pun langkah. Bagaimana mau sejaterah kami nelayan. Pemerintah  hanya memperhatikan tambang,’ kesalnya.

Kondisi tersebut membuat banyak rekan seprofesinya beralih mata pencaharian. Sebagian ABK menuju Pulau Obi dan bekerja sebagai pekerja di perusahaan tambang Nikel.

Bisis perikanan ialah bisnis yang linear. Terdapat banyak lembaga yang terlibat diantaranya lembaga pemasaran yang banyak dihuni perempuan. Dampak dari rendahnya tangkapan dan mulai ditinggalkannya bisnis potensial lambat laun dirasakan beberapa dari mereka. Bu Fatima misalnya, dulu ia adalah pedagang perantara yang menghubungkan nelayan dengan perusahaan dalam proses pemasaran. Namun sejak nelayan yang bekerjasama dengannya memutuskan berhenti, ia tak lagi melibatkan diri dalam bisnis tersebut. Dan memilih membuka rumah makan yang diakuinya sangat rendah pendapatan.

Tentu sangat disayangkan sebab perempuan nelayan merupakan actor penting dalam sistem perikanan. Menurut KIARA 2019, terdapat sekitar sekitar 3.9 juta perempuan nelayan dalam rantai produksi perikanan dan  bekerja 17 jam sehari serta berkontribusi 48 persen dalam ekonomi keluarga

Nelayan kehilangan Laut akibat Ektrasi Tambang

Om Husen dan Kapten Amir hanyalah dua dari 8.000 nelayan penuh (BPS,2019) di Kabupaten Halmahera Selatan yang menggantungkan hidup pada potensi perikanan di perairan Obi dan Bacan. Perairan Halmahera Selatan masuk dalam WPNRI 715 dimana alur migrasi ikan pelagis Ikan,  tuna,  cakalang,  dan  tongkol  (TCT), ikan demersal, ikan karang, udang peneid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.

Keunikan dari wilayah perairan tangkap ini ialah, ikan tersebut dapat ditemukan sepanjang tahun. Potensi tersebut menempatkan Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai share produksi sebesar 24 persen (BPS, 2019). Total CTC yang dihasilkakan mencapai 42,9 ribu ton (1). Mayoritas hasil tangkapan di Kabupaten Halmahera Selatan Khususnya di Perairan Bacan dan Obi sebagai sentra produksi dipasarkan ke pasar lokal serta ke Bitung, Manado, Surabaya dan Jakarta.

Masifnya ektrasi pertambangan Nikel lambat laut memberikan bampak secara langsung kepada nelayan khususnya di Pulau Bacan dan Obi. Produksi tangkap di bebapa kecamatan di Pulau Obi menunjukan terjadi penurunan signifikan. berdarakan BPS 2020, pada Tahun 2017, produksi tangkap di Kecamatan Obi Selatan mencapai 1, 249,75 ton turun menjadi 931,28 ton tahun 2019. Obi Barat 1, 153,61 pada 2017 turun sebesar 693,49 ton tahun 2019. Obi Timur dari 617,48 (2017) turun 232,32 (2019). Beberapa kecamatan ini berada disekitaran tambang nikel.

Dampak masifnya operasi tambang nikel terhadap potensi hilangnya mata pencaharian nelayan memiliki hubungan erat. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Halmehera Utara di mana Teluk Kao sebagai penghasil ikan teri telah hilang. (2).

Dalam Laporan Jatam 2023, tambang nikel telah memberikan dampak pada kerusakan lingkungan dan ruang hidup yang nyata. Mulai dari Lahan-lahan warga dicaplok, tanaman perkebunan lenyap,  sumber air tercemar, udara disesaki debu dan polusi, air laut keruh-kecoklatan,  bahkan ikan-ikan tercemar logam berat. Senada, Sarianto et,al (2016) juga mengemukakan bahwa pertambang  memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan kualitas perairan dan penurunan ukuran ikan layak  tangkap

Laut tempat nelayan mencari ikan  berlahan rusak dan tercemar akibat dari pembuangan limbah-limbah ke sungai yang bermuara ke laut. Pipa-pipa tailing yang ditolak keras public Maluku Utara ditenggarai mengarah kelaut. Sehingga selain rusak, ikan-ikan juga tercemar. Dikutip dari Muhammad Aris dalam Jatam 2023, Polusi logam berat di perairan obi telah terakumulasi dalm fisiologi ikan. Setidaknya ada 12 komoditas yang diduga tercemar. Tentu produk perikanan ini bakal sampai ke meja makan yang sangat berdampak pada kesehatan.

Kerusakan yang merugikan ini tidak menghentikan laju operasi tambang nikel. Padahal kawasan perairan perikanan tangkap di Pulau Bacan dan Obi sedang didorong sebagai kawasan Idustri perikanan terintegrasi hingga Lumbung Ikan Nasional. Pemerintah baik pusat maupun daerah terus memberikan dukungan dan dorongan . Pada akhirnya, berdampak langsung pada penurunan jumlah nelayan dari 8.587 pada tahun 2014 menjadi 3.532 orang pada 2018 (3)

 Menurut catatan Walhi Indonesia, sudah ada 313 izin pertambangan yang menguasai 1,123,403,73. Berbagai kebijakan lain yang mengukuhkan “ Indentitas” Tambang di Obi terus digalakan. Diantaranya, kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas), Kawasan Industri Obi menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional hingga meresmikan operasi produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) (Jatam, 2023).

Kebijakan tebang pilih dapat dilihat dari kacamata PDRB. Dimana Maluku Utara merupakan daerah dengan PDRB tertinggi yakni 27 persen. Tingginya angka tersebut berasal dari sumbangsi  pertubuhan akselerasi produksi komoditas nikel serta pertumbuhan investasi smelter, realisasi ore nikel yang dihilirasi. Jumlah ekspor nikel mencapai 168,61 triliun dengan investasi yang terus tumbuh sebesar 69,17%. Sementara jika ditilik dari sumbangsi Pertanian dan perikanan hanya tumbuh 23 persen.

Kerusakan linngkungan yang bermuara kepada masyarakat tentu menjadi perhatian serius. Namun di Maluku Utara, pro kontra atas kondisi yang terjadi dihadapan mata sekaan tak dihiraukan. Bagi yang pro, kondisi ini dilakukan hanya untuk menjatuhkan kredibilitas perusahaan tambang. Sementara yang kontra selalu berhadapan dengan masifnya tekanan internal maupun eksternal.

Sungguh sebuah ironi, laut Maluku Utara yang potensi justru terabaikan lantaran masifnya operasi pertambangan nikel. Jika sudah begini, keagungan bahari hanya baka jadi cerita bagi anak cucu dan kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab yang harus dipikul akibat keserakahan kepentingan.

 

 

#LombaArtikelJATAMIndonesiana

Jalan Kotor kendaraan Listrik : Jejak kejahatan Lingkungan dan kemanusiaan diBalik Gurita Bisnis Harita Group. Jatam,2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikuti tulisan menarik Fauji Yamin lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

4 hari lalu

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

4 hari lalu