Akhir pekan lalu publik Indonesia diramaikan dengan pengumuman dua partai parlemen, Golkar dan PAN, yang resmi mendukung Menhan sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres pada pilpres 2024. Ini sedikit mengejutkan karena Golkar dan PAN sebelumnya tergabung bersama PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB sendiri diawal pendiriannya digadang-gadang akan menjadi “sekoci” untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, jika PDIP tempat ia bernaung tidak mencalonkan ia nantinya.
Tetapi pada bulan April 2023, PDIP resmi mengumumkan Ganjar sebagai Capres mereka. Pengumuman itu dicalonkan Ganjar itu mendapat dukungan dari partai-partai luar parlemen seperti partai Hanura dan Perindo yang resmi mendukung Ganjar. Sedangkan dalam partai parlemen ada PPP yang sudah mendeklarasikan mendukung Gubernur Jawa Tengah ini. Melihat partai-partai yang baru menyatakan dukungan merupakan partai kecil bahkan PPP yang notabene merupakan partai parlemen tetapi merupakan partai paling kecil di Senayan.
PDIP sebagai partai yang tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun karena sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 20% kursi DPR atau 25% suara Pileg terakhir. Namun dalam sejarah pemilihan langsung sejak tahun 2004 tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menang tanpa berkoalisi. Itu yang menjadi bahan pertimbangan PDIP untuk meraih hattrick Pilpres.
Banyak pengamat yang enggan mendukung Ganjar karena permasalahan kasus batalnya Piala Dunia U-20 yang memang sempat menjatuhkan elektabilitas Ganjar menurut berbagai hasil survei. Selain itu pengaruh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang setiap ucapan kerap menimbulkan kontroversi di publik. Dari sebutan petugas partai kepada Ganjar hingga menyindir beberapa partai tertentu tentang dukungan capres.
Terlihat itu membuat justru PDIP dimusuhi tidak hanya dimasyarakat tetapi disesama elit politik sendiri. Belum lagi gerak-gerik Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP justru condong mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar. Lalu ada juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada tahun lalu mengumumkan Ganjar-Yenny Wahid sebagai capres-cawapres PSI, namun pengumuman itu dianggap dari PDIP sebagai hal yang tak pantas mengingat Ganjar merupakan kader dari PDIP bukan PSI terlebih PSI tidak memberitahu terlebih dahulu kepada PDIP mengenai pengumuman itu. PSI pada sekarang ini secara mengejutkan menerima kunjungan dari Partai Gerindra bersama dengan Prabowo, tokoh yang sangat dikritik PSI pada Pilpres 2019.
Kemudian adanya pula kritik Megawati kepada parpol-parpol yang masih pikir-pikir untuk masuk kedalam koalisi yang dinyatakan pada perayaan bulan Bung Karno Juni lalu. Para pengamat memprediksi penyataan ketum PDIP ini ditujukan kepada Golkar dan PAN yang tak kunjung memberikan dukungan kepada Ganjar. Alhasil Golkar dan PAN pun mengumumkan koalisi mereka tetapi bukannya bersama PDIP dan PPP (yang merupakan bagian dari KIB), kedua partai tersebut masuk kedalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan PKB dan Gerindra.
Dari penjelasan diatas nampak ada rasa permusuhan antara PDIP dengan partai-partai besar lainnya. Semua itu bermula dari penolakan PDIP terhadap masuknya Timnas U-20 Israel yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Belum lagi ucapan Ketum Megawati yang kerapkali menyindir pihak-pihak lain disetiap pernyataannya didepan awak media yang terkesan menjatuhkan martabat partai lain, meskipun para kader PDIP banyak yang beranggapan pernyataan Megawati banyak disalahartikan oleh Masyarakat.
Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.
